Membengkak Rp 90 Triliun, Pakar Energi UGM Sebut Subsidi Pertalite Harus Tepat Sasaran

SuaraJogja.id - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menyatakan, program subsidi pertalite yang tepat sasaran harus dilakukan. Sebab saat ini beban APBN membengkak untuk memberikan subsidi BBM, khususnya Pertalite.

"Alokasi belanja subsidi ini selalu membengkak mencapai Rp 90 triliun setiap tahun karena sekitar 80 persen tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah harus serius menjalankan program subsidi tepat pertalite," papar Fahmy di Yogyakarta, Senin (19/8/2024).

Menurut Fahmy, apabila program tepat sasaran pertalite berhasil dilaksanakan, maka negara akan menghemat APBN. Bahkan bisa menyelamatkan APBN untuk belanja subsidi. 

Penghematan anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke program-program yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat. Sebut saja sektor pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial. 

Baca Juga: Kisah Haru Orang Tua Gantikan Sang Putri yang Telah Tiada Kuliah di FEB UGM

"Jadi saya kira program subsidi tepat pertalite ini cukup efektif dan sangat bermanfaat khususnya untuk menghemat anggaran APBN dalam hal subsidi. Karena beban subsidi sangat besar sekali maka diperlukan program subsidi tepat sesegera mungkin. Selain itu, jika program ini berhasil tentunya juga dapat membantu mengendalikan inflasi," tandasnya.

Selain tepat sasaran, lanjut Fahmy revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM juga dibutuhkan. Revisi Perpres ini diperlukan untuk lebih memperinci mekanisme yang digunakan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Diantaranya kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi dan lainnya. Aturan harus dijelaskan secara eksplisit diatur dalam Perpres tersebut, termasuk adanya sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih membeli atau menjual BBM bersubsidi yang bertentangan dengan Perpres tersebut. 

"Ini penting agar bila terjadi risiko moral hazard di SPBU maka aparat dapat menindak karena ada dasar hukumnya. Payung hukum sangat penting agar keberhasilan program subsidi tepat  pertalite itu dicapai dengan baik,” ungkapnya.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengungkapkan, program subsidi tepat pertalite menggunakan sistem QR Code bisa dilakukan. Kebijakan ini bisa diterapkan agar menjadi suatu kepastian masyarakat yang layak mendapatkan karena status dan kondisi ekonominya lebih bisa menikmati subsidi tersebut. 

Baca Juga: Gunungkidul Beri 'Angin Segar' untuk Nelayan, Ratusan Paket Alat Tangkap Disalurkan

Di DIY, program Subsidi Tepat merupakan upaya agar penyaluran BBM bersubsidi baik Jenis solar (B30) dan pertalite (RON 90) lebih tepat sasaran terus bergulir. Program subsidi tepat solar mengawali mekanisme penyaluran menggunakan QR Code dinilai cukup efektif. Bahkan saat ini mulai dijalankan pembelian BBM jenis pertalite roda empat menggunakan QR Code di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di DIY.