SuaraJogja.id - Persaingan dunia pendidikan tinggi Indonesia kembali memanas. Kali ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dituding merebut jatah mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dinilai tidak adil.
Sejumlah PTN membuka seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Mandiri hingga 31 Oktober 2024. Padahal Tahun Ajaran Baru di PTS sudah dimulai pada September 2024 ini.
"PTN justru serakah mengambil kue [kuota] mahasiswa baru. Padahal seharusnya ada batasan, baik dari segi jadwal penerimaan maupun kuota yang ditetapkan," ujar Sekjen 2 Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari), Amin Kiswantoro di Yogyakarta, Rabu (4/9/2024).
Menurut Amin perpanjangan periode pendaftaran hingga bulan Oktober 2024 di PTN disebut jauh melampaui batas waktu normal. Hal ini berdampak signifikan terhadap PTS yang umumnya memulai orientasi mahasiswa baru pada bulan September.
PTS yang biasanya bisa menerima limpahan mahasiswa yang tidak diterima PTN selain dari Jalur Mandiri pun akhirnya gigit jari. Selain perpanjangan waktu pendaftaran, PTN juga disebut telah membuka program studi (prodi) baru dan memperbesar kuota mahasiswa. Akibatnya, banyak PTS mengalami penurunan jumlah pendaftar karena calon mahasiswa memilih seleksi PTN alih-alih PTS.
"Masa orientasi mahasiswa kan harus di bulan September, maksimal. Kalau mereka [PTN] sampai Oktober, bagaimana nasib PTS?," tandasnya.
Hildiktipari, lanjut Amin sebenarnya sudah mengadakan audiensi dengan Kemendikbudristek untuk membahas masalah tersebut. Mereka berharap ada penyesuaian kebijakan terkait periode dan kuota penerimaan mahasiswa baru yang lebih adil bagi PTS.
Tanpa adanya intervensi kebijakan yang adil, dikhawatirkan persaingan tidak sehat tersebut akan terus berlanjut. Tidak hanya merugikan namun juga kualitas pendidikan tinggi Indonesia secara keseluruhan.
"Sementara menunggu respon pemerintah, beberapa PTS telah mulai mengembangkan strategi baru," ujarnya.
Baca Juga: Siap Bertarung Lagi, Sutrisna Wibawa - Sumanto Daftar ke KPU Gunungkidul di Hari Kedua
Sementara Ketua Stipram, Suhendroyono mengungkapkan, kampus pariwisata memang mengembangkan strategi untuk mendapatkan mahasiswa baru meski ditengah gempuran PTN.
"Kami akan membuka promosi ke segmen-segmen baru, terutama di provinsi-provinsi yang selama ini belum terjangkau," ungkapnya.
Dengan strategi yang dilakukan, kampus tersebut saat ini menerima sebanyak 520 mahasiswa baru yang berasal dari 31 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswa yang beragam, diharapkan akan tercipta atmosfer belajar yang kaya akan budaya dan perspektif yang berbeda-beda.
"Kami juga bekerjasama dengan industri perhotelan untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata bagi mahasiswa," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga
-
Yogyakarta Jadi Magnet Turis Asing, 126 Ribu WNA Gunakan Kereta Sepanjang Semester I 2026
-
Efisiensi Anggaran Pertahanan Diusulkan, Pakar Ingatkan Jangan Korbankan Kesiapan Alutsista
-
Menteri LH Akui Negara Kecolongan, Siap Tindak Tegas Perusak Alam Usai Berguru ke Sultan Jogja
-
SD Negeri Banyak yang Kekurangan Murid, Pemerintah Siapkan Opsi 'Regrouping'