SuaraJogja.id - DPRD DIY merasa prihatin dengan adanya rilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang menyatakan hingga Maret 2024, DIY masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di DIY disebut masih 10,83 persen atau 445.550 penduduk di provinsi ini yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saya prihatin terkait data itu, DIY itu step penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di Yogyakarta, Rabu (03/7/2024).
Huda menyatakan, meskipun angka kemiskinan secara total di DIY masih tinggi, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan. Apalagi kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY sudah semakin membaik.
Namun Huda meminta Pemda bisa mempercepat penurunaan angka kemiskinan di DIY secara signfiikan dalam satu atau dua tahun ke depan. Untuk bisa mewujudkan hal itu perlu adanya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: Bursa Pilkada Kota Yogyakarta Makin Ramai, Nasdem Sodorkan Dua Nama Calon Wakil Walikota
Huda pun mengusulkan beberapa langkah strategis. Diantaranya memperbesar volume Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.
Selain itu memberikan makan sehat bagi warga miskin ekstrem yang kekurangan kalori. Pemda juga diminta memperkuat, memperluas, dan memperbanyak pemberdayaan UMKM.
"Karena ini adalah raport [merah] yang diberikan BPS setiap tahun. Kita berupaya mengentaskan kemiskinan dengan model pekerjaan pemberdayaan, pemerataan pembangunan dan wisata. Langkah itu kita perbaiki dan saya minta diberikan penaganan khusus kepada warga yang miskin terutama miskin ekstrem," tandasnya.
Disinggung apakah sejauh ini pemberian bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, Huda menilai volume atau kuotanya saja yang perlu ditambahkan. Sebab saat ini baru 8.000 ribu lansia yang mendapatkan BLT.
"Perlu adanya tambahan kuota BLT, selama ini kan belum bisa merata," ujarnya.
Baca Juga: Kemenkumham DIY Minta Masyarakat Waspadai Modus Perdagangan Orang
Tingginya angka kemiskinan di DIY, lanjut Huda juga dikarenakan banyak proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di DIY tidak memberikan dampak signifikan.Padahal pembangunan infrastruktur seharusnya bisa direlasikan atau berhubungan langsung dengan penurunan kemiskinan..
Berita Terkait
-
Daop 6 Yogyakarta Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran Gunakan Kereta pada Minggu H+6
-
Harga Tiket Masuk Candi Borobudur 2025, Lengkap dengan Cara Belinya Lewat Online!
-
Stasiun Jogja Diserbu Pemudik: Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi Besok!
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Peringatan Dini Tsunami di Underpass Bandara YIA, BNPB: Supaya Masyarakat Waspada, Bukan Menakuti
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
Kilas DIY: Bocah Jabar Nekat Curi Motor di Bantul hingga Penemuan Mayat di Sungai Progo
-
Jalur Selatan Alami Lonjakan, Polres Kulon Progo Lakukan Buka Tutup Jalur Utama
-
Okupansi Hotel Anjlok 20 Persen di Momen Lebaran, Permintaan Relaksasi PHRI Tak Digubris Pemerintah
-
Gembira Loka Zoo Hadirkan Zona Cakar, Pengalaman Baru untuk Pengunjung Berjalan Bersama Satwa Buas
-
Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan