SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta membutuhkan sebanyak 4.557 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada 2024.
Agus Muhamad Yasin, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Yogyakarta, menyampaikan bahwa petugas KPPS tersebut akan ditempatkan di 649 TPS yang tersebar di 14 kecamatan serta dua TPS khusus di lapas dan rutan.
“Kami mengajak partisipasi warga Kota Yogyakarta yang berusia 17 hingga 55 tahun, memiliki integritas, dan tidak menjadi anggota partai politik," ujar Yasin, Kamis (12/9/2024).
Pendaftaran calon anggota KPPS akan dibuka pada 17 - 28 September 2024. Mereka yang lolos seleksi akan dilantik pada 7 November 2024.
Baca Juga: Viral Video Istri Panewu Semanu Diduga Ajak Ibu-ibu Paud Pilih Salah Satu Calon Bupati Gunungkidul
Yasin juga menegaskan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota KPPS tidak berubah dari Pemilu 2024. Calon KPPS harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun, bukan anggota partai politik, sehat jasmani dan rohani, lulusan minimal SMA atau sederajat, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
KPU Kota Yogyakarta telah memulai sosialisasi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan minat masyarakat mendaftar, karena peran KPPS sangat krusial dalam Pilkada.
Berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, tingkat partisipasi warga Kota Yogyakarta dalam seleksi KPPS cukup tinggi, dengan keterwakilan perempuan mencapai 56 persen.
“KPPS berperan sebagai garda depan dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Mereka bertanggung jawab mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara di TPS,” jelas Yasin.
Selain itu, Yasin menambahkan bahwa honor KPPS masih tetap sama seperti pada Pemilu 2024, yaitu sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, dengan honor Ketua KPPS sebesar Rp900 ribu dan anggota KPPS Rp850 ribu.
Baca Juga: Pilkada Bantul 2024 Rawan Konflik, Ormas Diajak Berperan Aktif Jaga Demokrasi
Berita Terkait
-
Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka, KPK Sebut Rohidin Mersyah Palak Kepala Dinas Untuk Dana Pilkada
-
Kebagusan Jadi Lokasi Megawati dan Keluarga Untuk Mencoblos di Pilkada Jakarta
-
Ajak Masyarakat datang ke TPS 27 November, Habib Nabil Bicara Nasib Masa Depan Bogor
-
Ujaran Kebencian Selama Pilkada Serentak Lebih Banyak Dibandingkan Saat Pilpres, Ada Faktor Kesengajaan?
-
Politisi PDIP: Dukungan Anak Abah dan Ahokers Untuk Pram-Rano Bikin Demokrasi Sejuk
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO untuk Most Expansive Sustainable Financing Activities
-
Reza Arap Diam-Diam Tolong Korban Kecelakaan di Jogja, Tanggung Semua Biaya RS
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi