Dari RTLH Hingga Perjalanan Dinas, Yogyakarta Pangkas Anggaran Habis-habisan Dampak Efisiensi APBD

SuaraJogja.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dikhawatirkan akan berdampak besar pada perekonomian di daerah. Apalagi di Yogyakarta, pemerintah memangkas sekitar Rp 400 Miliar Dana Keistimewaan (danais) 2025 hingga tinggal Rp1 Triliun. Belum lagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang rencananya juga ikut dipangkas.

"Iya danais awalnya Rp 1,42 triliun, lalu dipangkas menjadi Rp 1,2 triliun. Sekarang diwajibkan untuk mengurangi lagi Rp 200 miliar, berarti tinggal Rp 1 triliun," papar Sekda DIY, Beny Suharsono di Yogyakarta, Jumat (6/2/2025).

Menurut Beny, pemangkasan anggaran ini akhirnya berdampak pada proyek pembangunan infrastruktur di Yogyakarta. Diantaranya dalam program Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Padahal RLTH selama ini menjadi program prioritas Pemda DIY. Namun karena Pemda harus mendahulukan program layanan publik, maka program RTLH akan dikurangi.

"Misalnya kebutuhan RTLH untuk 50 unit, kita hanya bisa membangun 30 unit dulu, sisanya kami tunda dan akan diprioritaskan tahun depan," jelasnya.

Selain RTLH, lanjutnya, Pemda juga akan melakukan efisiensi di sejumlah program. Diantaranya sektor-sektor yang dianggap tidak mendesak seperti pengurangan perjalanan dinas. Bila bisa dilakukan secara online, maka perjalanan dinas akan dikurangi.

Selain itu penggunaan sarana prasarana untuk upacara juga dikurangi. Pemda akan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang dimiliki.

"Upacara-upacara tidak lagi menggunakan sarana prasarana yang berlebih. Kita membangun ruang ini kan harus ada yang memakai. Kalau yang terbesar dari ruang ini kan Pracimasono, kan ada ruang rapat yang cukup kan bisa kita digunakan," jelasnya.

Meski ada efisiensi, Beny optimis pertumbuhan ekonomi di kota ini tidak terdampak signifikan. Berdasarkan pengalaman saat pandemi Covid-19, masyarakat di Yogyakarta tetap bisa tangguh dan ekonomi terus membaik dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Dapat Rp168,8 Miliar, Dana Desa di Gunungkidul Ditargetkan Cair Paling Lambat Juni 2025

Hal itu menunjukkan masyarakat Jogja memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi. Namun Pemda tetap berupaya melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Masyarakat Jogja itu tangguhnya luar biasa. Tahun lalu deflasi enam bulan berturut-turut tidak resesi kok, kan tidak ada teori yang seperti itu. Daya tahannya luar biasa," tandasnya.

Sementara Walikota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo mengungkapkan, untuk mengantisipasi pengurangan anggaran, Pemkot kedepan akan memberikan perhatian khusus pada sektor pariwisata. Hal ini penting agar efisiensi anggaran tidak mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

"Strateginya efisiensi anggaran jangan mengganggu PAD, ketika wisata Jogja jadi pendapatan dan sumber utama," jelasnya.

Kualitas pariwisata akan terus dijaga agar tidak menurun akibat efisiensi anggaran. Dengan demikian, sektor itu dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Yogyakarta.

"Jangan sampai PAD wisata gara-gara efisiensi anggaran justru menjerat leher sendiri akhirnya pendapatan turun, itu yang harus dijaga dan prioritas," imbuhnya.