SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024 melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat yang mengumpulkan massa.
"Hal ini bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan masyarakat tidak disalahgunakan untuk kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2024," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Kamis.
Menurut dia, tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diingatkan untuk selalu menyampaikan pemberitahuan kampanye kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
"Bawaslu Bantul telah melakukan koordinasi pengawasan kampanye dengan mengundang tim pemenangan dan penghubung pasangan calon. Koordinasi ini dilakukan setelah masa kampanye Pilkada berlangsung selama sepekan," tuturnya.
Dia mengatakan, dalam koordinasi tersebut Bawaslu mengingatkan agar tim pemenangan dan tim kampanye menaati regulasi kampanye terutama berkaitan dengan metode dan jadwal kampanye.
Selain itu, kata dia, Bawaslu Bantul juga menyampaikan skema pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas selama tahapan kampanye.
"Pengawasan saat ada kegiatan kampanye, pengawas akan memberikan imbauan secara tertulis kepada tim kampanye untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang hadir dalam kampanye seperti ASN, TNI, Polri, pamong kelurahan dan anak-anak," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dalam kampanye untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang misalnya menghasut, mengadudomba, memfitnah partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul Muhammad Rifqi Nugroho mengatakan agar tim pemenangan atau tim kampanye memasang alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 maupun Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2024.
Baca Juga: Siapa Aris Suhariyanta? Mantan Kepala DPUPKP yang Dipinang Jadi Cawabup Bantul
"Beberapa larangan dalam tata cara pemasangan APK, tidak boleh dipasang di perempatan, tidak boleh dipasang di dekat alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan tidak diperbolehkan dipasang di media informasi milik pemerintah daerah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Pemkab Bantul Serahkan Bantuan Tiga Mesin Pemanen Padi dari Kementan
-
Polres Kulon Progo Bentuk Satgas Preemtif Jaga Suasana Damai Kampanye
-
Berbekal Rokok dan GPS, Polisi Berhasil Bekuk Komplotan Pencuri Mobil Pensiunan TNI di Bantul Kurang dari 24 Jam
-
Bawaslu Sleman Turun Tangan Usut Pemasangan APK Liar di Dekat Rel Kereta
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Buntut Keracunan Siswa, Pemkab Bantul Panggil Seluruh SPPG Cegah Insiden Serupa
-
Cuaca Ekstrem Ancam DIY: Dua Kabupaten Tetapkan Status Siaga
-
Di Samping Sang Ayah: Posisi Makam Raja PB XIII Terungkap, Simbol Keabadian Dinasti Mataram?
-
Jalur yang Dilewati Iring-iringan Jenazah PB XIII di Yogyakarta, Polda DIY Siapkan Pengamanan Ekstra
-
Tragedi Prambanan: Kereta Bangunkarta Tabrak Kendaraan, Palang Pintu Tak Berfungsi?