SuaraJogja.id - Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dalam rangka menjaga daya beli dan inflasi wilayah itu.
Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono di Sleman, Jumat, mengatakan, gerakan pangan murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.
"Dengan adanya GPM wujud dari Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau," kata Suparmono.
Ia mengatakan, GPM ini menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi. GPM ini juga memberikan kemudahan akses pasar bagi produsen pangan pokok serta kemudahan akses bahan pangan bagi konsumen dengan harga wajar.
Program tersebut terlaksana berkat adanya dukungan dana dari Badan Pangan Nasional dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman sebagai pelaksana dengan menggandeng pelaku-pelaku usaha lokal seperti Gapoktan Pandowomulyo, Gapoktan Sumberrahayu (UD Priyangga), dan Gapoktan Makaryo (UD Pak Tani), Titik Kumpul Minggir, Moyudan, Titik kumpul Kebon Agung, Tridadi, Sleman dan Koperasi Bina Insan Berdikari
GPM yang telah diselenggarakan di Kabupaten Sleman, total hasil pendistribusian/penjualan adalah 15 ton dari berbagai komoditas pangan (beras, cabe keriting, cabe rawit merah , bawang putih, telur, minyak goreng, gula, tapung terigu, tepung beras pangan frozen dan lain-lain).
Setiap pelaku usaha mendapatkan subsidi sebesar Rp1.000 per kg dan atau Rp1.000 per pack atas penjualan bahan pangan yang dijual di kegiatan GPM kepada masyarakat.
"GPM sebagai upaya pengendalian ketika akan terjadi dan/ atau pada saat dan/ atau setelah terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan," katanya.
Suparmono berharap melalui kegiatan ini diharapkan produsen sebagai pemasok bahan pangan akan mendapatkan alternatif saluran pemasaran bahan pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan.
Baca Juga: Bawaslu Sleman Periksa Perangkat Desa di Godean Terkait Pelanggaran Netralitas, Begini Hasilnya
Di lain pihak, konsumen akan memperoleh produk pangan dengan harga yang wajar.
Lebih lanjut, Suparmono mengatakan GPM dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Melalui pelaksanaan GPM juga diharapkan dapat lebih mendekatkan kehadiran pemerintah ke masyarakat, terutama tugas pemerintah terkait penyediaan pangan pokok dengan harga yang wajar dan baik bagi Masyarakat serta sebagai salah satu upaya pemerintah mengendalikan inflasi.
"Dengan kondisi tersebut, akan tercipta stabilitas pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen dan konsumen," katanya.
Berita Terkait
-
Empat Hari Operasi Zebra Progo 2024, Ribuan Pengendara di Sleman Kena Teguran hingga Tilang
-
Sejumlah APK Paslon Nomor Urut 1 Alami Perusakan, Tim Kuasa Hukum Adukan ke Bawaslu Sleman
-
Viral Baliho Kampanye Paslon Nomor 2 Sleman Bernada Seksis, Danang Maharsa Berikan Penjelasan
-
Bawaslu Sleman Periksa Perangkat Desa di Godean Terkait Pelanggaran Netralitas, Begini Hasilnya
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Jogja Darurat Pendidikan: 5.023 Anak Putus Sekolah, Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk
-
Rupiah Tembus Rp17.600, Aisyiyah: Pernyataan Prabowo 'Desa Tak Butuh Dolar' Cederai Rakyat
-
Polisi Sebut Kasus Tewasnya Pelajar di Kawasan Kridosono Bukan Klitih, Tapi Perselisihan Antar Geng?
-
Update Kasus Daycare Little Aresha, Polresta Jogja Siapkan Pelimpahan 13 Tersangka ke Kejaksaan
-
Dinilai Terlalu Berbelit, Trah Sri Sultan HB II Ajukan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 2009 ke MK