Undang JK dan Prabowo, Muhammadiyah Gelar Konsolnas Secara Tertutup

SuaraJogja.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) di UNISA Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024). Sejumlah tokoh nasional seperti mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan hadir selama dua hari ini.

Konsolnas kali ini digelar secara tertutup. Sejumlah agenda dan strategi internal dibahas dalam kegiatan tahunan ini.

"Acara ini namanya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. Pesertanya PP Muhammadiyah mengundang pimpinan wilayah, 35 pimpinan wilayah," ungkap Kepala Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Arif Nur Kholis dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu siang.

Arif menjelaskan, pertemuan tersebut membahas update program kerja. Selain itu capaian-capaian setelah muktamar Muhammadiyah. JK sengaja diundang sebagai narasumber dalam konsolnas kali ini. 

"Pak JK narasumber hal-hal yang terkait isu strategis. Isunya kan macam-macam. Bapak-bapak kan tahu Muhammadiyah viral soal urusan kalender hijriahnya akan berbeda. Terus kedua tentang yang kemarin beberapa hal yang lain. 

"PP Muhammadiyah akan menyampaikan ke wilayah, detail-detailnya mungkin besok yang akan disampaikan," paparnya.

Sebelumnya, gelaran Konsolnas disambut aksi unjuk rasa sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Cik Di Tiro.

Membawa sejumlah spanduk, massa yang berunjukrasa di depan kampus menuntut Muhammadiyah untuk menolak terlibat dalam Konsesi Tambang. Dalam aksi tersebut, massa menutup mulut mereka dengan lakban sebagai bentuk protes. Bahkan mereka juga membakar Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah sebagai bentuk kekecewaan pada organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

"Pada intinya ini aksi simbolik dari teman-teman aktivis sosial yang ada di Jogja yang tergabung di Forum Cik Di Tiro. Kita mengingatkan khususnya Muhammadiyah yang dua hari ini akan berkumpul untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga akal sehat. Bahwa ormas tugasnya menjadi masyarakat sipil, organisasi yang mengontrol pemerintah," papar inisiator aksi, Masduki dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu siang.

Baca Juga: Darurat Sampah Meluas, Sri Sultan HB X Panggil Bupati dan Walikota

Menurut Masduki, ormas seperti Muhammadiyah mestinya berpihak pada kepentingan warga negara. Apalagi dalam kasus pengelolaan tambang terdapat indikasi kerusakan di banyak sektor.

Penambangan dikhawatirkan tidak hanya merusak lingkungan. Namun ijin tambang untuk ormas justru merusak ormas yang bersangkutan.

"Tambang merusak tata kelola ormas itu sendiri nantinya," tandasnya.

Penambangan  juga merusak hak sipil warga negara dalam sistem demokrasi. Persoalan ini menandakan konsensi tambang tidak memiliki manfaat. 

"Lebih banyak mudharatnya," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi