Parpol dan Caleg Wajib Perhatikan, APK Tak Boleh Dipasang di Lokasi Cagar Budaya

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menambah aturan baru terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di wilayahnya. Dalam aturan terbaru disebut bahwa APK tidak boleh juga dipasang di kawasan cagar budaya.

Aturan lengkap terkait larangan pemasangan APK itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 68 Tahun 2023 tentang alat peraga kampanye. Pada Pasal 3 (h) disebutkan bahwa APK dilarang dipasang di lokasi cagar budaya.

"Jadi cagar budaya jadi salah satu titik pelarangan pemasangan APK," kata Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sleman Huda Al Amna, ditemui di Pemkab Sleman, Selasa (5/12/2023).

Diungkapkan Huda, aturan terkait pelanggaran pemasangan APK di lokasi cagar budaya ini baru diterapkan kali ini. Ada sejumlah pertimbangan yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat aturan tersebut.

Baca Juga: Tiga Alasan PSS Sleman Kalah di Markas PSIS Semarang, Pemain Baru Belum Nyetel di Lini Depan

"Iya baru ini, sepengetahuan saya memang baru tahun ini untuk cagar budaya," ucapnya.

Salah satu yang menjadi pertimbangan yakni mengenai dengan kelestarian cagar budaya itu sendiri. Mengingat cagar budaya termasuk objek vital yang harus tetap dijaga.

Hal ini sebagai antisipasi kerusakan yang berpotensi muncul akibat pemasangan APK tersebut. Sehingga aturan ini kemudian dikeluarkan.

"Bagaimana pun saya pikir itu vital lah. Salah satunya kan memang itu bagaimana pun kita harus melindungi, takutnya kalau di situ nanti ada kerusakan sebagainya nah itu penyebabnya dari situ (pemasangan APK). Lebih baik mitigasi awal kita dari situ," terangnya.

Pihaknya tak bisa merinci secara detail jumlah cagar budaya yang ada di Sleman. Namun, KPU Sleman hanya mengatur penentuan lokasi pelarangan pemasangan APK itu secara global.

Baca Juga: Diwarnai Insiden Oknum Suporter Terobos Lapangan, PSS Sleman Kalah Tipis saat Hadapi PSIS Semarang

"Nanti dari dinas terkait (jumlah cagar budaya). Kita hanya penentuan secara global saja. Kalau yang detail kita itu lokasi rapat umum itu memang kita harus detail mana saja yang kita tunjuk," ungkapnya.