SuaraJogja.id - Pakar Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, memberi sejumlah catatan kepada kabinet baru khususnya dalam bidang pertahanan. Salah satu yang penting disiapkan yakni terkait dengan ancaman geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik.
Bukan hanya sebatas ancaman militer saja yang patut diwaspadai. Melainkan juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi.
"Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional," kata Armaidy, dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
"Filosofi 'seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak' tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan," imbuhnya.
Baca Juga: Soroti Pemecahan Kementerian LHK, Pakar Hukum Lingkungan UGM: Banyak PR Malah Diceraikan
Dijelaskan Armaidy, kawasan Indo-Pasifik yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia itu telah menjadi wilayah strategis. Tak sedikit kekuatan global tang kemudian memperebutkan kawasan itu mengingat sumber daya alam yang melimpah.
Menurut Armaidy, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga. Melainkan turut harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.
Pemerintah baru diharapkan mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia. Sebab pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.
"Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar," ujar dosen Fakultas Filsafat ini.
Tantangan selanjutnya yakni terkait luas wilayah Indonesia yang luas. Sistem pertahanan Indonesia, Armaidy bilang, seharusnya berlandaskan kepada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara archipelago.
Baca Juga: KLHK Dipecah Jadi Dua Kementerian, Ahli Hukum Lingkungan UGM: Miris
Apalagi dengan belasan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia perlu memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan.
Berita Terkait
-
Guru Besar UI Ungkap Kekhawatiran di Balik Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Propaganda Israel?
-
Presiden Prabowo dan Gibran Ikut Berduka Titiek Puspa Meninggal Dunia: Inspirasi Lintas Generasi!
-
Sudah Lakukan Pertemuan, Prabowo Ajak Megawati Jadi Dewan Pengarah Danantara?
-
Presiden Prabowo Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Komisi XIII DPR Dukung
-
Usai Ditemui Prabowo, PSI Berharap Megawati Bisa Bertemu dengan Jokowi dan SBY
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Peringatan Dini BMKG Terbukti, Sleman Porak Poranda Diterjang Angin Kencang
-
Sultan HB X Angkat Bicara, Polemik Penggusuran Warga Lempuyangan Dibawa ke Keraton
-
Konten Kreator TikTok Tantang Leluhur Demi Viral? Keraton Yogyakarta Meradang
-
'Saya Hidupkan Semua!' Wali Kota Jogja Kerahkan 10 Mesin untuk Tangani 300 Ton Sampah Per Hari
-
Curhat Petani Gulurejo, Ladang Terendam, Harapan Pupus Akibat Sungai Mendangkal