Selamatkan Infrastruktur, Pakar UGM Desak Pemerintah Prioritaskan Proyek dan Gandeng Swasta

SuaraJogja.id - Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono menilai pemangkasan anggaran untuk infrastruktur akan menimbulkan efek domino. Diperlukan penataan ulang kembali rencana-rencana pembangunan di Indonesia usai kebijakan tersebut.

"Iya secara sederhana itu [pemangkasan anggaran] berdampak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Subarsono saat dihubungi awak media, Kamis (13/2/2025).

Disampaikan Subarsono, perlu ada perencanaan ulang terkait dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Terlebih pada proyek infrastruktur yang sudah direncanakan jangka panjang.

"Perkiraan saya ada infrastruktur yang mungkin perlu direschedule lagi terutama insfrastruktur-insfrastruktur yang pembangunannya multi years itu akan terganggu. Sehingga itu perlu reschedule lagi dan negosiasi lagi dengan pihak lain yang sama-sama mengerjakan itu," tuturnya.

Baca Juga: Gunungkidul Pangkas Anggaran Infrastruktur Rp61,2 Miliar, Proyek Jalan dan Irigasi Terancam Mangkrak

Belum lagi menyoal potensi efek domino atau multiplayer effects yang sangat berpotensi terjadi usai pemangkasan anggaran infrastruktur tersebut. Mulai dari kepada jasa kontraktor hingga bahan-bahan pembangunan yang kemudian berkurang.

"Tentu saja dampaknya bukan pada pembangunan proyek yang tertunda atau tereschedule tetapi ada impact multiplayer effects-nya. Kalau infrastruktur berhenti, kan kemudian permintaan akan baja, permintaan akan besi, alat infrastruktur kan juga berhenti, di samping efek langsung kepada tenaga kerja kan juga mengalami mungkin berkurang atau tidak bekerja kalau infrastruktur berhenti," ungkapnya.

Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan sisa anggaran yang ada. Diperlukan kecermatan dalam memutuskan mana proyek yang akan ditunda, dihentikan atau dilanjutkan.

"Seharusnya memang dibuat prioritas mana yang tetap jalan mana yang bisa direschedule dan mana yang dicancel. Tapi kan tidak mudah itu, perlu ada kriteria yang jelas mana yang tetap jalan kontinyu, mana yang direschedule, mana yang dicancel, perlu ada proses kehati-hatian," tuturnya.

Selain itu, kata Subarsono, pemerintah bisa membuka opsi kerja sama lebih luas dengan pihak swasta. Kendati memang tetap harus ada pembicaraan lagi terkait kesepakatan yang bakal dilakukan.

Baca Juga: Eks Gedung Gama Bookstore Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau, Desainnya Bakal Spesial

Dia menambahkan pemerintah dapat juga menggalakkan Public-Private Partnership (PPP) atau kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam suatu proyek atau kegiatan. Kolaborasi itu penting untuk tetap mengerjakan infrastruktur di tengah pemangkasan anggaran.

"Kalau pembangunan berhenti sama sekali kan kemudian fasilitas dan kebutuhan publik terganggu, lebih baik ya mengurangi peran negara di dalam pembangunan dan memberi ruang yang lebih besar pada swasta untuk masuk dalam skema PPP kemitraan tadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui Kementerian ikut terdampak pemangkasan anggaran di tahun 2025. Potongan anggaran yang diterima cukup besar yaitu Rp81,38 triliun.

Sekadar informasi, dalam Pagu DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 Kementerian PU harusnya mendapatkan anggaran Rp110,95 triliun.

"Sehingga, sisa total pagu Rp29,57 triliun," ujar Dody saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Imbas efisiensi anggaran tersebut, bilang Dody, beberapa proyek infrastruktur akan ditunda pembangunannya. Secara rinci, setidaknya ada 21 proyek yang dihentikan sementara karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025.