SuaraJogja.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menyambut baik keputusan pemerintah yang membolehkan pengecer atau warung kelontong untuk kembali menjual LPG 3 Kg. Diketahui aturan itu sempat diubah oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mieral (ESDM), Bahlil Lahadalia hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Adapun perubahan kembali kebijakan soal mekanisme pembelian LPG 3 kg itu diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Syukurlah. Saya kira itu keputusan tepat ya, kalau misalnya itu dari Pak Prabowo, artinya Pak Prabowo memang benar-benar komitmen dalam keberpihakan pada rakyat kecil. Nah dengan ditariknya kembali saya kira itu suatu keputusan yang tepat," kata Fahmy, Rabu (5/2/2025).
Menurut Fahmy kebijakan Kementerian ESDM belakangan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg subsidi mulai 1 Februari lalu menyengsarakan rakyat kecil dan miskin. Pasalnya ada potensi penutupan usaha jika kebijakan itu tak dicabut.
Baca Juga: Kebijakan sempat Diubah, Bahlil Sebut Penyalahgunaan LPG 3 Kg oleh Oknum Pengecer Terjadi sejak 2023
Sejak ditetapkan pun antrean pembelian LPG 3 kg mengular di beberapa daerah. Paling parah ada seorang perempuan yang tewas saat mengantre gas bersubsidi tersebut.
"Nah kebijakan Bahlil itu mencederai rakyat kecil, ini dikoreksi oleh Pak Prabowo dan saya kira ini sangat melegakan," ujarnya.
"Barang kali Pak Prabowo perlu mengingatkan bahkan memberitahu kepada Bahlil jangan terulang lagi seperti itu. Itu mencederai komitmennya," imbuhnya.
Disampaikan Fahmy, sejak awal kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg itu tidak perlu. Mengingat jalur distribusi dari pangkalan memang sudah sampai ke akar rumput melalui pengecer.
Konsumen pun, kata dia, tentu menghendaki jarak yang dekat atau kemudahan akses saat hendak membeli LPG 3 kg. Apalagi yang membutuhkan gas tersebut dalam intensitas lebih.
Baca Juga: Warung Boleh Jual Eceran LPG 3 Kg Lagi, Menko Perekonomian: Nanti Pengecer jadi Sub Agen
"Sehingga kalau misalnya di pengecer itu lebih mahal dibanding di pangkalan itu kan dia [masyarakat] enggak masalah, toh itu marginnya pengecer tadi kemudian juga konsumen tadi dekat dengan lokasinya sehingga enggak perlu transportasi," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi, Pengamat Menyatakan Publik Layak Memberikan Apresiasi
-
Bahlil Usul RI Tambah Kuota Impor Minyak dan Gas LPG dari AS
-
Pengamat Soroti Dugaan Kesengajaan Trump dalam Mengacaukan Ekonomi Dunia
-
KPK Ungkap Kerugian Negara Akibat Kasus PGN Mencapai USD 15 Juta
-
Kasus Korupsi pada Perjanjian Jual Beli, KPK Tahan Pejabat PGN dan IAE
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan