SuaraJogja.id - Mahfud MD mengkritik soal efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah belakangan. Menurutnya pemerintah tetap perlu selektif dalam upaya efisiensi tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tak sepenuhnya menilai program efisiensi itu suatu yang buruk. Apalagi kebijakan itu sudah ada sejak zaman orde baru.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman orde baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi Karena dulu zaman orde baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro (Djojohadikoesoemo) kan 30 persen," ujar Mahfud saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (20/2/2025).
"Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien," imbuhnya.
Apalagi dalam berbagai tindakan kickback atau suap dalam bentuk insentif keuangan kepada proyek tertentu dari pemerintahan. Termasuk, Mahfud menyentil jalan-jalan liburan berkedok kunjungan oleh instansi atau pemerintah.
"Kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya. Flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah saya kira itu harus diefisienkan," tegasnya.
Namun tetap efisiensi itu harus dikaji dengan matang. Tidak bisa hanya dengan penentuan sepihak pemangkasan kepada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L).
"Pak Prabowo betul menurut saya tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah potong-potong gitu kan kurang," ucapnya.
Terkait efisiensi di bidang pendidikan yang kini meresahkan banyak mahasiswa, Mahfud menyoroti ada program beasiswa yang perlu dipertimbangkan untuk dibuka lagi atau tidak dihilangkan. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) akibat dari efisiensi ini.
Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang
"Tapi memang yang perlu dibuka kerannya. Katanya beasiswa-beasiswa baru dari pemerintah, itu kan dibekukan. Yang lama, yang sudah dapat akan diteruskan. Tapi yang belum, belum akan dibuka. Saya kira itu perlu dipertimbangkan, untuk pendidikan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemain Terbaik Liga 2: Saya Siap Gantikan Ole Romeny!
- Pemain Arsenal Mengaku Terbuka Bela Timnas Indonesia
- 1 Detik Pascal Struijk Resmi Jadi WNI, Cetak Sejarah di Timnas Indonesia
- 4 Sedan Bekas Murah di Bawah Rp 30 Juta: Perawatan Mudah, Cocok untuk Anak Muda
- Pelatih Belanda Dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia: Kluivert Boleh Ambil Semua Pemain Saya
Pilihan
-
Jelang Super League, PSIM Yogyakarta Ziarahi Makam Raja: Semangat Leluhur untuk Laskar Mataram
-
Hasil Piala AFF U-23 2025: Thailand Lolos Semifinal dan Lawan Timnas Indonesia U-23
-
42 Ribu Pekerja Terkena PHK di Tahun Pertama Prabowo Menjabat
-
BPK Ungkap Rp3,53 Triliun Kerugian Negara dari Era SBY Hingga Jokowi Belum Kembali ke Kas Negara
-
5 Rekomendasi HP 5G Xiaomi di Bawah Rp 4 Juta Terbaru Juli 2025
Terkini
-
Bantul Beri Angin Segar: Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan Siap Tekan Kemiskinan & Stunting
-
7 Pelanggaran Ini Jadi Incaran Polisi di Operasi Patuh Progo 2025! Jangan Sampai Kena
-
Mutasi Pejabat Sleman: Bupati Harda Ancam Rotasi Cepat Jika Kinerja Jeblok
-
Dulu Aman dari Kekeringan, Kini Srandakan Bantul Krisis Air: Apa yang Terjadi dengan Sungai Progo?
-
Rahasia Jogja Kurangi Sampah Hingga 70 Persen: Insentif Penggerobak jadi Kunci