SuaraJogja.id - Program makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa disambut baik oleh para guru dan siswa. Namun tidak dengan penjaga kantin sekolah yang selama ini penghasilannya bergantung pada uang jajan para siswa.
Menanggapi hal ini, Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo menilai kantin sekolah tetap bisa hidup meskipun ada program MBG. Salah satunya melalui kerjasama dengan penyelenggara.
"Kalau kantin kemudian bisa bekerja sama dengan penyelenggara itu saya kira enggak ada masalah, kantin nanti tinggal menyediakan paket-paket sesuai dengan kebutuhan. Dia tetap bisa hidup lalu program makan bergizi gratis tetap bisa jalan dengan baik," kata Wahyudi kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).
Menurut Wahyudi, kantin sekolah tetap bisa menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Terutama dalam hal penyediaan gizi seimbang.
Baca Juga: KPK Panggil Hasto, Pukat UGM: Segera Sidangkan, Jangan Berlarut-larut
Apalagi ketika kemudian kantin sekolah bekerja sama dengan pihak penyelenggara MBG. Kualitas makanan pun akan lebih terkontrol secara mutu.
"Yang menjadi persoalan sebenarnya kita sering melihat kantin itu tidak betul-betul dikontrol kualitas. Tidak diperhatikan higenisnya, cara pengolahan," ucapnya.
Sementara itu, Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo menyebut program MBG seharusnya menjadi momentum kantin sekolah untuk menaikkan level.
"Memang justru sesungguhnya ketika ada MBG itu kantin harusnya bisa menaikkan levelnya lagi menjadi lebih bagus, upgrade, yang dijual bukan lagi pada food instan atau makanan instan," ujar Toto.
Kantin kemudian bisa melihat dan membandingkan makanan gratis yang dibagikan seperti apa. Kemudian dapat membuat hal serupa untuk jajanan yang dijual di kantin sekolah.
Baca Juga: Sekolah Rakyat di Bawah Kemensos?, Dosen UGM Khawatir Timbulkan Stigma Negatif
Disampaikan Toto, sudah semestinya pengelola kantin tidak terjebak pada kuantitas makanan saha. Melainkan mengutamakan kualitas makanan yang disajikan.
"Misalnya nasi kuning, ada cacahan telur dadar, ada sayurnya. Anak-anak itu ada sifat tidak melihat volume tapi cantiknya, menarik. Itu yang penting di sana kantin harus bisa mengubah yang dijual menjadi lebih menarik," tegasnya.
"Justru sekarang kita harus mengubah penjualan yang tadinya volume besar perkecil tapi enak, itu caranya. Sehingga seandainya produknya itu tidak habis ruginya tidak banyak-banyak amat," tambahnya.
Berita Terkait
-
Komisi IX DPR Usulkan UU BGN dan Makan Bergizi Gratis agar Berlaku Jangka Panjang
-
Ketimbang Pakai Dana Zakat, Golkar Sarankan Konglomerat Ikut Danai Program Makan Gratis
-
Pantesan Mahfud MD Ngomel: Taksiran Pajak Mobil RI 36 Raffi Ahmad Setara 7 Ribu Lebih Porsi Makan Bergizi Gratis
-
Diunggah Guru, Menu Makan Bergizi Gratis di SMK Papua Pegunungan Tuai Pujian: Nasi dan Sayurnya ...
-
Profil Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD Usul Program Makan Gratis Dibiayai Zakat
Terpopuler
- Pengacara Vadel Badjideh Bawa Kabar Buruk Lagi dari Laura Meizani: Ada yang Tidak Beres
- Profil Irfan Bachdim: Eks Bomber Timnas Indonesia, Asisten Pelatih Patrick Kluivert
- Melancong ke Korea, Muka Bengkak Nagita Slavina Jadi Omongan: Perawatan atau Oplas?
- Ole Romeny: Kalau Tidak Bisa Cetak Gol....
- Sikap Sule ke Keluarga Mahalini Disorot, Warganet: Jadi Tahu Kenapa Mau Login
Pilihan
-
Maka Motors Luncurkan Motor Listrik Cavalry: Bisa Ngecas Sambil Jalan, Tempuh 160 Km
-
Kronologi Kisruh Coretax: Fakta di Balik Sistem Pajak Sering Error dan Penjelasan DJP!
-
Heboh Alex Pastoor Analisa Laga Timnas Indonesia, Netizen: Ya Ampun Udah Kerja Aja
-
Kembali ke Era Gus Dur? Warganet Bagikan Cerita Suka Duka Libur Sekolah Satu Bulan Selama Ramadan
-
TikTok Dilarang di AS, Jutaan Pengguna Mendadak 'Migrasi' ke Aplikasi Rednote
Terkini
-
Tingkatkan Kompetensi, Pemkab Gunungkidul Gelar Pembinaan Kedisiplinan untuk Guru PAUD hingga SMP
-
Tujuh Orang Tak Ikut Undian, 1.034 Pedagang TM 2 Dipastikan Sudah Direlokasi
-
Pajak Hotel, Restoran, dan BPHTB Dongkrak PAD Sleman hingga Rp1,18 Triliun
-
Beberkan Kunci Swasembada Beras, Mentan: Penyerapan Gabah Harus Maksimal
-
GAPENSI dan Pemkab Sleman Bidik Kebijakan Pro-Konstruksi, Kolaborasi Ciptakan Lapangan Pekerjaan