SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY mengakui, angka partisipasi pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota pada Rabu (27/11/2024) kemarin mengalami penurunan. Kalau pada Pilkada 2020 lalu mencapai 80 persen lebih, maka pada pilkada 2024 ini turun jadi sekitar 70 persen.
"Untuk partisipasi, berdasarkan hasil monitoring sementara, di tingkat provinsi angkanya mencapai sekitar 70 persen. Tapi kita belum bisa memastikan arena ini baru dari pantauan awal di beberapa kabupaten/kota. Monitoring ini dilakukan pada beberapa TPS, dan laporan dari kecamatan menunjukkan angka partisipasi sekitar 70 persen," papar Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi di Yogyakarta, Kamis (28/11/2024).
Menurut Shidqi, pihaknya belum bisa memastikan angka partisipasi pemilih. Sebab penghitungan suara masih dilakukan di tingkat kecamatan.
Meski demikian, penyelenggaraan pilkada di DIY relatif aman. Laporan adanya politik uang di Sleman masih dilakukan kajian oleh Bawaslu DIY.
"Soal manipulasi [dugaan politik uang] di Sleman, tentu ini menjadi ranah Bawaslu. Saat ini, sedang dalam proses hukum yang lebih mendalam oleh Bawaslu Sleman. KPU mendukung apa pun langkah yang dilakukan oleh Bawaslu," tandasnya.
Sementara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri Surani, mengungkapkan angka partisipasi pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota memang rata-rata di sekitar 70 persen. Kabupaten Sleman angka partisipasi pemilih diperkirakan 73 persen.
"Partisipasi pemilih di masing-masing kabupaten/kota di atas 70 persen. Paling tinggi Bantul, Gunungkidul, Sleman juga 70-an ke atas," jelasnya.
Rani menyebutkan, rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pilkada 2024 dibandingkan 2020 lalu karena banyak faktor. Pilkada 2020 yang digelar saat pandemi justru membuat masyarakat antusias datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Selain itu, banyak masyarakat yang tidak pindah memilih. Akibatnya hak pilih mereka tidak terpakai karena syarat memilih hanya pindah antarkecamatan alih-alih daerah lain.
Baca Juga: Pemda DIY Punya 2.052 Unit Rumah Subsidi Kosong, Warga dengan Gaji UMR Jogja masih Ada Harapan?
"Misalnya ada warga yang tinggal di sleman tidak bisa mencoblos karena mereka masih warga luar daerah," jelasnya.
Rani menambahkan, secara keseluruhan pilkada berjalan lancar. KPU tidak mendapat laporan kejadian fatalitas di tingkat KPPS dalam Pilkada 2024.
Karenanya dia berharap tahapan berikutnya berjalan lancar sampai penetapan hasil. Para petugas diminta bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
"Sampai hari ini belum ada laporan, misalnya kecelakaan atau apa. Ini syukur alhamdulillah bagi kami semuanya dalam keadaan sehat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Fakta Pahit Buruh Pengupas Bawang di Jogja, Kerja Seharian Hanya Diupah Rp3 Ribu
-
Ospek Bukan Ajang Perpeloncoan, Rektor UNY: Perlakukan Mahasiswa Sebagai Raja-Ratu
-
BRI Cetak Rekor MURI: Hadirkan Kredit Kendaraan Serentak di 131 Lokasi
-
Dokter dan Nakes Viral Komentar Nirempati, FKKMK UGM Sebut Pembekalan Etika Bermedsos Sejak Maba
-
Dinkes DIY Siapkan 240 Kg Obat untuk Korban Gempa NTT, Pastikan Stok Jogja Tak Tertanggu