BPI Danantara, Akankah BUMN Makin Loyo? Ekonom UGM Ungkap Potensi Bahaya

SuaraJogja.id - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menyoroti Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Menurutnya program ini lahir pada momentum yang kurang tepat.

Pasalnya, pemerintah saat ini tengah diterpa berbagai isu kontroversial dari berbagai program yang dikritisi oleh publik. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis, efisiensi anggaran dan kemunculan undang-undang minerba.

"Kemunculannya kena imbas isu politik," ucap Eddy, Sabtu (22/2/2025).

Eddy menilai pendirian Danantara sebenarnya bertujuan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN. Tujuannya agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik.

Baca Juga: Tak Sepenuhnya Anggap Efisiensi Anggaran Jelek, Mahfud MD Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Pangkas

Adapun masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya penunjukan dewan komisaris. Selama ini penunjukkan dewan komisaris dilakukan oleh kementerian dengan dasar penunjukkan tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya.

"Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding," tuturnya.

Namun di sisi lain, Eddy bilang pendirian Danantara dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya bisa berpotensi menambah lapisan hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi.

Kondisi bertambahnya lapisan manajemen akan beresiko untuk membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru semakin menurun.

"Makanya saya bilang, manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke offensive," ungkapnya.

Baca Juga: Museum Soekarno Terancam Batal Akibat Efisiensi Anggaran, Pemda DIY Didesak Tak Hanya Pikirkan Perut

Dalam merealisasikan Danantara ini, dia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan. Misalnya dengan mulai merger dan akuisisi perusahaan yang akan lebih efektif dan tidak terlalu berlapis-lapis manajemen.