SuaraJogja.id - Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dalam rangka menjaga daya beli dan inflasi wilayah itu.
Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono di Sleman, Jumat, mengatakan, gerakan pangan murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.
"Dengan adanya GPM wujud dari Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau," kata Suparmono.
Ia mengatakan, GPM ini menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi. GPM ini juga memberikan kemudahan akses pasar bagi produsen pangan pokok serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar.
Baca Juga: Bawaslu Sleman Periksa Perangkat Desa di Godean Terkait Pelanggaran Netralitas, Begini Hasilnya
Program tersebut terlaksana berkat adanya dukungan dana dari Badan Pangan Nasional dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman sebagai pelaksana dengan menggandeng pelaku-pelaku usaha lokal seperti Gapoktan Pandowomulyo, Gapoktan Sumberrahayu (UD Priyangga), dan Gapoktan Makaryo (UD Pak Tani), Titik Kumpul Minggir, Moyudan, Titik kumpul Kebon Agung, Tridadi, Sleman dan Koperasi Bina Insan Berdikari
GPM yang telah diselenggarakan di Kabupaten Sleman, total hasil pendistribusian/penjualan adalah 15 ton dari berbagai komoditas pangan (beras, cabe keriting, cabe rawit merah , bawang putih, telur, minyak goreng, gula, tapung terigu, tepung beras pangan frozen dan lain-lain).
Setiap pelaku usaha mendapatkan subsidi sebesar Rp1.000 per kg dan atau Rp1.000 per pack atas penjualan bahan pangan yang dijual di kegiatan GPM kepada masyarakat.
"GPM sebagai upaya pengendalian ketika akan terjadi dan/ atau pada saat dan/ atau setelah terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan," katanya.
Suparmono berharap melalui kegiatan ini diharapkan produsen sebagai pemasok bahan pangan akan mendapatkan alternatif saluran pemasaran bahan pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan.
Baca Juga: Pendampingan Intensif, DP3AP2KB Sleman Upayakan Pemulihan 5 Korban Pencabulan Sesama Jenis
Di lain pihak, konsumen akan memperoleh produk pangan dengan harga yang wajar.
Lebih lanjut, Suparmono mengatakan GPM dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Melalui pelaksanaan GPM juga diharapkan dapat lebih mendekatkan kehadiran pemerintah ke masyarakat, terutama tugas pemerintah terkait penyediaan pangan pokok dengan harga yang wajar dan baik bagi Masyarakat serta sebagai salah satu upaya pemerintah mengendalikan inflasi.
"Dengan kondisi tersebut, akan tercipta stabilitas pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen dan konsumen," katanya.
Berita Terkait
-
Deflasi dan PHK: Jeritan Pedagang Pasar Johar Baru, Tukang Bajaj Pun Ikut Merana
-
Oral Seks Berujung Pasal Berlapis! Begini Nasib Pengendara Xpander yang Tabrak Lari Penyandang Disabilitas hingga Tewas
-
PPN Naik 12%, Ekonom Core: It's Not a Good Timing
-
Kenaikan PPN 12% Tekan Daya Beli, Orang RI Kini Beralih ke Produk Murah
-
Pemerintah Nekat Naikkan Pajak saat Gelombang PHK Masih Menggila
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci
-
Mary Jane Bisa Kumpul Keluarga, Buat Pesan Menyentuh sebelum Keluar dari Lapas Jogja
-
Menteri LH Marah soal Sampah, 5 Truk dari Jogja Tertangkap Basah Buang Limbah di Gunungkidul
-
Anggaran Sampah Jogja Terungkap, hanya 40 Persen dari Rp96 Miliar untuk Atasi Timbunan