SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan evaluasi aksi serentak intervensi pencegahan stunting pada Rabu (17/7/2024) kemarin. Evaluasi ini dilakukan untuk menemukan formula terbaik untuk percepatan stunting di Bumi Sembada.
Evaluasi ini dihadiri oleh sebanyak 150 orang dari OPD dan lintas sektor. Serta Panewu dan Lurah yang ada di Kabupaten Sleman bertempat di Aula Pangripta Bappeda.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan program intervensi penurunan stunting telah dilakukan sosialisasi di 17 Kapanewon. Fokusnya terkait dengan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin.
"Saya harap langkah yang sudah kita lakukan dapat konsisten dan menjadi perhatian serius pengampu OPD lintas sektoral," ujar Kustini dikutip, Kamis (18/7/2024).
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sleman, Danang Maharsa mengatakan evaluasi program akan terus dilakukan. Tujuannya untuk bisa merumuskan formula terbaik dalam melakukan percepatan penurunan stunting.
Dia menambahkan seluruh kapanewon dapat memberikan data stunting di wilayah masing-masing secara akurat dan riil. Data itu nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam membuat program kebijakan penurunan stunting kedepannya.
"Kami telah membentuk juknis bagi setiap OPD dan Kapanewon sebagai upaya kita menurunkan stunting. Saya harap OPD dan Kapanewon dapat bekerjasama memberikan data riil agar program kebijakan selanjutnya dapat tepat sasaran dan memiliki dampak signifikan," ujar Danang
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Sleman, Muhammad Daroji melaporkan hasil pengukuran serentak di Kabupaten Sleman menunjukkan 99,96 persen balita telah dilakukan antropometri atau sebanyak 51.570 balita telah diukur dari 51.593 sasaran balita di Sleman.
"Kegiatan pengukuran dan intervensi serentak ini tidak hanya berhenti pada pengukuran, namun masih ada proses verifikasi dan validasi data serta intervensi maupun rujukan kasus balita bermasalah gizi sesuai tatalaksana yang ditetapkan Kemenkes," kata Daroji.
Baca Juga: Pemilu 2024 Sleman Lancar, Bawaslu Pede Pilkada Lebih Kondusif, Tapi...
Lebih lanjut, Daroji melaporkan dengan evaluasi ini bertujuan mengetahui hasil pelaksanaan intervensi stunting. Hal itu dilihat dari hasil pengukuran ibu hamil, balita dan calon pengantin serta tindak lanjut pelaksanaan selanjutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Upacara HUT RI ke-81 di Kulon Progo Berlangsung Tanpa Tenda Pejabat, Seluruh Peserta Berdiri Sejajar
-
Ketika Persoalan Bangsa Tak Kunjung Usai, Bendera 25 Meter Mengingatkan Arti Cinta Tanah Air
-
Civitas Akademika Jogja Pilih Sindir MBG, Kopdes hingga Korupsi Lewat Karnaval Kemerdekaan
-
Perubahan Iklim Mulai Menggerus Produktivitas Ternak, Pakar UGM Dorong Strategi Baru
-
KKN Berubah Jadi Misi Kemanusiaan, 61 Mahasiswa UMY Bertahan di Tengah Bencana NTT