SuaraJogja.id - Proses penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di DIY segera dimulai. Salah satunya pembentukan badan ad hoc yang dilaksanakan pada Selasa (23/04/2024) depan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY pun mengklaim akan mengumumkan pembentukan badan ac hoc ke masyarakat di masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Sebab pilkada di kabupaten/kota di DIY disinyalir rentan kepentingan politik.
"Karena pilkada kan sangat rentan kepentingan, konfliknya kan pendek sehingga kita harus mampu mendapatkan seluruh penyelenggara pemilu yang benar-benar netral itu yang harus kita tekankan," papar Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY, Sri Surani saat dikonfirmasi, Jumat (19/04/2024).
Rani menjelaskan, KPU mempakai mekanisme seleksi terbuka. Seluruh anggota badan ad hoc, baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sudah pernah ikut dalam Pemilu, baik pilpres maupun pileg pada 14 Februari 2024 laluy tetap harus mendaftar kembali bila ingin kembali ikut berpartisipasi dalam pilkada.
Baca Juga: Jumlah TPS di Kulon Progo bakal Dikurangi saat Pilkada 2024, Begini Antisipasi dari KPU
Filter seleksi ad hoc harus dilakukan lebih kuat lagi. Termasuk bagaimana memastikan masyarakat dapat informasi secara transparan.
"Ini kan kerja kabupaten/kota pada pilkada nanti meskipun kami punya kewajiban mengkoordinasikan agar standarnya sama semua tapi tetap tanggung jawabnya di kabupaten/kota. Harus hati-hati," ungkapnya.
Untuk memastikan netralitas, Pemilu memilih orang-orang terbaik sebagai penyelenggara pemilu. Sebab mereka merupakan garda terdepan karena pilkada yang memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan pemilu di tingkat nasional.
"Tahapannya sama serentak seluruh Indonesia, mulai dari pendaftaran, juga pakai SIAKBA atau Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, pakai CAT juga tesnya," jelasnya.
Rani menambahkan total kebutuhan badan ad hoc pilkada kabupaten/kota DIY sebanyak 5 orang per kecamatan atau Kapanewon. Contohnya untuk Kota Yogyakarta dengan 14 kecamatan akan membutuhkan 70 orang.
Sedangkan di Bantul dengan 17 kecamatan memerlukan 85 orang. Begitu pula di Sleman dengan 17 kecamatan yang membutuhkan 85 petugas.
Berita Terkait
-
Semarakkan HUT DIY, Pameran Produk Unggulan Wirausaha Desa Preneur Digelar
-
Mendagri Tito Tolak Usulan Fraksi Gerindra Minta PSU Pilkada Pakai Dana Pendidikan: Kami Gak Korbankan yang Wajib
-
Minta KPU-Bawaslu Seefisien Mungkin Ajukan Anggaran PSU Pilkada, Hitung-hitungan Kemendagri Tak Sampai Rp 1 T
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Baru 2 Bulan, Penjualan Denza D9 Sudah Kalahkan Alphard di Indonesia
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
Terkini
-
Jogja Masuk 11 Besar, OJK Terima 58 Ribu Lebih Aduan Kejahatan Keuangan
-
Pelaku Pembakaran Gerbong di Stasiun Yogyakarta Jadi Tersangka, KAI Alami Kerugian Rp 6,9 Miliar
-
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bantul Capai Target Nasional
-
Pertama di Indonesia, Wamenkop Resmikan Koperasi Merah Putih Gapoktan Sidomulyo di Sleman
-
Ekonom UGM Soroti Isu Sri Mulyani Mundur, IHSG Bakal Memerah dan Sentimen Pasar Negatif