SuaraJogja.id - Ada pemandangan menarik di Kantor Gubernur, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (11/9/2024). Dua kubu pedagang Teras Malioboro 2 atau TM 2 Yogyakarta, baik yang menolak relokasi ataupun yang menerima kebijakan Pemda DIY tersebut berada dalam satu lokasi yang sama.
Dalam aksi tersebut, para pedagang yang kontra relokasi membawa berbagai macam spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Mereka juga membawa keranda sebagai simbol matinya usaha mereka akibat relokasi tersebut.
Sedangkan kubu pedagang yang pro relokasi membawa spanduk bertuliskan persetujuan dipindahkan. Mereka tidak ingin memperpanjang polemik relokasi karena ingin mencari makan.
Kubu kontra relokasi meminta kejelasan nasib pasca relokasi. Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, disela aksi menyatakan, para pedagang kesulitan berdialog dengan Pemda DIY terkait kejelasan nasibnya. Padahal mereka telah berulang kali mengirimkan surat permohonan dialog kepada Pemda DIY. Namun pada kenyataannya surat-surat tersebut selalu ditolak dan dilimpahkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta.
"[Kebijakan] sumbu filosofi itu kan dari Pemda DIY, tapi kok kalau kita mau dialog malah disuruh ke Kota. Ini kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ujarnya.
Menurut Supriyati, Pemda DIY tidak responsif terhadap aspirasi pedagang. Padahal mereka mengklaim relokasi akan berdampak buruk pada perekonomian mereka.
Para pedagang sebenarnya juga sudah berupaya menyurati Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY. Namun pedagang hanya mendapatkan janji palsu.
"Saat kami kirim surat [ke Disbud], waktu itu katanya akan ada pertemuan tapi nyatanya langsung digagalkan. Makanya kami kembali ke sini, bersurat sampai 2 kali dan ditolak lagi," tandasnya.
Supriyati menambahkan, alih-alih menguntungkan, relokasi yang dilakukan disebut akan merugikan mereka. Apalagi pedagang juga tidak dilibatkan dalam proses relokasi.
Baca Juga: Pembangunan Lahan Parkir Pasar Godean Diserahkan ke Pemkab Sleman
"Kami juga heran sampai ada perencanaan gambaran tapi dari situ saja kita tidak pernah dilibatkan, jadi kami ingin ada pelibatan kami sebagai pedagang wong kita yang dipindahkan tapi nggak pernah diajak urun rembug seperti itu," jelasnya.
Sementara salah seorang pedagang yang pro relokasi, Eko mengungkapkan, tidak semua pedagang menolak relokasi. Sebagian dari mereka tetap mempersilahkan pemindahan pedagang ke tempat baru karena yang terpenting mereka mendapatkan manfaat.
"Pedagang yang pro relokasi ada sekitar 91 orang. Ada pedagang lain juga, tapi saya tidak tahu jumlah pastinya," kata dia.
Eko mengaku pedagang bisa merasakan manfaat dari relokasi. Tak hanya memindahkan pedagang, Pemda juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.
"Dulu kita di selasar, terus dipindah ke TM2. Kita sudah dimanusiakan, dikasih tempat yang layak. Sekarang kita tinggal mensyukuri," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan kekhawatirannya jika para pedagang kembali ke selasar. Karenanya alih-alih menolak, semua pihak diharapkan mencari solusi terbaik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan