Tak Sepenuhnya Anggap Efisiensi Anggaran Jelek, Mahfud MD Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Pangkas

SuaraJogja.id - Mahfud MD mengkritik soal efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah belakangan. Menurutnya pemerintah tetap perlu selektif dalam upaya efisiensi tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tak sepenuhnya menilai program efisiensi itu suatu yang buruk. Apalagi kebijakan itu sudah ada sejak zaman orde baru.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman orde baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi Karena dulu zaman orde baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro (Djojohadikoesoemo) kan 30 persen," ujar Mahfud saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (20/2/2025).

"Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien," imbuhnya.

Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang

Apalagi dalam berbagai tindakan kickback atau suap dalam bentuk insentif keuangan kepada proyek tertentu dari pemerintahan. Termasuk, Mahfud menyentil jalan-jalan liburan berkedok kunjungan oleh instansi atau pemerintah.

"Kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya. Flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah saya kira itu harus diefisienkan," tegasnya.

Namun tetap efisiensi itu harus dikaji dengan matang. Tidak bisa hanya dengan penentuan sepihak pemangkasan kepada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L).

"Pak Prabowo betul menurut saya tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah potong-potong gitu kan kurang," ucapnya.

Terkait efisiensi di bidang pendidikan yang kini meresahkan banyak mahasiswa, Mahfud menyoroti ada program beasiswa yang perlu dipertimbangkan untuk dibuka lagi atau tidak dihilangkan. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) akibat dari efisiensi ini.

Baca Juga: Museum Soekarno Terancam Batal Akibat Efisiensi Anggaran, Pemda DIY Didesak Tak Hanya Pikirkan Perut

"Tapi memang yang perlu dibuka kerannya. Katanya beasiswa-beasiswa baru dari pemerintah, itu kan dibekukan. Yang lama, yang sudah dapat akan diteruskan. Tapi yang belum, belum akan dibuka. Saya kira itu perlu dipertimbangkan, untuk pendidikan," kata dia.