SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menyoroti potensi peningkatan kerawanan politik uang dalam Pilkada 2024 mendatang. Politik uang dimungkinkan semakin masif dan sulit dideteksi karena tren transaksi non-tunai atau cashless.
"Jika dulu politik uang dilakukan dengan membagikan uang tunai dalam amplop atau kantong plastik, sekarang modusnya sudah bergeser ke transaksi digital," papar Anggota Bawaslu DIY, Umi Illiyana di Yogyakarta, Selasa (1/10/2024).
Menurut Umi, pergeseran ini membuat penegakan hukum terhadap praktik politik uang juga menjadi lebih menantang di DIY. Sebab untuk membuktikan terjadinya politik uang dengan cashless bukan perkara mudah.
Bawaslu memerlukan bukti materiil dan formil. Padahal dari pengalaman pilkada sebelumnya, DIY berada di peringkat kedua tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu se-Indonesia.
Baca Juga: Sabun Bersetiker Bakal Calon, ASN Dinkes Sleman Terancam Sanksi BKN
"Dengan transaksi digital, proses pembuktian menjadi lebih kompleks," ujarnya.
Untuk mengantisipasi tantangan ini, Bawaslu DIY berencana meningkatkan kapasitas tim pengawasan dalam hal forensik digital. Mereka juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai platform pembayaran digital untuk memantau transaksi mencurigakan selama masa Pilkada.
Umi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik politik uang. Dengan demikian deteksi dini politik uang bisa dilakukan.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak segan melaporkan jika menemui hal-hal yang mencurigakan, baik itu transaksi tunai maupun digital," tutupnya.
Seperti diketahui, Pilkada serentak 2024 di DIY akan diselenggarakan di lima kabupaten/kota, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul pada 27 November 2024 mendatang. Saat ini pilkada memasuki masa kampanye pasangan calon (paslon).
Baca Juga: Bawaslu Bantul Ingatkan Lingkungan Tempat Ibadah Dilarang Pasang APK
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Curigai Prabowo Lolos Sanksi Bawaslu soal Dukungan ke Ahmad Luthfi, Fedi Nuril Colek Pakar: Hari Minggu Presiden Libur?
-
Video Kampanye Prabowo di Pilkada Jateng, Bawaslu: Bukan Pelanggaran!
-
Bawaslu Nyatakan Video Prabowo Kampanyekan Luthfi-Yasin Bukan Pelanggaran
-
Akui Politik Uang di Pemilu Merata dari Sabang sampai Merauke, Eks Pimpinan KPK: Mahasiswa Harusnya Malu
-
Sebut Deflasi Bikin Politik Uang Makin Sulit Diberantas, Mantan Pimpinan KPK: Kita Tak Boleh Alami Multi-Krisis
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci
-
Mary Jane Bisa Kumpul Keluarga, Buat Pesan Menyentuh sebelum Keluar dari Lapas Jogja
-
Menteri LH Marah soal Sampah, 5 Truk dari Jogja Tertangkap Basah Buang Limbah di Gunungkidul
-
Anggaran Sampah Jogja Terungkap, hanya 40 Persen dari Rp96 Miliar untuk Atasi Timbunan