SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan evaluasi aksi serentak intervensi pencegahan stunting pada Rabu (17/7/2024) kemarin. Evaluasi ini dilakukan untuk menemukan formula terbaik untuk percepatan stunting di Bumi Sembada.
Evaluasi ini dihadiri oleh sebanyak 150 orang dari OPD dan lintas sektor. Serta Panewu dan Lurah yang ada di Kabupaten Sleman bertempat di Aula Pangripta Bappeda.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan program intervensi penurunan stunting telah dilakukan sosialisasi di 17 Kapanewon. Fokusnya terkait dengan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin.
"Saya harap langkah yang sudah kita lakukan dapat konsisten dan menjadi perhatian serius pengampu OPD lintas sektoral," ujar Kustini dikutip, Kamis (18/7/2024).
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sleman, Danang Maharsa mengatakan evaluasi program akan terus dilakukan. Tujuannya untuk bisa merumuskan formula terbaik dalam melakukan percepatan penurunan stunting.
Dia menambahkan seluruh kapanewon dapat memberikan data stunting di wilayah masing-masing secara akurat dan riil. Data itu nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam membuat program kebijakan penurunan stunting kedepannya.
"Kami telah membentuk juknis bagi setiap OPD dan Kapanewon sebagai upaya kita menurunkan stunting. Saya harap OPD dan Kapanewon dapat bekerjasama memberikan data riil agar program kebijakan selanjutnya dapat tepat sasaran dan memiliki dampak signifikan," ujar Danang
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Sleman, Muhammad Daroji melaporkan hasil pengukuran serentak di Kabupaten Sleman menunjukkan 99,96 persen balita telah dilakukan antropometri atau sebanyak 51.570 balita telah diukur dari 51.593 sasaran balita di Sleman.
"Kegiatan pengukuran dan intervensi serentak ini tidak hanya berhenti pada pengukuran, namun masih ada proses verifikasi dan validasi data serta intervensi maupun rujukan kasus balita bermasalah gizi sesuai tatalaksana yang ditetapkan Kemenkes," kata Daroji.
Baca Juga: Pemilu 2024 Sleman Lancar, Bawaslu Pede Pilkada Lebih Kondusif, Tapi...
Lebih lanjut, Daroji melaporkan dengan evaluasi ini bertujuan mengetahui hasil pelaksanaan intervensi stunting. Hal itu dilihat dari hasil pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin serta tindak lanjut pelaksanaan selanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Update Kasus Daycare Little Aresha, Polresta Jogja Siapkan Pelimpahan 13 Tersangka ke Kejaksaan
-
Dinilai Terlalu Berbelit, Trah Sri Sultan HB II Ajukan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 2009 ke MK
-
RPH Giwangan Siapkan Kuota 465 Hewan Kurban, Pemkot Yogya Larang Keras Panitia Cuci Jeroan di Sungai
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Imigrasi Yogyakarta Kembali Gagalkan Keberangkatan 3 Pria Diduga Jemaah Haji Non-Prosedural