SuaraJogja.id - Mahfud MD mengkritik soal efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah belakangan. Menurutnya pemerintah tetap perlu selektif dalam upaya efisiensi tersebut.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu tak sepenuhnya menilai program efisiensi itu suatu yang buruk. Apalagi kebijakan itu sudah ada sejak zaman orde baru.
"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman orde baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi Karena dulu zaman orde baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro (Djojohadikoesoemo) kan 30 persen," ujar Mahfud saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (20/2/2025).
"Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu, tetapi supaya selektif juga efisiensi itu terhadap hal-hal yang memang tidak efisien," imbuhnya.
Apalagi dalam berbagai tindakan kickback atau suap dalam bentuk insentif keuangan kepada proyek tertentu dari pemerintahan. Termasuk, Mahfud menyentil jalan-jalan liburan berkedok kunjungan oleh instansi atau pemerintah.
"Kemudian jalan-jalan yang tidak ada gunanya. Flexing di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi. Nah saya kira itu harus diefisienkan," tegasnya.
Namun tetap efisiensi itu harus dikaji dengan matang. Tidak bisa hanya dengan penentuan sepihak pemangkasan kepada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L).
"Pak Prabowo betul menurut saya tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah potong-potong gitu kan kurang," ucapnya.
Terkait efisiensi di bidang pendidikan yang kini meresahkan banyak mahasiswa, Mahfud menyoroti ada program beasiswa yang perlu dipertimbangkan untuk dibuka lagi atau tidak dihilangkan. Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) akibat dari efisiensi ini.
Baca Juga: Aksi 'Indonesia Gelap' Bergulir di Jogja, Mahfud MD: Banyak Program Pemerintah yang Terang
"Tapi memang yang perlu dibuka kerannya. Katanya beasiswa-beasiswa baru dari pemerintah, itu kan dibekukan. Yang lama, yang sudah dapat akan diteruskan. Tapi yang belum, belum akan dibuka. Saya kira itu perlu dipertimbangkan, untuk pendidikan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?