SuaraJogja.id - Gerakan Nahdliyyin Muda Sleman (Genah Muslem) menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Harda Kiswaya - Danang Maharsa pada Pilkada 2024. Sejumlah alasan mendasari dukungan kepada paslon nomor urut 2 tersebut.
Inisiator Gerakan Nahdliyyin Muda Sleman (Genah Muslem), Mufti Al Lutfi, menuturkan dukungan ini diberikan bukan tanpa alasan. Menurutnya paslon Harda-Danang danang memiliki kriteria yang cocok untuk memimpin Bumi Sembada.
Mufti menuturkan pihaknya telah melakukan profiling dan tracking khususnya kepada eks Sekda Sleman Harda Kiswaya. Terutama yang berkaitan langsung dengan organisasi jamiiyah Nahdlatul Ulama maupun Warga Nahdliyyin.
"Selama ini Pak Harda banyak membantu mengembangkan Pondok Pesantren, Madrasah, dan Diniyah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman," kata Mufti usai deklarasi dukungan yang digelar di Padukuhan Kowanan, Sidoagung, Godean, Senin (23/9/2024) malam.
Selain itu, Harda dinilai sebagai sosok birokrat dan teknokrat yang sangat berpengalaman dalam pemerintahan. Hal itu menilik dari rekam jejaknya di pemerintahan Kabupaten Sleman.
"Hal ini dibuktikan dengan posisi jabatan yang pernah Bapak Harda Kiswaya emban yaitu menduduki posisi jabatan paling tinggi bagi seorang ASN di sebuah Pemerintah Kabupaten yaitu jabatan Sekretaris Daerah Sleman," ungkapnya.
Selain itu, menurut Genah Muslem, Harda merupakan pribadi yang toleran. Hal itu dibuktikan dengan kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh lintas agama, suku, maupun ras yang ada.
"Hal ini sejalan dengan ruh dan jati diri Nahdlatul Ulama yang selalu diajarkan kepada warganya. Pak Harda juga berkomitmen mewujudkan Perda Pesantren sebagai turunan dari UU Pesantren dan Perda Pesantren DIY," pungkas pendiri Pondok Pesantren Roudlotush Sholihin, Ngemplak, Sleman tersebut.
Dalam deklarasi dukungan itu, Genah Muslem siap berkontribusi untuk pemenangan paslon Harda-Danang.
"Kami akan bergerilya dan ikut memenangkan Pasangan Harda Danang," imbuhnya.
Harda Kiswaya yang menerima langsung dukungan tersebut menyambut baik. Dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Harda-Danang.
"Saya bersama Mas Danang (Maharsa) mengucapkan banyak terimakasih. Dukungan ini adalah energi, untuk membangun Sleman yang lebih baik dan inklusif," kata Harda.
Diketahui pada Pilkada 2024, pasangan Harda-Danang mendapat dukungan dari 12 partai politik, baik parlemen maupun non-parlemen. Mereka tergabung dalam Koalisi Sleman Baru.
Partai politik parlemen pengusung Harda-Danang di antaranya ada tujuh partai parlemen yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PKS serta PKB yang merapat ke dalam Koalisi Sleman Baru (KSB). Ditambah dengan lima partai non parlemen yakni Partai Buruh, PSI, Partai Ummat, Partai Gelora, dan Demokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
Terkini
-
Waspada Longsor hingga Banjir di Sleman: Ini Lokasi Rawan Bencana yang Harus Dihindari Pemudik
-
Hasil Operasi Pekat Progo: Polda DIY Ringkus 65 Tersangka, Sita Ribuan Miras hingga Amankan Mucikari
-
Kantor Bank BPD DIY Wirobrajan Terbakar, Enam Motor Inventaris Ludes Dilalap Api
-
Detik-detik Mencekam Kebakaran Kantor Kas BPD DIY di Jogja: Ledakan Trafo Diduga Jadi Pemicu
-
Jelang Tuntutan Kasus Hibah Sleman, Pertanyaan Majelis Hakim Soroti Risiko Kriminalisasi Kebijakan