SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024 melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat yang mengumpulkan massa.
"Hal ini bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan masyarakat tidak disalahgunakan untuk kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada 2024," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Kamis.
Menurut dia, tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diingatkan untuk selalu menyampaikan pemberitahuan kampanye kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul.
"Bawaslu Bantul telah melakukan koordinasi pengawasan kampanye dengan mengundang tim pemenangan dan penghubung pasangan calon. Koordinasi ini dilakukan setelah masa kampanye Pilkada berlangsung selama sepekan," tuturnya.
Dia mengatakan, dalam koordinasi tersebut Bawaslu mengingatkan agar tim pemenangan dan tim kampanye menaati regulasi kampanye terutama berkaitan dengan metode dan jadwal kampanye.
Selain itu, kata dia, Bawaslu Bantul juga menyampaikan skema pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas selama tahapan kampanye.
"Pengawasan saat ada kegiatan kampanye, pengawas akan memberikan imbauan secara tertulis kepada tim kampanye untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang hadir dalam kampanye seperti ASN, TNI, Polri, pamong kelurahan dan anak-anak," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dalam kampanye untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang misalnya menghasut, mengadudomba, memfitnah partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul Muhammad Rifqi Nugroho mengatakan agar tim pemenangan atau tim kampanye memasang alat peraga kampanye (APK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 maupun Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 46 Tahun 2024.
Baca Juga: Siapa Aris Suhariyanta? Mantan Kepala DPUPKP yang Dipinang Jadi Cawabup Bantul
"Beberapa larangan dalam tata cara pemasangan APK, tidak boleh dipasang di perempatan, tidak boleh dipasang di dekat alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan tidak diperbolehkan dipasang di media informasi milik pemerintah daerah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Pemkab Bantul Serahkan Bantuan Tiga Mesin Pemanen Padi dari Kementan
-
Polres Kulon Progo Bentuk Satgas Preemtif Jaga Suasana Damai Kampanye
-
Berbekal Rokok dan GPS, Polisi Berhasil Bekuk Komplotan Pencuri Mobil Pensiunan TNI di Bantul Kurang dari 24 Jam
-
Bawaslu Sleman Turun Tangan Usut Pemasangan APK Liar di Dekat Rel Kereta
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Permohonan Data Publik Menguat, KDI Tangani 41 Sengketa Informasi Pertanahan di DIY
-
Seminar Moderasi Beragama UNY, Generasi Z Sleman Belajar Toleransi di Era Digital
-
Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Utama Proyek Pengolahan Sampah di DIY Tertunda
-
Tragedi Daycare Little Aresha: Pemkot Yogya Kerahkan 94 Psikolog
-
Enam Warga DIY Pernah Positif Hantavirus pada 2025, Masyarakat Diminta Tak Panik