Turun Dibanding 2020 hingga 10 Persen, KPU Ungkap Alasan Partisipasi Pemilu Berkurang

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY mengakui, angka partisipasi pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota pada Rabu (27/11/2024) kemarin mengalami penurunan. Kalau pada Pilkada 2020 lalu mencapai 80 persen lebih, maka pada pilkada 2024 ini turun jadi sekitar 70 persen.

"Untuk partisipasi, berdasarkan hasil monitoring sementara, di tingkat provinsi angkanya mencapai sekitar 70 persen. Tapi kita belum bisa memastikan arena ini baru dari pantauan awal di beberapa kabupaten/kota. Monitoring ini dilakukan pada beberapa TPS, dan laporan dari kecamatan menunjukkan angka partisipasi sekitar 70 persen," papar Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi di Yogyakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Shidqi, pihaknya belum bisa memastikan angka partisipasi pemilih. Sebab penghitungan suara masih dilakukan di tingkat kecamatan.

Meski demikian, penyelenggaraan pilkada di DIY relatif aman. Laporan adanya politik uang di Sleman masih dilakukan kajian oleh Bawaslu DIY.

Baca Juga: Pemda DIY Punya 2.052 Unit Rumah Subsidi Kosong, Warga dengan Gaji UMR Jogja masih Ada Harapan?

"Soal manipulasi [dugaan politik uang] di Sleman, tentu ini menjadi ranah Bawaslu. Saat ini, sedang dalam proses hukum yang lebih mendalam oleh Bawaslu Sleman. KPU mendukung apa pun langkah yang dilakukan oleh Bawaslu," tandasnya.

Sementara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri Surani, mengungkapkan angka partisipasi pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota memang rata-rata di sekitar 70 persen. Kabupaten Sleman angka partisipasi pemilih diperkirakan 73 persen.

"Partisipasi pemilih di masing-masing kabupaten/kota di atas 70 persen. Paling tinggi Bantul, Gunungkidul, Sleman juga 70-an ke atas," jelasnya.

Rani menyebutkan, rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pilkada 2024 dibandingkan 2020 lalu karena banyak faktor. Pilkada 2020 yang digelar saat pandemi justru membuat masyarakat antusias datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, banyak masyarakat yang tidak pindah memilih. Akibatnya hak pilih mereka tidak terpakai karena syarat memilih hanya pindah antarkecamatan alih-alih daerah lain.

Baca Juga: Menang Hasil Quick Count Pilkada Gunungkidul, Pendukung Endah-Joko Cukur Gundul

"Misalnya ada warga yang tinggal di sleman tidak bisa mencoblos karena mereka masih warga luar daerah," jelasnya.