SuaraJogja.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul mengungkapkan ada tambahan tersangka baru dalam kasus penambangan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari. Sebelumnya, Kejari sudah menetapkan Lurah Sampang berinisial SHM sebagai tersangka penambangan TKD untuk urug jalan tol Jogja-Solo.
Kasie Pidsus Kejari Gunungkidul, Sendy Pradana menuturkan tepat di hari Anti Korupsi Dunia ini, pihaknya menyimpulkan adanya tambahan tersangka kasus penyalahgunaan TKD di Kalurahan Sampang. Tersangka baru ini adalah pimpinan perusahaan pemegang ijin tambang PT Puser Bumi.
"Itu berdasarkan kesimpulan kami ya. Tambahan tersangka itu mengarah ke pimpinan tertinggi perusahaan pemegang ijin tambang PT Puser Bumi Sejahtera," ujar dia, Senin (9/12/2024).
Sebagai pimpinan perusahaan, dia bertanggungjawab atas kerjasama perusahaan dengan lurah. Karena dari volume tanah urug yang hilang itu atas tindakan penambangan dari pihak perusahaan.
Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam penambangan di TKD Kalurahan Sampang ini. Namun yang memiliki ijin penambangan di wilayah itu hanya satu yaitu PT Puser Bumi Sejahtera. Muncul narasi bahwa pemilik alat berat juga terlibat dalam penambangan itu. Kendati begitu, mereka didatangkan sebagai sub kontrak dari perusahaan lain.
"Semuanya kan atas ijin PT PBS. Artinya perusahaan lain selain PBS tidak akan berani melakukan penambangan di situ tanpa ada ijin dari PBS dan tanpa ada kerjasama dari PT PBS. Jadi yang kita mintai pertanggungjawabannya adalah si pemilik ijin wilayah tambang," terangnya.
Dia menegaskan sampai saat ini memang belum ada penetapan tersangka baru karena masih dari kesimpulan penyidik. Ke depan akan ditetapkan sebagai tersangka setelah ada ekspos terkait dengan kasus ini.
"Sementara kalau SHM sendiri memang belum kami tahan. Karena ada jaminan dari pengacara dan yang bersangkutan kooperatif," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menyebut sebanyak 24.000 kubik tanah kas desa (TKD) di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul dikeruk secara ilegal untuk tanah urug proyek nasional jalan tol Jogja-Solo. Jumlah tersebut setara muatan 2.400 truk atau jika dirupiahkan mencapai kurang lebih Rp560 juta.
Baca Juga: Geger Penambangan Ugal-ugalan di Gedangsari, Pemkab Gunungkidul Ingin Ada Reklamasi dan Revegetasi
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Gunungkidul, Sendy Pradana Putera mengungkapkan perhitungan kerugian negara oleh pihak ketiga sebenarnya sudah selesai dilakukan. Di mana kerugian negara akibat penambangan di tanah kas desa kelurahan Sampang tersebut.
Berita Terkait
-
Liburan ke Gunungkidul? Jangan Sampai Salah Pilih Pantai! Ini Dia Daftarnya
-
Kantor Komdigi Digeledah Kejari Jakpus, Ada Apa dengan Proyek PDNS?
-
Skandal PDNS: Kejari Jakpus Geledah Kantor Komdigi dan 6 Lokasi Lain
-
Berkas Dugaan Korupsi Importasi Gula Dilimpahkan ke Kejari Jakpus, Tom Lembong Berharap Kebenaran Terungkap
-
Diminta Stop Penambangan Emas, BRMS Klaim Punya Izin
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan