SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak masyarakat mewaspadai berita dan informasi hoaks karena menggerogoti daulat rakyat pada Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Pilkada 2024 menjadi momentum bagi terwujudnya daulat rakyat lokal untuk menentukan pemimpin.
"Karena itulah rakyat, dalam hal ini pemilih, harus pandai-pandai memanfaatkan momentum tersebut agar nantinya terpilih pemimpin yang berkualitas sekaligus amanah," kata Marwanto dalam kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif dengan tema Peran Perempuan dalam Melawan Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Pilkada 2024.
Ia mengatakan Bawaslu Kulon Progo mengintensifkan sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif. Adapun sasarannya, yakni tokoh perempuan dari berbagai organisasi di antaranya PKK tingkat kabupaten, PKK tingkat kapanewon se-Kulon Progo, kelompok wanita tani, Muslimat NU, Aisyiah, Fatayat, Nasyiatul Aisyiah, Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katholik Republik Indonesia, DPC Wanita Budha Indonesia, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia.
Baca Juga: Ajak Warga Yogyakarta Jadi Petugas KPPS, KPU Buka Pendaftaran
Marwanto mengatakan salah satu penyakit yang dapat menggerogoti luntur-nya daulat rakyat dalam memilih pemimpin adalah beredarnya hoaks atau kabar bohong.
“Jika pemilih mencoblos calonnya berdasarkan referensi berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kabar bohong atau berita hoaks, maka pemilih tersebut otomatis sudah tidak mandiri atau tidak berdaulat lagi dalam menentukan pilihan. Hanya karena berita hoaks yang menyudutkan paslon tertentu dan berita tersebut belum dicek silang kebenaran, sehingga pemilih sudah menilai calon tersebut jelek, itulah yang membuat pemilih tidak berdaulat atau tidak bisa berpikir jernih," tuturnya.
Marwanto berharap perempuan sebagai salah satu segmen pemilih yang kadang lebih sensitif atau mudah tersulut emosinya jika membaca berita hoaks, membentuk sebuah gerakan pemilih perempuan anti-hoaks dan ujaran kebencian.
“Setidaknya ada tiga gerakan yang bisa dititipkan pada kelompok pemilih perempuan, yakni anti-politik uang, anti-hoaks dan ujaran kebencian dan cek data pemilih di DPT," ujarnya.
Baca Juga: BPBD Kulon Progo Salurkan 36 Tangki Air Bersih Terdampak Kekeringan
Berita Terkait
-
Edy Singgung Soal Tambang Blok Medan di Debat Kedua Pilgub Sumut, Bobby Nasution: Laporkan Pak, Kami Tunggu
-
Dilaporkan Gegara Guyon soal Janda Kaya dan Rasul, Suswono Mangkir Panggilan Baswaslu: Saya Gak Tahu
-
Bandingkan Harga Gorengan Jakarta dengan Bandung, RK Mau Siapkan Dana Mitigasi Pangan Rp 1 Triliun
-
PDIP Endus Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024 Libatkan Oknum Kapolda
-
Pakar Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat Penegak Hukum Cawe-cawe di Pilkada
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Juta RAM 8 GB Terbaik November 2024
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab