SuaraJogja.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mendorong percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Pasalnya hingga saat ini masih ada sebanyak 1,5 juta pemilih pemula di Indonesia yang belum melakukan perekaman e-KTP Pilkada 2024.
"Ya harus semaksimal mungkin, waktunya kan sudah mepet kurang dari satu bulan dan masih ada 1,5 juta (pemilih pemula) dan ini harus dikejar kita semua," kata Bima Arya kepada awak media di Kantor Dukcapil Kulon Progo, Rabu (6/11/2024).
Bima Arya meminta seluruh pihak bisa saling berkoordinasi terkait hal tersebut. Termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak-pihak sekolah.
Warga yang sudah mencapai usai 17 tahun ke atas dan memiliki hak pilih penting untuk melakukan perekaman data e-KTP. Diharapkan mereka menjadi bagian dari pendidikan politik di Indonesia.
Baca Juga: Masuki Masa Kampanye Terbuka Pilkada, Polres Bantul Larang Penggunaan Knalpot Brong di Jalanan
"Makanya kita sarankan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah karena sekolah yang punya data anak-anak kita, bisa sekolah bisa panti asuhan kemudian juga pesantren, ini harus dijemput bola ke sana," tandasnya.
Selain pemilih pemula yang masih harus dikejar, kata Bima Arya, pendataan perekaman kepada pemilih rentan dan kalangan disabilitas tak boleh dilewatkan.
Dia mendapat keluhan dari LSM pendamping para penyandang disabilitas bahwa belum semua warga difabel tercatat dalam perekaman tersebut. Jika tercatat pun, data yang tertera di sana tidak sesuai.
"Jadi ketika dilakukan sensus yang disabilitas kaum difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas, sedangkan kan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos," ucapnya.
"Kalau ketahuan disabilitas maka tps bisa khusus ada fasilitas lain-lain, ini saya kira pr karena jumlah kaum difabel ini kan ada banyak," imbuhnya.
Diperlukan koordinasi yang baik antara Dukcapil dengan wilayah baik kecamatan hingga kalurahan untuk membantu mengidentifikasi para penyandang disabilitas dan kalangan rentan. Termasuk mengantisipasi agak tidak terjadinya mobilisasi kaum disabilitas.
"Disabilitas ini tidak boleh dimobilisasi harus didampingi dan dilakukan edukasi. Jangan sampai menjadi target mobilisasi secara politik. Jadi harus didampingi mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya, caranya bagaimana dan lain-lain," tegasnya.
Berita Terkait
-
Tim Hukum Bakal Laporkan Penebar Fitnah soal Bobby-Surya ke Penegak Hukum
-
Skandal Survei Pilkada DKI, Pengamat Sebut Konflik Kepentingan Jadi Biang Kerok
-
'Mental Tidak Kuat!' Sindiran Hasto ke Luthfi Temui Jokowi, Gerindra: Silaturahmi Kok Dilarang?
-
Kampanye Sepi di Kabupaten Puncak, Warga Pertanyakan Dukungan untuk Natalis Tabuni-Titus Natkime
-
Sebut Pilkada DKI Sekarang Lebih Sejuk Dibanding Era Anies Vs Ahok, RK Minta Maaf Perkataan Suswono
Terpopuler
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Daftar 7 Artis Indonesia dan Selebgram Terseret Kasus Judi Online: Dari Wulan Guritno hingga Gunawan Sadbor
Pilihan
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
-
Anak Buah Pimpinan MPR Dikabarkan Jadi Direktur Utama Garuda Indonesia
-
Derbi Indonesia! Duel Samuel Silalahi vs Julian Oerip di UEFA Youth League
-
Buku Gibran The Next President Bikin Geger Publik, Said Didu: Ini Keinginan yang Sedang Dipersiapkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab