SuaraJogja.id - Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsad Ade Irawan menyambut baik keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan PPN 12 persen. Namun hal itu tak cukup, buruh meminta pemerintah menurunkan PPN menjadi setidaknya 7 persen.
"Keputusan pembatalan PPN 12 persen adalah kemenangan rakyat, sebagaimana diketahui telah banyak penolakan dari rakyat mulai dari pernyataan sikap, petisi, hingga aksi," kata Irsad saat dikonfirmasi, Kamis (2/1/2025).
"Bahkan pada November 2024, buruh mengatakan siap mogok apabila PPN 12 persen tetap dijalakan," imbuhnya.
Terkait rekomendasi kepada pemerintah dengan penurunan PPN hingga 7 persen, kata Irsad bakal berdampak cukup banyak kepada masyarakat. Pertama berkaitan dengan pengurangan beban biaya hidup.
Pasalnya dengan tarif PPN yang lebih rendah, harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat cenderung turun. Ini dapat membantu menurunkan biaya hidup sehari-hari bagi buruh dan masyarakat secara keseluruhan.
Kemudian dapat meningkatan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Penurunan PPN membuat harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, barang rumah tangga, dan transportasi menjadi lebih terjangkau.
"Hal ini dapat meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat kelas bawah, memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa dengan pendapatan yang sama," ucapnya.
Lalu dengan PPN yang lebih rendah akan dapat meningkatkan konsumsi domestik. Dengan menurunnya harga barang dan jasa, diharapkan masyarakat akan lebih banyak mengonsumsi barang dan jasa.
Peningkatan konsumsi ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya bisa memberikan manfaat lebih lanjut bagi buruh dan masyarakat secara umum.
Baca Juga: Aksi Tolak PPN 12 Persen, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia Geruduk Kantor Pajak Yogyakarta
Selain itu, PPN yang lebih rendah dapat meringankan tekanan inflasi. PPN yang lebih rendah dapat membantu meredam tekanan inflasi karena harga barang dan jasa yang lebih stabil akan mengurangi lonjakan biaya hidup.
Berita Terkait
-
Tukar Pikiran Soal Mitigasi PHK, Dasco Bertemu dengan Pimpinan Organisasi Buruh
-
BRI Siapkan Rp640 Miliar Riyal untuk Jemaah Haji 2025, Ini Cara Mendapatkannya!
-
Gaji Rp18 Juta di Jakarta atau Rp9 Juta di Jogja? Pahami Dulu Biaya Hidup Kota Ini
-
Ribuan Buruh RI Terancam Terkena Gelombang PHK Jilid Dua Gegara Tarif Trump
-
KSPI Sebut Badai PHK Gelombang kedua Berpotensi Terjadi, 50 Ribu Buruh Terancam
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu