Bahas Sampah Jogja dan Masalah Lingkungan, Pratikno dan Tito Kurniawan Hadiri Bulaksumur Roundtable Forum

SuaraJogja.id - Mensesneg Pratikno dan Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Kurniawan akan menjadi pembicara dalam Bulaksumur Roundtable Forum di UGM, Jumat (9/8/2024) besok. Keduanya bersama sejumlah akademisi akan membahas tentang masalah lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, termasuk darurat sampah yang tengah terjadi di Yogyakarta.

"Sampah menjadi bagian penting kalau kita membahas isu lingkungan. Seperti forum bulaksumur ini akan memfokuskan pada keberlanjutan, termasuk nantinya mendorong sustainable tourism yang relevan dengan yogyakarta," papar Dosen Politik dan Pemerintahan UGM, Hasrul Hanif, Rabu (8/7/2024).

Hasrul menyatakan, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan penting dilakukan, sebab dalam banyak kasus, upaya untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi tidak jarang justru menghasilkan masalah lingkungan akibat alih fungsi lahan, konsumsi energi yang tinggi yang sebagian besar masih ditopang oleh batubara, serta peningkatan emisi dan polusi.

Karenanya perlu reorientasi dan transformasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah 25 tahun diterapkan. Hal ini penting mengingat tantangan dan solusi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim bersifat saling terkait. Di sisi lain ada dampak dari pembangunan itu melintasi batas-batas yurisdiksi administrasi serta kategori global-lokal.

Desentralisasi tidak bisa semata-mata didasarkan pada semangat untuk membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun lebih dari itu perlu semangat kolaborasi antar pihak untuk mengatasi berbagai tantangan perubahan dan dilema-dilema yang menyertainya.

"Arah baru desentralisasi dan otonomi daerah harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi kolaborasi dan kemitraan multi-pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, dalam mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal," ujar dia.

Sementara Program Lead untuk CoPPS, Ian Agisti, mengungkapkan, berbagai pemangku kepentingan perlu berkoordinasi mendorong dan mengintegrasikan inisiatif keberlanjutan ke dalam lanskap politik dan kebijakan di Indonesia. Apalagi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi hijau dan biru.

"Kami percaya kedua pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada empat area utama: energi, teknologi, pangan, dan pariwisata. Masing-masing area akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unik dari setiap wilayah di Indonesia,” Ian Agisti menambahkan," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Baca Juga: Kabupaten/Kota Minta Tambahan Kuota, Sekda DIY Sebut Masalah Sampah Tak Rampung