SuaraJogja.id - Mahfud MD mengkritik soal efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah belakangan. Menurutnya pemerintah tetap perlu selektif dalam upaya efisiensi tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tak sepenuhnya menilai program efisiensi itu suatu yang buruk. Apalagi kebijakan itu sudah ada sejak zaman orde baru.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman orde baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi Karena dulu zaman orde baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro (Djojohadikoesoemo) kan 30 persen," ujar Mahfud saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (20/2/2025).
"Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien," imbuhnya.
Apalagi dalam berbagai tindakan kickback atau suap dalam bentuk insentif keuangan kepada proyek tertentu dari pemerintahan. Termasuk, Mahfud menyentil jalan-jalan liburan berkedok kunjungan oleh instansi atau pemerintah.
"Kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya. Flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah saya kira itu harus diefisienkan," tegasnya.
Namun tetap efisiensi itu harus dikaji dengan matang. Tidak bisa hanya dengan penentuan sepihak pemangkasan kepada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L).
"Pak Prabowo betul menurut saya tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah potong-potong gitu kan kurang," ucapnya.
Terkait efisiensi di bidang pendidikan yang kini meresahkan banyak mahasiswa, Mahfud menyoroti ada program beasiswa yang perlu dipertimbangkan untuk dibuka lagi atau tidak dihilangkan. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) akibat dari efisiensi ini.
Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang
"Tapi memang yang perlu dibuka kerannya. Katanya beasiswa-beasiswa baru dari pemerintah, itu kan dibekukan. Yang lama, yang sudah dapat akan diteruskan. Tapi yang belum, belum akan dibuka. Saya kira itu perlu dipertimbangkan, untuk pendidikan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Izin Bodong! Daycare Little Aresha Jogja Ternyata Tak Berizin, 53 Anak Jadi Korban Kekerasan
-
Satu Kamar Diisi 20 Anak! Polresta Jogja Bongkar Praktik Tak Manusiawi di Daycare Umbulharjo
-
BRILink Agen Mekaar Bertransformasi Jadi Motor Ekonomi dan Lifestyle Micro Provider
-
Berawal dari Ijazah Ditahan, Eks Karyawan Bongkar Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha
-
Bukan Sekadar Luka, Video Buktikan Anak-anak di Daycare Little Aresha Diikat Tanpa Baju