SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak masyarakat mewaspadai berita dan informasi hoaks karena menggerogoti daulat rakyat pada Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Pilkada 2024 menjadi momentum bagi terwujudnya daulat rakyat lokal untuk menentukan pemimpin.
"Karena itulah rakyat, dalam hal ini pemilih, harus pandai-pandai memanfaatkan momentum tersebut agar nantinya terpilih pemimpin yang berkualitas sekaligus amanah," kata Marwanto dalam kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif dengan tema Peran Perempuan dalam Melawan Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Pilkada 2024.
Ia mengatakan Bawaslu Kulon Progo mengintensifkan sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif. Adapun sasarannya, yakni tokoh perempuan dari berbagai organisasi di antaranya PKK tingkat kabupaten, PKK tingkat kapanewon se-Kulon Progo, kelompok wanita tani, Muslimat NU, Aisyiah, Fatayat, Nasyiatul Aisyiah, Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katholik Republik Indonesia, DPC Wanita Budha Indonesia, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia.
Marwanto mengatakan salah satu penyakit yang dapat menggerogoti luntur-nya daulat rakyat dalam memilih pemimpin adalah beredarnya hoaks atau kabar bohong.
“Jika pemilih mencoblos calonnya berdasarkan referensi berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kabar bohong atau berita hoaks, maka pemilih tersebut otomatis sudah tidak mandiri atau tidak berdaulat lagi dalam menentukan pilihan. Hanya karena berita hoaks yang menyudutkan paslon tertentu dan berita tersebut belum dicek silang kebenaran, sehingga pemilih sudah menilai calon tersebut jelek, itulah yang membuat pemilih tidak berdaulat atau tidak bisa berpikir jernih," tuturnya.
Marwanto berharap perempuan sebagai salah satu segmen pemilih yang kadang lebih sensitif atau mudah tersulut emosinya jika membaca berita hoaks, membentuk sebuah gerakan pemilih perempuan anti-hoaks dan ujaran kebencian.
“Setidaknya ada tiga gerakan yang bisa dititipkan pada kelompok pemilih perempuan, yakni anti-politik uang, anti-hoaks dan ujaran kebencian dan cek data pemilih di DPT," ujarnya.
Baca Juga: Ajak Warga Yogyakarta Jadi Petugas KPPS, KPU Buka Pendaftaran
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Peringatan Dini Cuaca DIY: Kota Jogja hingga Sleman Berpotensi Hujan Petir
-
11 Pengasuh Day Care Little Aresha Divonis Maksimal 3 Tahun, Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa
-
Kronologi Kericuhan Malioboro Usai Demo Sumpah Pemuda, Massa Tak Dikenal Serang Gedung DPRD DIY
-
Polda DIY Pastikan Malioboro Dalam Kendali Penuh Usai Kerahkan Water Cannon dan Gas Air Mata
-
Niat Liburan Berubah Mencekam: Cerita Keluarga Terjebak Demo Rusuh Malioboro hingga Dievakuasi