SuaraJogja.id - Kejati DIY melakukan penelusuran dugaan praktik penyelewengan anggaran dalam pengadaan konsumsi atau snack lelayu saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman beberapa waktu lalu. Penelusuran dilakukan untuk mencari tahu adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan snack tersebut.
"Berita itu muncul kemarin, kami dari kejaksaan baru menelusuri kebenaran berita itu karena ini kan tahun politik, jadi perlu mencari tahu kebenaran berita itu. Sementara kita telusuri," papar Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan saat dihubungi, Selasa (30/01/2024).
Menurut Herwatan, penelusuran dilakukan selama satu atau dua hari kedepan. Bila nantinya dalam penelusuran di lapangan ditemukan pelanggaran unsur tindak pidana korupsi, maka Kejati akan menindaklanjuti hasil tersebut.
Kejati tidak membutuhkan laporan masyarakat untuk meningkat status penelusuran menjadi penyelidikan. Sebab dari hasil temuan penelusuran itu pun bisa dilakukan penyelidikan bila terindikasi adanya tindak pidana korupsi
Baca Juga: Viral Konsumsi Tak Pantas Saat Pelantikan KPPS, KPU Sleman Sebut Vendor Wanprestasi
"Tentunya kalau hasil penelusuran, berita itu benar dan ada indikasi ke arah korupsi tentu akan kami tindak lanjuti jadi laporan masyarakat terkait dengan adanya penyimpangan itu tidak diperlukan karena hasil temuan kita sendiri pun bisa kalau itu terindikasi adanya tindak pidana korupsi," tandasnya.
Secara terpisah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY, Ibah Muthiah mengungkapkan pihaknya belum mengetahui inisiatif Kejati DIY yang akan menindaklanjuti kasus snack lelayu yang viral tersebut
"Saya kurang tahu persis soal itu," katanya.
Ibah menambahkan, sebenarnya proses penganggaran konsumsi di KPU kabupaten/kota dilakukan lebih dulu melalui pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Masing-masing satuan kerja (satker) mempunyai perencanaan yang matang. Namun bisa jadi karena terdesak dengan keadaan dan tenggat waktu, maka insiden polemik snack lelayu tersebut terjadi.
"Kalau KPU kan harus cepat karena berkaitan dengan kerja-kerja kolosal, ya tahu sendiri kalau di KPU. Misalnya di KPU Kulonprogo KPPS tanggal 2 harus dilantik dana negara belum ada apa yang harus dilakukan, misalnya kayak gitu," jelasnya.
Baca Juga: Viral Konsumsi Tak Layak saat Pelantikan KPPS, KPU Sleman Berikan Penjelasan
KPU DIY, lanjut Ibah mengeluarkan surat agar KPU kabupaten/kota memberikan honor kepada petugas KPPS agar kasus tidak semakin melebar. Kasus itu pun menjadi pembelajaran bagi KPU kabupaten/ kota agar pengajuan penggunaan anggaran memperhatikan kondisi di daerah lain agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
"Tindak lanjut dari kami dari kejadian itu tentu ada. Nanti kan ada proses revisi anggaran, otomatis kalau revisi anggaran pada perencanaan pengajuan ke KPPN untuk transport pelantikan diadakan dan semua kabupaten kota sama standarnya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Klaim Siap Tahan Bupati Situbondo, KPK: Semua Tersangka Pasti Ditahan pada Waktunya, Cuma...
-
Tak Seperti Dugaan, Mahfud MD Anggap Tom Lembong Penuhi Unsur Korupsi, Ini Penjelasannya
-
Refly Harun Sentil Kasus Tom Lembong: Kerugian Negara Tak Jelas, Jangan Dicari-cari Kesalahan
-
KPK: Kasus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp1 Triliun
-
Mau Daftar KPPS? Pahami Dulu Tugas dan Gajinya di Pilkada 2024
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar