SuaraJogja.id - Teka-teki kemana Partai Golkar akan menjatuhkan rekomendasi dalam Pilkada 2024 di Gunungkidul akhirnya terjawab. Jelang masa pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dibuka, rekomendasi Partai Golkar akhirnya diberikan ke Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto.
Dengan turunnya rekomendasi tersebut maka secara resmi.Partai berlambangkan Pohon Beringin bakal bersama PDI Perjuangan dan PKB untuk mengusung pasangan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul dengan seorang pengusaha, Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto.
Ketua DPD II Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pribadinya membenarkan jika rekomendasi Partai Golkar untuk Pilkada Gunungkidul 2024 ini sudah turun. Di mana rekomendasi tersebut diberikan kepada Endah-Joko di Pilkada Gunungkidul.
"Rekomendasi itu kami ambil tadi malam sekitar pukul 20.00 WIB di DPP Partai Golkar. Baru nanti kita tentukan langkah selanjutnya," kata Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).
Baca Juga: KPU Kulon Progo Msih Gunakan Aturan Lama dalam Pencalonan Pilkada
Heri juga menyebut segera berkoordinasi dengan partai koalisi untuk memenangkan pasangan Endah-Joko. Bahkan, Heri mengaku akan melibatkan tokoh-tokoh dalam koordinasi tersebut.
Partai Golkar sengaja memilih pasangan Endah-Joko tentu salah satunya karena memiliki potensi untuk menang. Selain itu, jelas jika Partai Golkar ingin turut berkontribusi dalam pembangunan dengan memberikan pengaruh partai politik dalam kebijakan pemerintah daerah.
Dia menandaskan Partai Golkar itu berkoalisi bukan semata-mata meraih kemenangan saja, namun ketiga partai nanti juga bakal berusaha merumuskan bagaimana membangun Gunungkidul menjadi lebih baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan berkurang.
"Jari kalau partai-partai besar menjadi satu dalam satu koalisi nanti akan mempengaruhi kebijakan di DPRD," kata dia.
Dengan bergabungnya Golkar dengan PKB dan PDI Perjuangan, maka mereka bakal memiliki modal yang kuat. Ketiga partai ini telah memiliki setidaknya 20 kursi di gedung dewan masing-masing PDI Perjuangan 8 kursi, PKB 6 kursi dan Golkar 6 kursi.
Baca Juga: Nelayan di Gunungkidul Dapat Izin Tangkap 300 Ribu Benih Lobster
Heri menegaskan ketika koalisi mereka di DPRD suaranya besar, pemerintah atau eksekutif ini merupakan bagian dari koalisi ketika hendak berembuk, bekerjasama bisa lancar. Tentu nanti apa yang menjadi kebijakan Bupati mendapatkan dukungan sepanjang demi kepentingan masyarakat.
"Jadi tidak boleh Bupati itu semaunya sendiri tanpa melihat riil pembangunan di daerah," ucapnya.
Berita Terkait
-
3 Anime Orisinal Netflix Tayang April 2025, Jangan Sampai Kelewatan!
-
Kemendagri Pastikan Persiapan PSU di 9 Daerah Mencapai 99 Persen
-
Hasil PSU di 5 Daerah Kembali Digugat ke MK, KPU RI Tunggu BRPK
-
5 Rekomendasi Film Sambut Akhir Pekan, Ada A Minecraft Movie hingga G20
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
Terpopuler
- Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
- Agama Titiek Puspa: Dulu, Sekarang, dan Perjalanan Spiritualnya
- Lisa Mariana Ngemis Tes DNA, Denise Chariesta Sebut Tak Ada Otak dan Harga Diri
- 6 Perangkat Xiaomi Siap Cicipi HyperOS 2.2, Bawa Fitur Kamera Baru dan AI Cerdas
- Kang Dedi Mulyadi Liburkan PKL di Bandung Sebulan dengan Bayaran Berlipat
Pilihan
-
Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
-
Di Balik Gol Spektakuler Rayhan Hannan, Ada Rahasia Mengejutkan
-
Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
-
Profil CV Sentosa Seal Surabaya, Pabrik Diduga Tahan Ijazah Karyawan Hingga Resign
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
Terkini
-
Wabah Antraks Kembali Hantui Yogyakarta, Pemda DIY Bergerak Cepat, Vaksinasi Jadi Kunci
-
Pemkot Yogyakarta Gelar Pemeriksaan Kesehatan Lansia Gratis Tiap Bulan, Catat Tanggal dan Lokasinya!
-
Psikolog UGM Soroti Peran Literasi Digital dan Kontrol Diri
-
Pascaefisiensi Anggaran, Puteri Keraton Yogyakarta Pertahankan Kegiatan Budaya yang Terancam Hilang
-
Komunikasi Pemerintah Disorot: Harusnya Rangkul Publik, Bukan Bikin Kontroversi