SuaraJogja.id - DPRD DIY merasa prihatin dengan adanya rilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang menyatakan hingga Maret 2024, DIY masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di DIY disebut masih 10,83 persen atau 445.550 penduduk di provinsi ini yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saya prihatin terkait data itu, DIY itu step penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di Yogyakarta, Rabu (03/7/2024).
Huda menyatakan, meskipun angka kemiskinan secara total di DIY masih tinggi, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan. Apalagi kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY sudah semakin membaik.
Namun Huda meminta Pemda bisa mempercepat penurunaan angka kemiskinan di DIY secara signfiikan dalam satu atau dua tahun ke depan. Untuk bisa mewujudkan hal itu perlu adanya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Bursa Pilkada Kota Yogyakarta Makin Ramai, Nasdem Sodorkan Dua Nama Calon Wakil Walikota
Huda pun mengusulkan beberapa langkah strategis. Diantaranya memperbesar volume Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.
Selain itu memberikan makan sehat bagi warga miskin ekstrem yang kekurangan kalori. Pemda juga diminta memperkuat, memperluas, dan memperbanyak pemberdayaan UMKM.
"Karena ini adalah raport [merah] yang diberikan BPS setiap tahun. Kita berupaya mengentaskan kemiskinan dengan model pekerjaan pemberdayaan, pemerataan pembangunan dan wisata. Langkah itu kita perbaiki dan saya minta diberikan penaganan khusus kepada warga yang miskin terutama miskin ekstrem," tandasnya.
Disinggung apakah sejauh ini pemberian bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, Huda menilai volume atau kuotanya saja yang perlu ditambahkan. Sebab saat ini baru 8.000 ribu lansia yang mendapatkan BLT.
"Perlu adanya tambahan kuota BLT, selama ini kan belum bisa merata," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkumham DIY Minta Masyarakat Waspadai Modus Perdagangan Orang
Tingginya angka kemiskinan di DIY, lanjut Huda juga dikarenakan banyak proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di DIY tidak memberikan dampak signifikan.Padahal pembangunan infrastruktur seharusnya bisa direlasikan atau berhubungan langsung dengan penurunan kemiskinan..
Berita Terkait
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Peringatan Dini Tsunami di Underpass Bandara YIA, BNPB: Supaya Masyarakat Waspada, Bukan Menakuti
-
Daftar Lokasi ATM Pecahan Uang Rp20 Ribu di Jakarta dan Yogyakarta
-
Kunjungan Kerja ke BPBD Provinsi DIY, Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana
-
Di Balik Makan Berbuka Gratis ala Jogokariyan, dari Masjid untuk Umat
Terpopuler
- CEK FAKTA: Diskon Listrik 50 Persen Berlaku Lagi, Periode Maret-April 2025
- Pembagian Port Grup Piala Dunia 2026 Dirilis, Ini Posisi Timnas Indonesia
- Masak Rendang 12 Kg, Penampilan BCL di Dapur Jadi Omongan
- Cruiser Matik QJMotor SRV 250 AMT Paling Digandrungi di Indonesia
- Persija Jakarta: Kalau Transfer Fee Oke, Rizky Ridho Mau Ya Silahkan
Pilihan
-
Petaka Mees Hilgers: Cedera Jadi Kontroversi Kini Nilai Pasar Terus Turun
-
Potret Denny Landzaat Salam-salaman di Gereja Saat Lebaran 2025
-
Media Belanda: Timnas Indonesia Dapat Amunisi Tambahan, Tristan Gooijer
-
Jumlah Kendaraan 'Mudik' Tinggalkan Jabodetabek Tahun Ini Meningkat Dibandingkan 2024
-
PSSI Rayu Tristan Gooijer Mau Dinaturalisasi Perkuat Timnas Indonesia
Terkini
-
Waspada Lonjakan Sampah Lebaran, Yogyakarta Siapkan Jurus Ampuh Ini
-
Libur Lebaran Tetap di Jogja? Ini Strategi Dinas Pariwisata Agar Wisatawan Betah
-
Idul Fitri, Haedar Nashir Ingatkan Jiwa Khalifah Luntur, Umat dan Pemimpin Akan Bermasalah
-
Tiket Ludes, Yogyakarta Diserbu Pemudik: KA Java Priority Jadi Primadona
-
Hasto Wardoyo Jamin Takbir Keliling Tak Ganggu Lalu Lintas Jogja, Tapi Ada Syaratnya