SuaraJogja.id - Kejahatan jalanan atau biasa dikenal juga klitih lagi-lagi terjadi di Yogyakarta. Terakhir, salah seorang siswa SMP dibacok menggunakan celurit di Dusun Teruman, Kabupaten Bantul pada Minggu (2/6/2024) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.
Permasalahan yang tak kunjung ada solusinya ini pun membuat DPRD DIY meminta Pemda untuk mencontoh program Sabtu Budaya. Program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dilakukan melalui pendekatan Pancasila dan budaya untuk mengalihkan energi anak-anak muda agar terarah kepada hal produktif dan menghindari hal-hal negatif.
Program Sabtu Budaya yang dilaksanakan setiap akhir minggu. Anak-anak sekolah, terutama siswa SMA/SMK diminta untuk berkreasi dengan tema yang berbeda.
"Para siswa diberikan ruang untuk menampilkan tarian, kreasi fashion, olahraga hingga kesenian tradisi lainnya, ini bisa jadi contoh positif untuk mengurangi kejahatan jalanan di jogja," ungkap Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Rany Widayati usai bertemu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Senin (03/06/2024),
Menurut Rany, program Sabtu Budaya sangat memungkinkan diberlakukan di Yogyakarta. Apalagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) DIY maupun Disdik Kabupaten/Kota Yogyakarta pun memiliki agenda Kamis Pon yang mewajibkan seluruh siswanya mengenakan pakaian adat saat bersekolah.
"Momen [kamis pon bisa dijadikan program sabtu budaya] bisa dimatchkan dengan agenda budaya. Misalnya hari kreasi di mana semua siswa tampil dan tentu mempersiapkan sepanjang proses 34 hari sebelumnya. Ini bisa menjadi ruang eksepresi sekaligus mendorong siswa berkegiatan positif," paparnya.
Rany menambahkan, Pemda DIY bisa mengalokasikan Dana Keistimewaan (danais) untuk menerapkan program Sabtu Budaya ataupun Kamis Pon. Dengan demikian pemanfaatan danais bisa semakin tepat sasaran bagi warga Yogyakarta
Dinas Kebudayaan (disbud) pun bisa berkolaborasi dengan Disdikpora dalam melakukan pendampingan pada sekolah. Terlebih DIY mempunyai Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bisa menjadi payung hukum.
Kita bisa lakukan dengan pendekatan Pancasila dan budaya," tandasnya.
Baca Juga: Cegah Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, Pemkot Yogyakarta Bentuk Gugus Tugas
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan, mengungkapkan Sabtu Budaya disebut menjadi program yang efektif untuk mengurangi angka kejahatan jalanan di NTB.
"Siswa disibukkan dengan persiapan beragam kegiatan kebudayaan sehingga tidak memiliki waktu luang untuk hal-hal negatif," paparnya.
Kepala Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Dikbud NTB, Agus Siswoaji Utomo menambahkan program Sabtu Budaya efektif mengurangi kriminalitas remaja. Meski belum ada data resmi tetapi anak-anak sehari-hari selalu disibukkan kegiatan sekolah dan budaya.
"Anak-anak tidak ada kegiatan santai karena mereka menampilkan kegiatan budaya setiap sabtu, seperti ada mini konser jadi kan harus prepare (menyiapkan-red) jauh-jauh hari sehingga tidak sempat nakal," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Pasien Rumah Sakit di Bantul Ditangkap Polisi Usai Lecehkan Perawat
-
Buntut Foto Wapres Gibran Diturunkan, Kemendagri Hubungi DPRD DIY, Setwan Langsung Evaluasi
-
Bukan Aksi Sepihak, Forum Kebangsaan DIY Klaim Penurunan Foto Gibran Dipelopori Anggota Dewan
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC