SuaraJogja.id - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman nomor urut 2, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa, tampil memukau dalam debat terbuka putaran ketiga Pilkada Sleman 2024 pada Selasa (12/11/2024) malam.
Namun, momen debat sempat terganggu ketika microphone Danang mendadak mati saat menyampaikan tanggapan penting di detik-detik terakhir. Situasi ini terjadi saat Danang menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Sleman. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebagai Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Sempat mengira waktunya sudah habis, Danang menunjukkan raut kecewa.
Di samping kendala teknis tersebut, Danang juga menyoroti pengawasan terhadap peredaran minuman keras (miras) di Sleman. Ia menyatakan prihatin karena semua izin peredaran miras berada di bawah pengawasan bupati.
Danang menegaskan pentingnya penertiban, terutama mengingat banyaknya outlet miras yang beroperasi di sekitar tempat ibadah dan fasilitas pendidikan.
Baca Juga: Pjs Bupati Sebut TPPS Garda Terdepan Penurunan Angka Stunting di Sleman
Polda DIY, bekerja sama dengan polres dan polresta, sudah mengambil tindakan melalui penyitaan dan penutupan toko miras, baik yang berizin maupun tidak. Namun, Danang menilai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/2019 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10/2003 tentang pengendalian miras masih perlu diperkuat.
"Bupati tahu mana saja toko miras berizin dan tidak berizin. Seharusnya, proses penertiban dan pengendalian mudah dilakukan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Danang juga memaparkan data bahwa dari 18 izin yang diterbitkan di Sleman, miras hanya diperbolehkan dijual di hotel, sesuai ketentuan yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata Sleman
Selama debat Pilkada Sleman 2024 ini, Harda Kiswaya dan Danang Maharsa juga menjelaskan rencana mereka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata tanpa perlu menambah izin pembukaan lahan baru.
Baca Juga: Bawaslu Kulon Progo Intensifkan Gerakan Sosial Lawan Politik Uang
Saat ini, PAD Kabupaten Sleman dari sektor pariwisata tercatat mencapai Rp283,53 miliar per tahun, dengan kontribusi utama berasal dari pajak hotel sebesar Rp125,23 miliar atau 44,92 persen dari total PAD pariwisata.
Berita Terkait
-
Penegak Hukum Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kericuhan Pilkada Puncak Jaya
-
Bentrokan Akibat Pilkada Puncak Jaya Masih Terjadi, Pakar: Akan Ganggu Pemerintahan Daerah
-
Pilkada yang Bertaruh Nyawa: KPU hingga DPR Disorot soal Konflik Berdarah di Puncak Jaya
-
Ironi Pilkada Puncak Jaya; Konflik Berdarah, Penyelenggara Pemilu dan Aparat Keamanan Dipertanyakan
-
KPU Klaim Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 5 Kabupaten/Kota Tertib dan Lancar
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Kecelakaan KA Bathara Kresna Picu Tindakan Tegas, 7 Perlintasan Liar di Daop 6 Ditutup
-
Arus Balik Pintu Masuk Tol Jogja-Solo Fungsional di Tamanmartani Landai, Penutupan Tunggu Waktu
-
AS Naikan Tarif Impor, Kadin DIY: Lobi Trump Sekarang atau Industri Indonesia Hancur
-
Petani Jogja Dijamin Untung, Bulog Siap Serap Semua Gabah, Bahkan Setelah Target Tercapai
-
Guru Besar UGM Diduga Lecehkan Mahasiswa, Jabatan Dicopot, Status Kepegawaian Terancam