SuaraJogja.id - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq sempat menyinggung anggaran penanganan sampah di Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya anggaran Rp100 miliar yang diberikan tidak cukup untuk menangani persoalan sampah.
Namun sebenarnya berapa anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk penanganan sampah?.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko mengungkapkan bahwa pihaknya menerima kurang dari Rp100 miliar atau sekitar Rp96 miliar saja. Dana itu pun diperuntukkan bagi DLH secara keseluruhan.
"Ya sekarang kan memang enggak sampai Rp100 [miliar]. Seratus itu untuk satu DLH, Rp96 [miliar] kalau enggak salah, untuk satu DLH. Termasuk gaji karyawan, itu masuk di situ, hampir Rp100 miliar tapi ya itu kan memang bukan untuk persampahan, ada yang perindang [pemeliharaan pohon], yang lain-lain juga," kata Haryoko saat ditemui, Kamis (21/11/2024).
Lalu, lanjut Haryoko, alokasi untuk persampahan sendiri berkisar antara 30-40 persen dari total anggaran yang ada. Itu pun sudah mencakup seluruh penanganan pengolahan sampah di Kota Jogja.
"Jadi 30 hampir 40 persen itu di persampahan. Seluruhnya ya pengangkutan, penyapuan, pengolahan sampah, sekitar itu, termasuk edukasi juga. Ya 40 persen, sekitar Rp40 miliaran," ungkapnya.
Terkait apakah alokasi anggaran itu cukup untuk menuntaskan persoalan sampah, Haryoko, tak memungkiri jika masih diperlukan lebih banyak lagi. Namun berapa jumlah ideal yang dibutuhkan, ia belum bisa memberikan rincian.
"Ya kalau dari sisi pengolahan secara modern memang kita butuh banyak ya untuk pengolahan sampah itu ya. Memang kita juga masih berhitung terkait untuk itu," ujarnya.
"Kalau bisa tuntas kan itu tadi karena nantinya pasti ada pengolahan-pengolahan sampah dengan modern kan, itu yang nantinya ke depan akan lebih banyak lagi ya di atas itu," imbuhnya.
Baca Juga: Menteri LH Geram, DPRD Sebut Pemkot Jogja Tak Serius Tangani Sampah
Pihaknya juga belum bisa memastikan pengusulan dana tambahan pada APBD 2025 mendatang. Kendati demikian, ia memastikan pada 2025, fokusnya pada operasional dan optimalisasi hasil belanja di 2024.
"Saat sekarang itu banyak karena banyak belanja modalnya, nah ke depan kita karena memang ketersediaan anggaran juga yang ada di Pemkot. Jadi kita lebih banyak ke operasional pengolahan," tuturnya.
"Jadi insyallah semua yang terbangun di 2024 ini nanti kita optimalkan di 2025, operasionalnya, jadi mungkin tidak ada lagi belanja modal di 2025 tapi optimalisasi hasil dari belanja di 2024," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh