SuaraJogja.id - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menyoroti Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Menurutnya program ini lahir pada momentum yang kurang tepat.
Pasalnya, pemerintah saat ini tengah diterpa berbagai isu kontroversial dari berbagai program yang dikritisi oleh publik. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis, efisiensi anggaran dan kemunculan undang-undang minerba.
"Kemunculannya kena imbas isu politik," ucap Eddy, Sabtu (22/2/2025).
Eddy menilai pendirian Danantara sebenarnya bertujuan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN. Tujuannya agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik.
Adapun masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya penunjukan dewan komisaris. Selama ini penunjukkan dewan komisaris dilakukan oleh kementerian dengan dasar penunjukkan tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya.
"Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding," tuturnya.
Namun di sisi lain, Eddy bilang pendirian Danantara dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya bisa berpotensi menambah lapisan hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi.
Kondisi bertambahnya lapisan manajemen akan beresiko untuk membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru semakin menurun.
"Makanya saya bilang, manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke offensive," ungkapnya.
Baca Juga: Tak Sepenuhnya Anggap Efisiensi Anggaran Jelek, Mahfud MD Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Pangkas
Dalam merealisasikan Danantara ini, dia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan. Misalnya dengan mulai merger dan akuisisi perusahaan yang akan lebih efektif dan tidak terlalu berlapis-lapis manajemen.
Kendati begitu, kemunculan badan pengelola investasi ini, bagi perusahaan bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard. Sebab hadir dalam bentuk holding company yang resmi akan membuat pengawasan lebih transparan.
"Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik. Tapi memburuknya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi," ujarnya.
Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bisa berpengaruh pada kestabilan keuangan negara. Namun mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi perlu ditelaah lebih jauh lagi.
“Mungkin di jangka pendek iya, tapi jangka panjang kita tidak tahu. Karena kan persamaan ekonomi itu agak rumit," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh
-
Lima Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Muhammadiyah Minta Pencarian Gunakan Teknologi Terbaru
-
Heboh LHKP Muhammadiyah Cap Program MBG Haram, Haedar Nashir Buka Suara
-
Jelang Tanwir ke-114, Muhammadiyah Sentil Masalah Bangsa Menumpuk, Elite Tak Gerak Cepat
-
Dana Desa Dipangkas untuk Kopdes Merah Putih, Banyak Lurah Takut Masuk Penjara, DIY Andalkan Danais