SuaraJogja.id - Tahapan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 dimulai Rabu (25/9/2024) ini. Pasangan calon (paslon) dipastikan akan mulai mengkampanyekan dirinya di berbagai kesempatan untuk meraup suara dari para pemilih.
Karenanya belajar dari kasus putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang dikuliti habis-habisan oleh warganet dalam kasus jet pribadi hingga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pilkada kali ini bisa dijadikan momen untuk mengetahui jejak rekam dan latar belakang pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pilkada mendatang melalui media sosial (medsos).
Belum lagi kasus akun Kaskus Fufufafa yang juga banyak digunjingkan warganet karena diduga merupakan akun milik Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjelekkan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pemilu 2014 lalu. Meski Gibran sudah membantah, hingga saat ini akun tersebut masih banyak diperbincangkan di medsos.
"Media sosial, terutama TikTok, kini menjadi ruang publik digital di mana masyarakat bisa secara aktif mengulas dan mendiskusikan latar belakang para calon pemimpin daerah," papar Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid di Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).
Wirid menyatakan platform digital seperti X (Twitter), Instagram dan Tiktok berperan besar dalam meningkatkan transparansi proses demokrasi di tingkat lokal. Warganet bisa menggunakan medsos yang berfokus pada isu-isu substansial seperti kasus hukum, tuduhan korupsi, atau kebijakan kontroversial yang pernah dilakukan para paslon.
Peran medsos ini bahkan bisa berpotensi mengubah lanskap kampanye politik di Indonesia. Sebab para calon kepala daerah kini dituntut untuk lebih transparan dan siap berdialog dengan konstituennya di ruang digital.
"Ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam budaya politik kita.Ini menunjukkan kematangan demokrasi digital kita. Masyarakat tidak lagi terjebak pada politik citra, tapi mulai mengkritisi hal-hal yang esensial," tandasnya.
Wirid mencatat saat ini ada peningkatan kualitas diskusi publik. Banyak netizen yang kini mampu menyajikan data dan fakta untuk mendukung argumen mereka.
Namun Wirid mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi informasi yang beredar. Masyarakat harus tetap kritis dan mampu membedakan antara fakta, opini, dan disinformasi.
Baca Juga: Mengenal Calon Bupati Gunungkidul Sutrisna Wibawa, Mantan Rektor UNY yang Pernah Diminta Usir Jin
"Kondisi ini membuat para calon kepala daerah harus lebih siap menghadapi scrutiny publik," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Hampir 1.000 Orang Ramaikan Fun Run, Dorong Wisata dan UMKM Sleman
-
Film Animasi Indonesia Ajisaka Menuju Pasar Global, Sony Pictures hingga Netflix Mulai Melirik
-
Pakar UMY Ingatkan Risiko Salah Sasaran Bansos Jika Desil DTSEN Jadi Patokan Mutlak
-
100 Ahli Ortopedi dari 15 Negara Bahas Masa Depan Penanganan Sendi di Yogyakarta
-
GEMPAR Sambangi Pasar Godean, Seni Tradisional Warok Siap Hebohkan Warga