SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan layanan bantuan sosial berbasis elektronik.
Terbaru Pemkab Kulon Progo melakukan uji coba layanan berbasis elektronik untuk Jamkesos, PKH dan sembako. Pelaksanaan uji coba layanan berbasis elektronik tersebut, diselenggarakan secara hybrid yaitu secara langsung dan daring.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kulon Progo, Eko Wisnu Wardhana menuturkan layanan yang dapat digunakan secara online itu mulai dari reset atau pemulihan PIN serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hilang
"Tiga layanan sosial berupa reset atau pemulihan PIN dan KKS yang hilang, untuk program sembako dan Kemensos. Dulu harus datang ke Kabupaten Kulon Progo, kalau sekarang cukup datang di Kalurahan," kata Eko, Selasa (17/9/2024).
"Kemudian reset pin dan KKS hilang, program PKH dari Kemensos, dan yang ketiga rekomendasi penjaminan Jamkesos ke Bapel Jamkesos," imbuhnya.
Eko menuturkan bahwa bagi masyarakat yang belum dapat memiliki akses akan dibantu oleh Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) atau Pendamping PKH. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir.
"Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinsos cukup di Kalurahan. Nanti [data] diinput oleh petugas-petugas yang ada di Kalurahan," ucapnya.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo, Lucius Bowo Pristiyanto menuturkan pelayanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat. Sehingga bagi yang membutuhkan tidak perlu datang ke Dinas Sosial lagi
"Layanan yang diberikan selama ini berbasis loket di Dinas Sosial, kemudian hari ini kami mencoba mengadakan pelayanan yang mana masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial, tapi cukup ke Kalurahan masing-masing," tutur Bowo.
Baca Juga: Hama Trusuk dan Penyakit Busuk Batang Ganggu Produksi Cabai, Petani Kulon Progo Waspada
Pj Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi menyampaikan inovasi ini perlu terus ditingkatkan. Terutama mengenai ketepatan waktu sehingga dapat efisien.
"Tadi sudah disimulasi bagaimana sistem ini dapat bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang paling penting kalau berbicara mengenai pelayanan masyarakat adalah ketepatan dari sisi waktu, dan bagaimana masyarakat dapat mengakses," kata Siwi.
Siwi berharap setiap hak yang dimiliki masyarakat dapat diperoleh secara penuh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Mari kita terus mengedepankan bagaimana pelayanan publik yang ada di Kulon Progo, kita sengkuyung bersama," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya