SuaraJogja.id - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menyoroti Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Menurutnya program ini lahir pada momentum yang kurang tepat.
Pasalnya, pemerintah saat ini tengah diterpa berbagai isu kontroversial dari berbagai program yang dikritisi oleh publik. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis, efisiensi anggaran dan kemunculan undang-undang minerba.
"Kemunculannya kena imbas isu politik," ucap Eddy, Sabtu (22/2/2025).
Eddy menilai pendirian Danantara sebenarnya bertujuan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN. Tujuannya agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik.
Adapun masing-masing perusahaan akan lebih terbuka dengan adanya penunjukan dewan komisaris. Selama ini penunjukkan dewan komisaris dilakukan oleh kementerian dengan dasar penunjukkan tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya.
"Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding," tuturnya.
Namun di sisi lain, Eddy bilang pendirian Danantara dapat berpotensi mengurangi performa BUMN. Pasalnya bisa berpotensi menambah lapisan hierarkis yang tentu saja akan menambah panjang proses birokrasi.
Kondisi bertambahnya lapisan manajemen akan beresiko untuk membuat kebebasan berkreasi dari tiap-tiap BUMN justru semakin menurun.
"Makanya saya bilang, manfaat Danantara itu lebih ke defensif bukan ke offensive," ungkapnya.
Baca Juga: Tak Sepenuhnya Anggap Efisiensi Anggaran Jelek, Mahfud MD Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Pangkas
Dalam merealisasikan Danantara ini, dia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan. Misalnya dengan mulai merger dan akuisisi perusahaan yang akan lebih efektif dan tidak terlalu berlapis-lapis manajemen.
Kendati begitu, kemunculan badan pengelola investasi ini, bagi perusahaan bisa mengantisipasi terjadinya moral hazard. Sebab hadir dalam bentuk holding company yang resmi akan membuat pengawasan lebih transparan.
"Dari sisi kontrol dan transparansi itu membaik. Tapi memburuknya adalah dari sisi inefisiensi birokrasi," ujarnya.
Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bisa berpengaruh pada kestabilan keuangan negara. Namun mengenai kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keperluan investasi perlu ditelaah lebih jauh lagi.
“Mungkin di jangka pendek iya, tapi jangka panjang kita tidak tahu. Karena kan persamaan ekonomi itu agak rumit," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Kongres 3 Organisasi Kedokteran, Satukan Visi Hadapi Tantangan Penyakit Pencernaan dan Hati
-
GEMPAR Dorong Pasar Kebonagung Berkembang sebagai Destinasi Wisata Kuliner
-
Menjangkau yang Terpencil, Mantri BRI Layani Toraja Utara
-
GEMPAR di Pasar Kebonagung Sukses Digelar, Gamelan hingga Tarian Meriahkan Suasana
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga