Dari Kasus Fufufafa, Pilkada 2024 Jadi Ajang Bongkar Jejak Digital Calon Kepala Daerah

SuaraJogja.id - Tahapan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 dimulai Rabu (25/9/2024) ini. Pasangan calon (paslon) dipastikan akan mulai mengkampanyekan dirinya di berbagai kesempatan untuk meraup suara dari para pemilih.

Karenanya belajar dari kasus putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang dikuliti habis-habisan oleh warganet dalam kasus jet pribadi hingga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pilkada kali ini bisa dijadikan momen untuk mengetahui jejak rekam dan latar belakang pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pilkada mendatang melalui media sosial (medsos).

Belum lagi kasus akun Kaskus Fufufafa yang juga banyak digunjingkan warganet karena diduga merupakan akun milik Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjelekkan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pemilu 2014 lalu. Meski Gibran sudah membantah, hingga saat ini akun tersebut masih banyak diperbincangkan di medsos.

"Media sosial, terutama TikTok, kini menjadi ruang publik digital di mana masyarakat bisa secara aktif mengulas dan mendiskusikan latar belakang para calon pemimpin daerah," papar Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid di Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga: Mengenal Calon Bupati Gunungkidul Sutrisna Wibawa, Mantan Rektor UNY yang Pernah Diminta Usir Jin

Wirid menyatakan platform digital seperti X (Twitter), Instagram dan Tiktok berperan besar dalam meningkatkan transparansi proses demokrasi di tingkat lokal. Warganet bisa menggunakan medsos yang berfokus pada isu-isu substansial seperti kasus hukum, tuduhan korupsi, atau kebijakan kontroversial yang pernah dilakukan para paslon.

Peran medsos ini bahkan bisa berpotensi mengubah lanskap kampanye politik di Indonesia. Sebab para calon kepala daerah kini dituntut untuk lebih transparan dan siap berdialog dengan konstituennya di ruang digital.

"Ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam budaya politik kita.Ini menunjukkan kematangan demokrasi digital kita. Masyarakat tidak lagi terjebak pada politik citra, tapi mulai mengkritisi hal-hal yang esensial," tandasnya.

Wirid mencatat saat ini ada peningkatan kualitas diskusi publik. Banyak netizen yang kini mampu menyajikan data dan fakta untuk mendukung argumen mereka.

Namun Wirid mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi informasi yang beredar. Masyarakat harus tetap kritis dan mampu membedakan antara fakta, opini, dan disinformasi.

Baca Juga: Usai Serah Terima Jabatan, Bupati Gunungkidul Titip Pesan Netralitas ASN

"Kondisi ini membuat para calon kepala daerah harus lebih siap menghadapi scrutiny publik," imbuhnya.