SuaraJogja.id - Proses penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di DIY segera dimulai. Salah satunya pembentukan badan ad hoc yang dilaksanakan pada Selasa (23/04/2024) depan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY pun mengklaim akan mengumumkan pembentukan badan ac hoc ke masyarakat di masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Sebab pilkada di kabupaten/kota di DIY disinyalir rentan kepentingan politik.
"Karena pilkada kan sangat rentan kepentingan, konfliknya kan pendek sehingga kita harus mampu mendapatkan seluruh penyelenggara pemilu yang benar-benar netral itu yang harus kita tekankan," papar Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY, Sri Surani saat dikonfirmasi, Jumat (19/04/2024).
Rani menjelaskan, KPU mempakai mekanisme seleksi terbuka. Seluruh anggota badan ad hoc, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah pernah ikut dalam Pemilu, baik pilpres maupun pileg pada 14 Februari 2024 laluy tetap harus mendaftar kembali bila ingin kembali ikut berpartisipasi dalam pilkada.
Baca Juga: Jumlah TPS di Kulon Progo bakal Dikurangi saat Pilkada 2024, Begini Antisipasi dari KPU
Filter seleksi ad hoc harus dilakukan lebih kuat lagi. Termasuk bagaimana memastikan masyarakat dapat informasi secara transparan.
"Ini kan kerja kabupaten/kota pada pilkada nanti meskipun kami punya kewajiban mengkoordinasikan agar standarnya sama semua tapi tetap tanggung jawabnya di kabupaten/kota. Harus hati-hati," ungkapnya.
Untuk memastikan netralitas, Pemilu memilih orang-orang terbaik sebagai penyelenggara pemilu. Sebab mereka merupakan garda terdepan karena pilkada yang memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan pemilu di tingkat nasional.
"Tahapannya sama serentak seluruh Indonesia, mulai dari pendaftaran, juga pakai SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, pakai CAT juga tesnya," jelasnya.
Rani menambahkan total kebutuhan badan ad hoc pilkada kabupaten/kota DIY sebanyak 5 orang per kecamatan atau Kapanewon. Contohnya untuk Kota Yogyakarta dengan 14 kecamatan akan membutuhkan 70 orang.
Sedangkan di Bantul dengan 17 kecamatan memerlukan 85 orang. Begitu pula di Sleman dengan 17 kecamatan yang membutuhkan 85 petugas.
Berita Terkait
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Siapa Fajar Alfian? Tulis Komentar Body Shaming ke Ibu-ibu yang Orasi di KPU
-
Hasto Klaim Dapatkan Intimidasi Sejak 2023: Makin Kuat Setelah Pilkada 2024
-
Semarakkan HUT DIY, Pameran Produk Unggulan Wirausaha Desa Preneur Digelar
-
Mendagri Tito Tolak Usulan Fraksi Gerindra Minta PSU Pilkada Pakai Dana Pendidikan: Kami Gak Korbankan yang Wajib
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo
-
Jalur Selatan Alami Lonjakan, Polres Kulon Progo Lakukan Buka Tutup Jalur Utama
-
Okupansi Hotel Anjlok 20 Persen di Momen Lebaran, Permintaan Relaksasi PHRI Tak Digubris Pemerintah
-
Gembira Loka Zoo Hadirkan Zona Cakar, Pengalaman Baru untuk Pengunjung Berjalan Bersama Satwa Buas
-
Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan