SuaraJogja.id - Pemilihan Umum (pemilu) akan digelar dalam beberapa hari kedepan pada Rabu (14/02/2024). Sekitar 11.900 petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan diterjunkan di 11 ribu lebih TPS di DIY untuk mengawasi jalannya pencoblosan dan penghitungan suara.
Potensi terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan suara dikhawatirkan muncul. Karenanya petugas KPPS diminta menjaga netralitas mereka agar tidak memihak calon mana pun dalam pemilu nanti.
"Prosedur dan tata cara harus bisa dipastikan sesuai dengan aturan. Bisa saja pelaksanaan perhitungan suara tidak taat pd prosedur, maka pengawas tps pemungutan suara berlangsung dengan taat, perhitungan suara juga harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan," papar Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib disela apel kesiagaan pemilu di Yogyakarta, Minggu (11/02/2024) sore.
Menurut Najib, ada kemungkinan petugas pengawas TPS tidak netral. Mereka bisa saja hanya mengesahkan suara yang didukungnya.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara UGM: Pemilu 2024 Adalah Kudeta yang Paling Konstitusional
Sedangkan suara dari peserta Pemilu yang tidak mereka dukung akhirnya tidak dianggap sah. Perdebatan keabsahan suara terjadi di lapangan bisa berakhir buruk bila pengawas TPS yang menjadi penentu tidak netral.
"Pasti harus diputuskan, pengawas TPS harus siap diminta keterangan apakah suara itu sah atau tidak. Aturannya sudah jelas tidak ada yang tidak bisa diputuskan. Maka netralitas harus jelas, harus diwaspadai memang, karena bagaimanapun semua pasti ada potensi," tandasnya.
Najib menambahkan, bila nantinya terjadi pelanggaran maka pemungutan suara ulang akan dilakukan. Pemungutan suara ulang berlaku apabila ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali atau warga yang belum mempunyai hak pilih melakukan pencoblosan.
Karenanya Bawaslu mengukur kesiapan para petugas TPS yang nantinya bertugas di lapangan. Bawaslu juga melihat dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilu 2024.
"Maka dari itu petugas pengawas TPS harus bisa memastikan seluruhnya sesuai dengan aturan main," imbuhnya.
Baca Juga: Soroti Indikasi Kecurangan Pemilu, Gusdurian Catat 58 Pelanggaran Dilakukan Penyelenggara Negara
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Bawaslu RI Periksa 12 Orang Terkait Dugaan Politik Uang di PSU Pilkada Serang
-
Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan Jogja Tahun 2025 Dibuka? Ini Info Tanggalnya
-
Tegaskan Tanggung Jawab Revisi UU Pemilu di Pihaknya, Pimpinan Baleg DPR: Kami akan Lanjutkan
-
Pimpinan Pastikan RUU Pemilu Dibahas di Komisi II, Revisi ASN Tetap Jalan Terus
-
Politik Gentong Babi dalam Pemilu dan Korupsi Politik yang Mengakar
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan