Dari RTLH Hingga Perjalanan Dinas, Yogyakarta Pangkas Anggaran Habis-habisan Dampak Efisiensi APBD

SuaraJogja.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan akan berdampak besar pada perekonomian di daerah. Apalagi di Yogyakarta, pemerintah memangkas sekitar Rp 400 Miliar Dana Keistimewaan (danais) 2025 hingga tinggal Rp1 Triliun. Belum lagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang rencananya juga ikut dipangkas.

"Iya danais awalnya Rp 1,42 triliun, lalu dipangkas menjadi Rp 1,2 triliun. Sekarang diwajibkan untuk mengurangi lagi Rp 200 miliar, berarti tinggal Rp 1 triliun," papar Sekda DIY, Beny Suharsono di Yogyakarta, Jumat (6/2/2025).

Menurut Beny, pemangkasan anggaran ini akhirnya berdampak pada proyek pembangunan infrastruktur di Yogyakarta. Diantaranya dalam program Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Padahal RLTH selama ini menjadi program prioritas Pemda DIY. Namun karena Pemda harus mendahulukan program layanan publik, maka program RTLH akan dikurangi.

Baca Juga: Dapat Rp168,8 Miliar, Dana Desa di Gunungkidul Ditargetkan Cair Paling Lambat Juni 2025

"Misalnya kebutuhan RTLH untuk 50 unit, kita hanya bisa membangun 30 unit dulu, sisanya kami tunda dan akan diprioritaskan tahun depan," jelasnya.

Selain RTLH, lanjutnya, Pemda juga akan melakukan efisiensi di sejumlah program. Diantaranya sektor-sektor yang dianggap tidak mendesak seperti pengurangan perjalanan dinas. Bila bisa dilakukan secara online, maka perjalanan dinas akan dikurangi.

Selain itu penggunaan sarana prasarana untuk upacara juga dikurangi. Pemda akan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang dimiliki.

"Upacara-upacara tidak lagi menggunakan sarana prasarana yang berlebih. Kita membangun ruang ini kan harus ada yang memakai. Kalau yang terbesar dari ruang ini kan Pracimasono, kan ada ruang rapat yang cukup kan bisa kita digunakan," jelasnya.

Meski ada efisiensi, Beny optimis pertumbuhan ekonomi di kota ini tidak terdampak signifikan. Berdasarkan pengalaman saat pandemi Covid-19, masyarakat di Yogyakarta tetap bisa tangguh dan ekonomi terus membaik dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Pengecer Kembali Boleh Jualan, Stok LPG 3 Kg di Jogja Kian Menipis

Hal itu menunjukkan masyarakat Jogja memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi. Namun Pemda tetap berupaya melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi.