PDIP Minta Kepala Daerah Tunda Hadiri Retreat di Magelang, Analis: Berpotensi Picu Konflik Internal

SuaraJogja.id - Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, mengungkapkan dua potensi dampak yang mungkin muncul akibat surat instruksi yang dikeluarkan PDI Perjuangan. Dampak ini dinilai dapat mempengaruhi dinamika politik dan situasi negara saat ini.

Menurut Hendri, surat permintaan penundaan retreat Kepala Daerah dari kader PDIP tersebut berpotensi menyebabkan kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan tidak sepenuhnya sejalan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Surat larangan ini bisa saja membuat kepala daerah dari PDI Perjuangan terlihat tidak mendukung pemerintah karena isi surat tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (21/2/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Hendri sebagai tanggapan atas instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan kepala daerah yang diusung partainya tidak menghadiri acara retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Tunggu Komando Megawati, Bupati Gunungkidul Tunda Hadiri Retreat di Magelang

Hendri menambahkan, surat tersebut juga membuka kemungkinan bagi kepala daerah asal PDIP untuk berpindah partai politik dengan alasan memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, kepala daerah tersebut mungkin merasa bahwa keberhasilan mereka menjabat didasarkan pada dukungan langsung dari masyarakat.

"PDI Perjuangan perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa kepala daerah yang mereka usung bisa saja keluar dari partai demi memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilih mereka. Hal ini perlu menjadi perhatian serius," jelas Hendri.

Hendri mengingatkan, PDI Perjuangan harus berhati-hati dalam menghadapi situasi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa PDI Perjuangan sedang menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah atau tidak mengikuti arahan Presiden," tegasnya.

Ia juga menilai, PDI Perjuangan perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai maksud dan tujuan surat instruksi tersebut.

Baca Juga: Muhammadiyah Soroti Efisiensi Anggaran Prabowo di Tengah Pengangkatan Deddy Corbuzier

"Kepala daerah dipilih oleh rakyat sebagai pejabat publik, bukan hanya sebagai kader partai. Jika ada larangan dari partai terkait kehadiran mereka di acara kenegaraan, penjelasan lebih lanjut sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman," tambahnya.

Penjelasan terbuka dari PDI Perjuangan dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari anggapan bahwa langkah partai tersebut merupakan bentuk konfrontasi terhadap pemerintah.

"PDI Perjuangan harus mampu membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dan status mereka sebagai kader partai. Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan persepsi di masyarakat," ujar Hendri.

Selain itu, Hendri juga meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait status acara retret tersebut. Menurutnya, kejelasan apakah acara itu bersifat wajib atau tidak akan membantu mengurangi kebingungan di masyarakat.

"Jika acara tersebut wajib, sampaikan dengan jelas dan sebutkan sanksinya. Namun jika tidak wajib, Pemerintah juga harus menginformasikannya dengan tegas," katanya.

"Penjelasan dari Pemerintah sangat penting agar isu ini tidak menimbulkan kegaduhan di seluruh Indonesia," tambah dia.

Dengan penjelasan yang transparan dari kedua belah pihak, diharapkan kepercayaan publik tetap terjaga dan stabilitas politik nasional dapat dipertahankan.