SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY mengakui, angka partisipasi pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota pada Rabu (27/11/2024) kemarin mengalami penurunan. Kalau pada Pilkada 2020 lalu mencapai 80 persen lebih, maka pada pilkada 2024 ini turun jadi sekitar 70 persen.
"Untuk partisipasi, berdasarkan hasil monitoring sementara, di tingkat provinsi angkanya mencapai sekitar 70 persen. Tapi kita belum bisa memastikan arena ini baru dari pantauan awal di beberapa kabupaten/kota. Monitoring ini dilakukan pada beberapa TPS, dan laporan dari kecamatan menunjukkan angka partisipasi sekitar 70 persen," papar Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi di Yogyakarta, Kamis (28/11/2024).
Menurut Shidqi, pihaknya belum bisa memastikan angka partisipasi pemilih. Sebab penghitungan suara masih dilakukan di tingkat kecamatan.
Meski demikian, penyelenggaraan pilkada di DIY relatif aman. Laporan adanya politik uang di Sleman masih dilakukan kajian oleh Bawaslu DIY.
"Soal manipulasi [dugaan politik uang] di Sleman, tentu ini menjadi ranah Bawaslu. Saat ini, sedang dalam proses hukum yang lebih mendalam oleh Bawaslu Sleman. KPU mendukung apa pun langkah yang dilakukan oleh Bawaslu," tandasnya.
Sementara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri Surani, mengungkapkan angka partisipasi pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota memang rata-rata di sekitar 70 persen. Kabupaten Sleman angka partisipasi pemilih diperkirakan 73 persen.
"Partisipasi pemilih di masing-masing kabupaten/kota di atas 70 persen. Paling tinggi Bantul, Gunungkidul, Sleman juga 70-an ke atas," jelasnya.
Rani menyebutkan, rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pilkada 2024 dibandingkan 2020 lalu karena banyak faktor. Pilkada 2020 yang digelar saat pandemi justru membuat masyarakat antusias datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Selain itu, banyak masyarakat yang tidak pindah memilih. Akibatnya hak pilih mereka tidak terpakai karena syarat memilih hanya pindah antarkecamatan alih-alih daerah lain.
Baca Juga: Pemda DIY Punya 2.052 Unit Rumah Subsidi Kosong, Warga dengan Gaji UMR Jogja masih Ada Harapan?
"Misalnya ada warga yang tinggal di sleman tidak bisa mencoblos karena mereka masih warga luar daerah," jelasnya.
Rani menambahkan, secara keseluruhan pilkada berjalan lancar. KPU tidak mendapat laporan kejadian fatalitas di tingkat KPPS dalam Pilkada 2024.
Karenanya dia berharap tahapan berikutnya berjalan lancar sampai penetapan hasil. Para petugas diminta bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
"Sampai hari ini belum ada laporan, misalnya kecelakaan atau apa. Ini syukur alhamdulillah bagi kami semuanya dalam keadaan sehat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
RPH Giwangan Siapkan Kuota 465 Hewan Kurban, Pemkot Yogya Larang Keras Panitia Cuci Jeroan di Sungai
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Imigrasi Yogyakarta Kembali Gagalkan Keberangkatan 3 Pria Diduga Jemaah Haji Non-Prosedural
-
Jangan Asal Perluas! Pemda DIY Tuntut Sistem MBG Dibenahi Total Sebelum Masuk Kampus
-
Usulan Pahlawan Nasional Sultan HB II Menanti Persetujuan Keraton Yogyakarta hingga Presiden Prabowo