SuaraJogja.id - Mahfud MD mengkritik soal efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah belakangan. Menurutnya pemerintah tetap perlu selektif dalam upaya efisiensi tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tak sepenuhnya menilai program efisiensi itu suatu yang buruk. Apalagi kebijakan itu sudah ada sejak zaman orde baru.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman orde baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi Karena dulu zaman orde baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro (Djojohadikoesoemo) kan 30 persen," ujar Mahfud saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (20/2/2025).
"Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien," imbuhnya.
Apalagi dalam berbagai tindakan kickback atau suap dalam bentuk insentif keuangan kepada proyek tertentu dari pemerintahan. Termasuk, Mahfud menyentil jalan-jalan liburan berkedok kunjungan oleh instansi atau pemerintah.
"Kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya. Flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah saya kira itu harus diefisienkan," tegasnya.
Namun tetap efisiensi itu harus dikaji dengan matang. Tidak bisa hanya dengan penentuan sepihak pemangkasan kepada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L).
"Pak Prabowo betul menurut saya tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah potong-potong gitu kan kurang," ucapnya.
Terkait efisiensi di bidang pendidikan yang kini meresahkan banyak mahasiswa, Mahfud menyoroti ada program beasiswa yang perlu dipertimbangkan untuk dibuka lagi atau tidak dihilangkan. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) akibat dari efisiensi ini.
Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang
"Tapi memang yang perlu dibuka kerannya. Katanya beasiswa-beasiswa baru dari pemerintah, itu kan dibekukan. Yang lama, yang sudah dapat akan diteruskan. Tapi yang belum, belum akan dibuka. Saya kira itu perlu dipertimbangkan, untuk pendidikan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
GEMPAR Dorong Pasar Kebonagung Berkembang sebagai Destinasi Wisata Kuliner
-
Menjangkau yang Terpencil, Mantri BRI Layani Toraja Utara
-
GEMPAR di Pasar Kebonagung Sukses Digelar, Gamelan hingga Tarian Meriahkan Suasana
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga
-
Yogyakarta Jadi Magnet Turis Asing, 126 Ribu WNA Gunakan Kereta Sepanjang Semester I 2026