SuaraJogja.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY tak mentolerir segala bentuk penyelewengan pajak oleh masyarakat. Jika kedapatan bertindak nakal, tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.
Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistyowati menuturkan pihaknya hampir setiap tahun melakukan penyidikan kepada wajib pajak yang masih nakal. Dalam hal ini tidak sesuai atau menunaikan kewajiban perpajakannya.
"Kami tidak mentolerir kegiatan-kegiatan yang bisa mencederai masyarakat, karena uang pajak itu akan dikembalikan demi kesejahteraan masyarakat. Jadi ada yang jujur, ada yang nakal tentu kita akan melakukan kegiatan seperti ini [penindakan]," kata Erna ditemui di Kantor Kanwil DJP DIY, Senin (5/8/2024).
Harapannya, penindakan dengan menjadikan wajib pajak yang bandel itu tersangka akan memberikan efek jera kepada para wajib pajak atau masyarakat. Agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik lagi.
Baca Juga: Tak Setorkan PPN Capai Setengah Miliar, Juragan Periklanan di Jogja Jadi Tersangka Kasus Perpajakan
"Semoga kita bisa memitigasi dengan meminimalkan tindak pidana perpajakan ini semakin mengecil," ucapnya.
Berdasarkan data yang ada, Kanwil DJP DIY telah melakukan penyidikan kepada wajib pajak sejak beberapa tahun silam. Hasilnya pada tahun 2022 ada total kerugian negara mencapai Rp90 miliar.
Kemudian pada tahun 2023, kembali lagi dilakukan penyidikan dengan total uang kerugian negara Rp8 miliar lebih. Sedangkan tahun ini 2024 masih berjalan sudah ada satu kasus dengan kerugian negara mencapai Rp520 juta.
"Kalau ditanya setiap tahun ada, sepertinya masih ada, ada saja, walaupun nilainya tidak selalu signifikan besar. Terkait tsk ya enggak banyak banget, tapi kok nilainya gede mungkin perusahaan besar," tuturnya.
"Tidak bisa juga menjadi patokan kalau gede (kerugian negara) bagus kalau kecil jelek, tapi kita berupaya menyeimbangkan lagi, menegur yang nakal dan yang baik kita jagain," imbuhnya.
Baca Juga: Golkar Beri Lampu Hijau, Harda Kiswaya Bebas Pilih Cawabup Asal Orang Sleman
Selain penindakan, Erna memastikan juga menyiapkan langkah preventif. Mulai dari sosialisasi, publikasi serta kolaborasi antar berbagai unsur yang ada.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Akun TikTok Sebarkan Tautan Pemutihan Pajak
-
Cara Menghitung Pajak Mobil Listrik, Hyundai IONIQ 5 Ternyata Tak Sampai Rp 500 Ribu
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
-
Warga Jabar yang Taat Pajak Jangan Iri karena Tak Dapat Pemutihan, Dedi Mulyadi Siapkan Surprise
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan