Singgung Hak Angket ketika Bertemu Ketum PDIP, Mahfud MD: Bu Mega Tidak Buru-buru

SuaraJogja.id - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri belum lama ini. Sejumlah isu pascapemilu menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Mulai dari hak angket serta menolak kecurangan di Pemilu 2024. Termasuk jalur Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilu nanti.

Diungkapkan Mahfud, ada beberapa pihak yang memang memberi dukungan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengembalikan reformasi. Tidak terkecuali dalam hal ini untuk bersuara atau bahkan terlibat dengan upaya-upaya pascapemilu 2024 ini.

Kendati demikian, Mahfud menyebut Megawati masih menunggu momentum yang tepat untuk turun tangan. Mantan presiden kelima Indonesia itu akan melihat perkembangan yang berlangsung.

"Iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK, sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika," kata Mahfud ditemui di rumah Butet Kartaredjasa, Bantul, Senin (11/3/2024).

"Sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," imbuhnya.

Disampaikan Mahfud, secara umum Megawati mendukung pihak-pihak terkait untuk melangsungkan berbagai upaya untuk mengungkap kecurangan pemilu. Termasuk dengan hak angket maupun melalui MK.

"Nah urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis," tuturnya.

Dia tidak mengetahui secara pasti kapan Megawati akan turun langsung terlibat dalam sengketa pemilu ini. Namun memang berbagai dukungan dan permintaan kepada Megawati terus digaungkan.

Baca Juga: Partisipasi PSU di Jogja Turun 40 Persen, Dari 23 TPS Hanya Satu yang Naik

"Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini, yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin, segera perbaikan demokrasi," terangnya.

"Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi, karena kalau demokrasi kayak gini, besok orang mau jadi calon enggak usah pakai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan gitu aja langsung, kalau caranya seperti ini. Kata Jusuf Kalla tuh pidato di UI gitu kan, nah Bu Mega membaca seperti itu juga," tambahnya.

Menurutnya persoalan mengenai hak angket hingga MK itu merupakan jangka pendek. Sedangkan dinamika politik masih akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang dan bahkan setelah itu.

"Jadi masalah angket, masalah MK itu, kan jangka pendek, mungkin jangka menengah menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika," cetusnya.

Diketahui hak angket untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 pertama kali digembar-gemborkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun, seiring berjalannya waktu, hak angket hanya menjadi riak-riak di tengah-tengah masyarakat.

Bagaimana tidak, meski Ganjar melantangkan hak angket, sikap yang ditunjukkan PDIP sebagai partai pengusungnya di Pilpres 2024 malah berbeda.