SuaraJogja.id - Tahapan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 dimulai Rabu (25/9/2024) ini. Pasangan calon (paslon) dipastikan akan mulai mengkampanyekan dirinya di berbagai kesempatan untuk meraup suara dari para pemilih.
Karenanya belajar dari kasus putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang dikuliti habis-habisan oleh warganet dalam kasus jet pribadi hingga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pilkada kali ini bisa dijadikan momen untuk mengetahui jejak rekam dan latar belakang pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pilkada mendatang melalui media sosial (medsos).
Belum lagi kasus akun Kaskus Fufufafa yang juga banyak digunjingkan warganet karena diduga merupakan akun milik Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjelekkan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pemilu 2014 lalu. Meski Gibran sudah membantah, hingga saat ini akun tersebut masih banyak diperbincangkan di medsos.
"Media sosial, terutama TikTok, kini menjadi ruang publik digital di mana masyarakat bisa secara aktif mengulas dan mendiskusikan latar belakang para calon pemimpin daerah," papar Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid di Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).
Wirid menyatakan platform digital seperti X (Twitter), Instagram dan Tiktok berperan besar dalam meningkatkan transparansi proses demokrasi di tingkat lokal. Warganet bisa menggunakan medsos yang berfokus pada isu-isu substansial seperti kasus hukum, tuduhan korupsi, atau kebijakan kontroversial yang pernah dilakukan para paslon.
Peran medsos ini bahkan bisa berpotensi mengubah lanskap kampanye politik di Indonesia. Sebab para calon kepala daerah kini dituntut untuk lebih transparan dan siap berdialog dengan konstituennya di ruang digital.
"Ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam budaya politik kita.Ini menunjukkan kematangan demokrasi digital kita. Masyarakat tidak lagi terjebak pada politik citra, tapi mulai mengkritisi hal-hal yang esensial," tandasnya.
Wirid mencatat saat ini ada peningkatan kualitas diskusi publik. Banyak netizen yang kini mampu menyajikan data dan fakta untuk mendukung argumen mereka.
Namun Wirid mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi informasi yang beredar. Masyarakat harus tetap kritis dan mampu membedakan antara fakta, opini, dan disinformasi.
Baca Juga: Mengenal Calon Bupati Gunungkidul Sutrisna Wibawa, Mantan Rektor UNY yang Pernah Diminta Usir Jin
"Kondisi ini membuat para calon kepala daerah harus lebih siap menghadapi scrutiny publik," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Diduga Salah Sasaran, Pelajar Tewas Kena Lemparan Batu di Seyegan Sleman
-
Harga Plastik Melambung, Pameran Jogja Food & Beverage Expo 2026 Jadi Momentum UMKM Cari Alternatif
-
Tak Pandang Bulu, Bos Rokok HS Terima Karyawan Difabel Besar-besaran
-
Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, BRI Hadirkan Pemeriksaan Gratis dan Edukasi Gaya Hidup Sehat
-
Pilih Jadi WNI, Musisi Frau dan 3 Anak Berkewarganegaraan Ganda Lainnya Ambil Sumpah di Kemenkum DIY