SuaraJogja.id - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menyoroti Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Menurutnya program ini lahir pada momentum yang kurang tepat.
Pasalnya, pemerintah saat ini tengah diterpa berbagai isu kontroversial dari berbagai program yang dikritisi oleh publik. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis, efisiensi anggaran dan kemunculan undang-undang minerba.
"Kemunculannya kena imbas isu politik," ucap Eddy, Sabtu (22/2/2025).
Eddy menilai pendirian Danantara sebenarnya bertujuan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN. Tujuannya agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik.
Adapun masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya penunjukan dewan komisaris. Selama ini penunjukkan dewan komisaris dilakukan oleh kementerian dengan dasar penunjukkan tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya.
"Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding," tuturnya.
Namun di sisi lain, Eddy bilang pendirian Danantara dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya bisa berpotensi menambah lapisan hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi.
Kondisi bertambahnya lapisan manajemen akan beresiko untuk membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru semakin menurun.
"Makanya saya bilang, manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke offensive," ungkapnya.
Baca Juga: Tak Sepenuhnya Anggap Efisiensi Anggaran Jelek, Mahfud MD Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Pangkas
Dalam merealisasikan Danantara ini, dia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan. Misalnya dengan mulai merger dan akuisisi perusahaan yang akan lebih efektif dan tidak terlalu berlapis-lapis manajemen.
Kendati begitu, kemunculan badan pengelola investasi ini, bagi perusahaan bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard. Sebab hadir dalam bentuk holding company yang resmi akan membuat pengawasan lebih transparan.
"Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik. Tapi memburuknya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi," ujarnya.
Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bisa berpengaruh pada kestabilan keuangan negara. Namun mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi perlu ditelaah lebih jauh lagi.
“Mungkin di jangka pendek iya, tapi jangka panjang kita tidak tahu. Karena kan persamaan ekonomi itu agak rumit," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?