Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Kamis, 21 Desember 2023 | 18:13 WIB
BEM-KM UGM memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (21/12/2023). [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM) mengirim kajian komperhensif kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kajian setebal 300 halaman itu berisi sejumlah isu yang disoroti di Indonesia. 

Ketua BEM-KM UGM Gielbran Muhammad Noor mengungkapkan kajian tersebut sempat dibahas dan menjadi bahan argumen dalam acara diskusi bertajuk 'Rezim Monarki Sang Alumni Amblesnya Demokrasi Ambruknya Konstitusi dan Kokohnya Politik Dinasti' pada Jumat (8/12/2023) lalu.

"Kajian yang telah dijadikan basis argumen, kita berikan langsung ke istana melalui pos. Insya allah hari ini akan kita serahkan langsung," kata Gielbran, Kamis (21/12/2023).

Selain dikirimkan ke Istana Kepresidenan untuk Jokowi, kata Gielbran, masyarakat juga dapat mengakses kajian itu melalui akun Instagram milik BEM-KM UGM.

Baca Juga: Kecewa Kinerja Dua Periode, Jokowi Dinobatkan Sebagai Alumnus UGM Paling Memalukan

"Dan hasil kajian bisa diakses melalui akun Instagram BEM-KM UGM. Jadi publik masyarakat bisa melihat secara langsung kajian yang telah kita buat setebal kurang lebih 300 halaman," imbuhnya.

Dipastikan Gielbran, kajian tersebut bukan merupakan titipan dari partai politik tertentu. Kajian komperhensif itu dibuat untuk kepentingan umum terlebih selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sebenarnya, BEM-KM UGM bukan kali ini saja membuat kajian terhadap berbagai isu yang ada di Indonesia. Ia menyampaikan pihaknya secara rutin membuat kajian dengan menyoroti sejumlah isu.

"Hampir siap bulan kita merilis kajian, bahkan sekarang kita sudah mengumpulkan lebih dari 11 kajian yang itu fokusnya ke banyak hal. Mulai dari ekonomi, kemudian kita sempat mengawal juga di awal tahun isu biaya pendidikan, kemudian kita beranjak keputusan kampanye di kampus," ucapnya. 

"Kita juga sempat mengawal terkait cipta kerja juga, bahkan UU kesehatan kita sudah membuat kajiannya, kebebasan berpendapatan, ekonomi hijau, kita juga mengawal itu. Kemudian kita juga mengawal dengan SOP kampanye di kampus," sambungnya.

Baca Juga: Soroti Politik Dinasti Versi Ade Armando, Pakar UGM: Satu Amanat Undang-undang dan Satunya Menyiasati Undang-undang

Gielbran menegaskan diskusi kemarin hingga kritik yang dilontarkan kepada pemerintahan Jokowi itu tak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. 

"Sehingga kalau ada narasi bahwa ini hanya fokus pada serangan pemilu, sekali lagi tidak. Kita sudah konsisten sejak awal membahas isu pendidikan, lingkungan, ekonomi, kesehatan bahkan sampai ketenagakerjaan, dan hukum," tegasnya.

Selanjutnya BEM-KM UGM berencana mengadakan audiensi bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Guna membahas kajian yang telah dibuat tersebut.

"Rencana kita akan mengadakan audiensi kepada KSP terhadap kajian yang kita buat. Kita sudah berkomunikasi juga dengan pihak istana untuk melakukan audiensi terkait kajian yang telah kita buat itu," tandasnya.

Wakil Ketua Bidang Analisis BEM-KM UGM Eugen Mohamad menambahkan total ada 12 bab dalam kajian komperhensif yang dikirim untuk Jokowi tersebut. Berbagai isu sudah termasuk di dalam kajian itu.

"Jadi ini total ada 12 chapter kajian yang coba kita rangkai jadi satu. Untuk isunya sebenarnya komperhensif dan sepertinya tidak mungkin kalau saya jelaskan secara detail satu per satu sekarang tapi intinya kita coba mengawal di bidang lingkungan, di bidang energi terbarukan, sosial politik, penegakkan hukum dan bidang pendidikan," ujar Eugen.

Load More