SuaraJogja.id - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menggeledah Kantor Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di wilayah tersebut.
Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan pada Senin (13/11/2023) kemarin bertujuan untuk memperkuat alat bukti awal terkait dugaan tindak pidana tersebut.
"Jadi kita perkuat alat bukti awal yang mencukupi terkait dugaan serius adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tanah kas desa di Candibinangun, Kabupaten Sleman," terang dia Selasa (14/11/2023).
Selama penggeledahan, tim penyidik Kejati DIY menyita berbagai barang bukti, termasuk lima unit telepon genggam, tiga unit hard disk, tiga unit laptop, dan sejumlah dokumen yang dianggap relevan.
Penyelidikan sebelumnya oleh Kejati DIY menyoroti dugaan penyalahgunaan tanah kas desa di Kelurahan Candibinangun dan Kelurahan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman. Dua lurah di wilayah tersebut telah diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik.
Pada tanggal 2 November 2023, Lurah Maguwoharjo, Kasidi, telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, di Kelurahan Candibinangun, belum ada penetapan tersangka terkait kasus serupa.
Kasidi, sebagai lurah, diduga terlibat dalam pembiaran terhadap korupsi penyalahgunaan tanah kas desa di wilayahnya yang dilakukan oleh Robinson Saalino, Direktur PT Indonesia Internasional Capital dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara.
Selama periode 2022 - 2003, Robinson yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga memanfaatkan lahan berstatus tanah kas desa dan "pelungguh" seluas 41.655 meter persegi di Pedukuhan Pugeran, Kelurahan Maguwoharjo untuk membangun perumahan Kandara Village sebanyak 152 unit.
Sebagai pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara, Robinson juga memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 79.450 meter persegi yang merupakan tanah "pelungguh" di Pedukuhan Jenengan, ia juga membangun perumahan D'Jonas dan Nirwana Djiwangga sebanyak 53 unit.
Baca Juga: Tersangka Kasus Mafia Tanah Terus Bertambah, Ini Komentar Sri Sultan HB X
Hal ini menjadi perhatian karena Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa menyebutkan bahwa penggunaan tanah kas desa untuk sewa harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten, serta izin dari Gubernur DIY. Tanah kas desa juga tidak boleh digunakan untuk pendirian rumah tinggal atau diperjualbelikan. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
Terkini
-
Copot Kapolres Sukoharjo Tak Cukup, Penggeledahan Ponpes Disebut JPW Efek Mutasi Awur-awuran
-
Generasi Muda Mulai Apatis terhadap Tuhan, Muhammadiyah Jawab Fenomena Agnostisisme dengan ChatHPT
-
RANS Carnival Kena Cancel Culture, Pakar Komunikasi Sebut Ini Bukan Sekadar Retorika
-
Dominasi Lapangan, SMK Nusantara dan MAN 1 Kabupaten Sukabumi Jadi Juara AXIS Nation Cup 2026
-
Gandeng 43 Kampus Muhammadiyah, PERADI Profesional Perkuat Pendidikan dan Integritas Advokat