Tarik Pungutan Peserta Didik Baru Tak Sesuai Prosedur, Madrasah di Kota Jogja Kembalikan Seluruh Dana ke Orang Tua

SuaraJogja.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY kembali menerima laporan terkait dugaan penarikan pungutan kepada peserta didik baru di sebuah madrasah yang berada di Kota Yogyakarta. Laporan itu ditindaklanjuti dengan pengembalian dana kepada para peserta didik yang sudah membayar.

"Awalnya ada laporan dari masyarakat. Kemudian ternyata setelah kita telusuri ya memang benar, ada pengumpulan dana sumbangan ya istilahnya tapi sebenarnya bukan sumbangan," kata Anggota Tim Pemantau PPDB Ombudsman DIY, Rifky Taufiqurrahman, saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

Rifky menuturkan setelah diperiksa lebih lanjut ternyata penarikan dana itu tidak sesuai prosedur yang ada. Maka pihaknya menyarankan untuk dilakukan pengumpulan dana ulanh.

"Caranya mengulang ya dengan dikembalikan dulu, dinetralkan dulu, dinolkan dulu, baru silakan dikumpulkan lagi dengan prosedur yang benar," ujarnya.

Baca Juga: Ombudsman DIY Dalami Soal Dugaan Pungutan Liar di MAN 1 Jogja

Dijelaskan Rifky, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2020 sudah tercantum aturan tentang prosedur yang harus dilewati. Dalam hal ini terkait dengan penarikan sumbangan.

Mulai dari harus adanya pengusulan dari komite kepada madrasah, soal item-item kegiatan. Ketika sudah diusulkan maka akan didiskusikan bersama antara madrasah dengan komite.

Kemudian nanti diputuskan atau ditetapkan mana-mana saja yang akan dilaksanakan beserta anggarannya. Setelah itu nanti komite membuat proposal dari kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati itu.

Lalu diberikan kepada kepala madrasah setelah proposalnya jadi. Untuk kemudian dibaca dan disepakati bersama sebelum dibagikan kepada orang tua siswa.

"Nah setelah dishare ke orang tua siswa kemudian disepakati bersama, bisa bareng-bareng dalam forum atau sendiri sendiri. Nanti menyepakati besaran nominal sumbangan tapi cuma besarannya aja yang disepakati. Kalau nyumbangnya enggak bisa disepakati, nyumbang itu kan sifatnya sukarela. Jadi nyumbang boleh, enggak nyumbang ya boleh," terangnya.

Baca Juga: Salah Input NIK Saat Daftar PPDB? Tenang, Bisa Diperbaiki di Posko Disdikpora Kota Jogja

"Jadi masyarakat itu tidak boleh dipaksa-paksa, diwajibkan, apalagi dikatikan dengan proses belajar mengajar," imbuhnya.