SuaraJogja.id - Tahapan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 dimulai Rabu (25/9/2024) ini. Pasangan calon (paslon) dipastikan akan mulai mengkampanyekan dirinya di berbagai kesempatan untuk meraup suara dari para pemilih.
Karenanya belajar dari kasus putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang dikuliti habis-habisan oleh warganet dalam kasus jet pribadi hingga dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pilkada kali ini bisa dijadikan momen untuk mengetahui jejak rekam dan latar belakang pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pilkada mendatang melalui media sosial (medsos).
Belum lagi kasus akun Kaskus Fufufafa yang juga banyak digunjingkan warganet karena diduga merupakan akun milik Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjelekkan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam Pemilu 2014 lalu. Meski Gibran sudah membantah, hingga saat ini akun tersebut masih banyak diperbincangkan di medsos.
"Media sosial, terutama TikTok, kini menjadi ruang publik digital di mana masyarakat bisa secara aktif mengulas dan mendiskusikan latar belakang para calon pemimpin daerah," papar Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid di Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).
Wirid menyatakan platform digital seperti X (Twitter), Instagram dan Tiktok berperan besar dalam meningkatkan transparansi proses demokrasi di tingkat lokal. Warganet bisa menggunakan medsos yang berfokus pada isu-isu substansial seperti kasus hukum, tuduhan korupsi, atau kebijakan kontroversial yang pernah dilakukan para paslon.
Peran medsos ini bahkan bisa berpotensi mengubah lanskap kampanye politik di Indonesia. Sebab para calon kepala daerah kini dituntut untuk lebih transparan dan siap berdialog dengan konstituennya di ruang digital.
"Ini bisa menjadi katalis perubahan positif dalam budaya politik kita.Ini menunjukkan kematangan demokrasi digital kita. Masyarakat tidak lagi terjebak pada politik citra, tapi mulai mengkritisi hal-hal yang esensial," tandasnya.
Wirid mencatat saat ini ada peningkatan kualitas diskusi publik. Banyak netizen yang kini mampu menyajikan data dan fakta untuk mendukung argumen mereka.
Namun Wirid mengingatkan pentingnya literasi digital dalam menyikapi informasi yang beredar. Masyarakat harus tetap kritis dan mampu membedakan antara fakta, opini, dan disinformasi.
Baca Juga: Mengenal Calon Bupati Gunungkidul Sutrisna Wibawa, Mantan Rektor UNY yang Pernah Diminta Usir Jin
"Kondisi ini membuat para calon kepala daerah harus lebih siap menghadapi scrutiny publik," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
Terkini
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik
-
Mandala Krida Terkendala Status Hukum, Erick Thohir Siap Jembatani Pemda dan KPK
-
Sukses Bikin Merinding, '402: Rumah Sakit Angker Korea' Jadi Kandidat Horor Terseram Tahun Ini
-
Prabowo Dampingi PM India Narendra Modi Beribadah di Prambanan, 2.690 Personel Gabungan Siaga Penuh