SuaraJogja.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan yang diajukan capres/cawapres nomor urut 01 dan 03 dalam sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (22/04/2024) sudah final. Keputusan tersebut mestinya diterima dengan legawa.
"Sidang di MK suka atau tidak harus dihormati semua pihak. Keputusan MK adalah final banding dan mengikat dan semua harus patuh," papar pengamat politik UGM, Arya Budi saat dimintai komentarnya, Senin Petang.
Arya menyebutkan, semua pihak perlu menerima hasil pemilu pasca putusan MK. Apalagi bila menggunakan hukum politik, terutama pemilu, selisih suara pasangan calon (paslon) 02, Prabowo-Gibran dengan paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03, Ganjar-Mahfud cukup tinggi.
Dalam kontestasi politik tersebut, Prabowo-Gibran meraih 58 persen suara atau menang dengan perolehan 96.214.691 suara. Paslon tersebut unggul di 36 dari 38 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Sengketa Pilpres di MK Jalan Terus, Mahfud MD Sebut Idul Fitri jadi Momen Memaafkan
Sementara paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin menempati urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Di urutan ketiga, paslon 03, Ganjar-Mahfud MD mengantongi 27.040.878 suara.
"Itu yang secara politik 01 dan 03 harus sadar diri juga. Kalau selisih [suara] sedikit bisa berjuang mati-matian
Seperti [pemilu] 2014 dan 2019. Kalau pemilu ini selisih suara kan cukup tinggi. Selisih gabnya sangat jauh, kalau ada upaya hukum maka pendukung 02 jauh lebih banyak," tandasnya.
Alih-alih terus mempermasalahkan putusan MK, semua pihak diharapkan menyudahi pertikaian. Apalagi dalam politik elektoral, parpol yang awalnya berseberangan seperti Partai Nasdem dan PKB pun akhirnya merapat ke kubu 02.
"Ada pergerakan politik pasca elektoral. Ada variabel politik yang mengubah ulang relasi pasca pemilu. Apalagi prabowo ingin merangkul semuanya, baik 01 maupun 03," ungkapnya.
Baca Juga: Padamkan Kegaduhan Pasca Pemilu, UGM Undang Mahfud MD jadi Khatib Idul Fitri
Meski semua pihak diminta 'move on' atau menerima hasil keputusan MK, Arya berharap, pemilu kali ini menjadi pembelajaran dalam pemilu-pemilu kedepannya. Terlebih agenda poltiik terus berjalan.
Berita Terkait
-
Komnas HAM Tegaskan Guru Besar UGM dan Dokter Residen Pelaku Pelecehan Harus Dihukum Lebih Berat!
-
Predator Seksual Berkedok Profesor, Guru Besar UGM Ramai Disebut Walid Versi Nyata
-
Cabuli Mahasiswi, Legislator PKB Geram Aksi Predator Seks Guru Besar UGM: Jangan Dikasih Ampun!
-
Membongkar Kekerasan Seksual di Kampus oleh Oknum Guru Besar Farmasi UGM
-
Siti Zuhro: Stagnasi Bisa Ancam Kredibilitas Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
-
Persija Terlempar dari Empat Besar, Carlos Pena Sudah Ikhlas Dipecat?
-
Momen Timnas Indonesia U-17 Gendong ASEAN Jadi Pembicaraan Media Malaysia
-
Terbang ke Solo dan 'Sungkem' Jokowi, Menkes Budi Gunadi: Dia Bos Saya
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Beresolusi Tinggi, Terbaik April 2025
Terkini
-
Maut di Jalan Wates: Ninja Hantam Tiang, Satu Nyawa Melayang
-
Jogja Diserbu 4,7 Juta Kendaraan Saat Lebaran, 9 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan
-
Malioboro Bau Pesing? Ide Pampers Kuda Mencuat, Antara Solusi atau Sekadar Wacana
-
BI Yogyakarta Catat Penurunan Drastis Peredaran Uang Tunai saat Lebaran, Tren Transaksi Berubah
-
Kantongi Lampu Hijau dari Pusat, Pemkab Sleman Tancap Gas Isi Kursi Kosong OPD