Bawaslu Kulon Progo Ajak Masyarakat Waspadai Hoaks Jaga Daulat Rakyat

SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak masyarakat mewaspadai berita dan informasi hoaks karena menggerogoti daulat rakyat pada Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Pilkada 2024 menjadi momentum bagi terwujudnya daulat rakyat lokal untuk menentukan pemimpin.

"Karena itulah rakyat, dalam hal ini pemilih, harus pandai-pandai memanfaatkan momentum tersebut agar nantinya terpilih pemimpin yang berkualitas sekaligus amanah," kata Marwanto dalam kegiatan pengawasan pemilihan partisipatif dengan tema Peran Perempuan dalam Melawan Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Pilkada 2024.

Ia mengatakan Bawaslu Kulon Progo mengintensifkan sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif. Adapun sasarannya, yakni tokoh perempuan dari berbagai organisasi di antaranya PKK tingkat kabupaten, PKK tingkat kapanewon se-Kulon Progo, kelompok wanita tani, Muslimat NU, Aisyiah, Fatayat, Nasyiatul Aisyiah, Perempuan Berkebaya Kulon Progo, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katholik Republik Indonesia, DPC Wanita Budha Indonesia, dan Wanita Hindu Dharma Indonesia.

Marwanto mengatakan salah satu penyakit yang dapat menggerogoti luntur-nya daulat rakyat dalam memilih pemimpin adalah beredarnya hoaks atau kabar bohong.

“Jika pemilih mencoblos calonnya berdasarkan referensi berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kabar bohong atau berita hoaks, maka pemilih tersebut otomatis sudah tidak mandiri atau tidak berdaulat lagi dalam menentukan pilihan. Hanya karena berita hoaks yang menyudutkan paslon tertentu dan berita tersebut belum dicek silang kebenaran, sehingga pemilih sudah menilai calon tersebut jelek, itulah yang membuat pemilih tidak berdaulat atau tidak bisa berpikir jernih," tuturnya.

Marwanto berharap perempuan sebagai salah satu segmen pemilih yang kadang lebih sensitif atau mudah tersulut emosinya jika membaca berita hoaks, membentuk sebuah gerakan pemilih perempuan anti-hoaks dan ujaran kebencian.

“Setidaknya ada tiga gerakan yang bisa dititipkan pada kelompok pemilih perempuan, yakni anti-politik uang, anti-hoaks dan ujaran kebencian dan cek data pemilih di DPT," ujarnya.

Baca Juga: Ajak Warga Yogyakarta Jadi Petugas KPPS, KPU Buka Pendaftaran