Menteri LH Geram, DPRD Sebut Pemkot Jogja Tak Serius Tangani Sampah

SuaraJogja.id - Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, ikut buka suara menyoroti persoalan sampah yang belum terselesaikan di Kota Yogyakarta. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak menunjukkan keseriusan dalam realisasinya.

Diketahui isu sampah di kota pelajar kembali disorot usai sidak yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq ke Depo Mandala Krida Yogyakarta. Saat itu Menteri Hanif kecewa sekaligus geram melihat masih ada tumpukan sampah di depo tersebut.

"Kalau saya mencermati selama ini coba melihat dari tahun ke tahun anggaran, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Menteri [Lingkungan Hidup] bahwa memang tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Pemerintah Kota itu ada sebuah keseriusan," kata Sinarbiyat, kepada awak media, Kamis (21/11/2024).

Dilanjutkan Sinarbiyat, keseriusan itu terkait dengan beban anggaran APBD Kota Jogja. Pasalnya selama ini dana pengadaan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan persoalan sampah hanya berasal dari pemerintah pusat atau provinsi saja.

Baca Juga: Jogja Libatkan Warga Awasi Pajak via Aplikasi, PAD Tembus Rp494 Miliar

Bahkan, politisi partai Gerindra itu bilang pengadaan dua mesin pada akhir tahun 2024 juga berasal dari dana instentif daerah (DID) dari pusat. Sementara APBD kota dinilai tidak pernah mencoba untuk berkontribusi dituangkan untuk ikut andil dalam persoalan sampah.

"Artinya dari aspek perangkaan anggaran ya dari angka itu menunjukkan bahwa Pemkot Jogja sangat pelit. Pemkot Jogja terkesan hanya njagakke [mengharapkan] dari provinsi dari danais dan njagakke dari pusat," tegasnya.

"Ini saya kira sangat serius minta dengan sangat Pemkot untuk betul-betul dengan sidaknya Pak Menteri Lingkungan Hidup ini harapan saya ya ini betul-betul menjadi cambuk untuk betul-betul serius jangan hanya kemudian njagakke," tambahnya.

Kondisi ini cukup ironis sebab dari pengamatannya, terdapat salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rutin menyumbangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar. Untuk itu dia mendesak efektifitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Sehingga, alokasi yang digunakan untuk penanganan sampah tidak hanya berhenti pada kisaran Rp90 miliar saja. Melainkan bisa ditambah untuk menyelesaikan masalah sampah.

Baca Juga: TPST Piyungan Overload, Menteri LHK Desak DIY Olah Sampah Sisa Makanan Jadi Cuan

"Mestinya penyumbang SiLPA ini harus kemudian porsinya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan sampah," ujar dia.