SuaraJogja.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mendorong percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula. Pasalnya hingga saat ini masih ada sebanyak 1,5 juta pemilih pemula di Indonesia yang belum melakukan perekaman e-KTP Pilkada 2024.
"Ya harus semaksimal mungkin, waktunya kan sudah mepet kurang dari satu bulan dan masih ada 1,5 juta (pemilih pemula) dan ini harus dikejar kita semua," kata Bima Arya kepada awak media di Kantor Dukcapil Kulon Progo, Rabu (6/11/2024).
Bima Arya meminta seluruh pihak bisa saling berkoordinasi terkait hal tersebut. Termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak-pihak sekolah.
Warga yang sudah mencapai usai 17 tahun ke atas dan memiliki hak pilih penting untuk melakukan perekaman data e-KTP. Diharapkan mereka menjadi bagian dari pendidikan politik di Indonesia.
Baca Juga: Masuki Masa Kampanye Terbuka Pilkada, Polres Bantul Larang Penggunaan Knalpot Brong di Jalanan
"Makanya kita sarankan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah karena sekolah yang punya data anak-anak kita, bisa sekolah bisa panti asuhan kemudian juga pesantren, ini harus dijemput bola ke sana," tandasnya.
Selain pemilih pemula yang masih harus dikejar, kata Bima Arya, pendataan perekaman kepada pemilih rentan dan kalangan disabilitas tak boleh dilewatkan.
Dia mendapat keluhan dari LSM pendamping para penyandang disabilitas bahwa belum semua warga difabel tercatat dalam perekaman tersebut. Jika tercatat pun, data yang tertera di sana tidak sesuai.
"Jadi ketika dilakukan sensus yang disabilitas kaum difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas, sedangkan kan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos," ucapnya.
"Kalau ketahuan disabilitas maka tps bisa khusus ada fasilitas lain-lain, ini saya kira pr karena jumlah kaum difabel ini kan ada banyak," imbuhnya.
Diperlukan koordinasi yang baik antara Dukcapil dengan wilayah baik kecamatan hingga kalurahan untuk membantu mengidentifikasi para penyandang disabilitas dan kalangan rentan. Termasuk mengantisipasi agak tidak terjadinya mobilisasi kaum disabilitas.
"Disabilitas ini tidak boleh dimobilisasi harus didampingi dan dilakukan edukasi. Jangan sampai menjadi target mobilisasi secara politik. Jadi harus didampingi mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya, caranya bagaimana dan lain-lain," tegasnya.
Berita Terkait
-
Bentrok dengan Jadwal di Jawa Tengah, RK Sebut Jokowi Belum Tentu Hadiri Kampanye Akbar di Jakarta
-
Dukung Pramono-Rano, Anies Titip Pesan Serangan Fajar: Ini 3 Hal yang Perlu Diingat
-
Ada Pengajian Taubat Nasuha hingga Sufi Muda, Kejagung Identifikasi Aliran Berbahaya Jelang Pilkada
-
Pakai Baret Oranye, Anies Baswedan Resmi Dukung Pramono-Rano Karno
-
Pramono Tanggapi Pernyataan Megawati Soal Aparat Tak Netral di Pilkada: Selama Ini Saya Nyaman-nyaman Saja
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci
-
Mary Jane Bisa Kumpul Keluarga, Buat Pesan Menyentuh sebelum Keluar dari Lapas Jogja
-
Menteri LH Marah soal Sampah, 5 Truk dari Jogja Tertangkap Basah Buang Limbah di Gunungkidul
-
Anggaran Sampah Jogja Terungkap, hanya 40 Persen dari Rp96 Miliar untuk Atasi Timbunan