SuaraJogja.id - Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP direncanakan bakal bergabung dalam kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) pada Senin (24/2/2025) hari ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta sekaligus Politikus PDIP, Hasto Wardoyo.
"Nggih, masuk (retreat kepala daerah) hari ini," kata Hasto saat dikonfirmasi awak media, Senin pagi.
Kendati demikian, Hasto tak merinci kapan tepatnya para kepala daerah dari PDIP itu akan tiba dan mengikuti kegiatan di Akmil, Magelang. Adapun sudah ada 55 kepala daerah dari PDIP yang berkumpul di Magelang sejak beberapa hari lalu.
Sebelumnya, Hasto bilang semua kepala daerah PDIP yang sudah berada di Magelang siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut.
"Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta," kata Hasto usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025) kemarin sebagaimana dilansir Antara.
Dalam kesempatan ia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.
"Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian," tuturnya.
Baca Juga: Tunda Berangkat Retreat, Hasto Wardoyo Pilih Urus Sampah di Kota Yogyakarta
Mantan Kepala BKKBN itu menuturkan selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDI P, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.
"Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang," imbuhnya.
Instruksi PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).
Instruksi Megawati kepada kader banteng itu tertuang dalam surat nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2025.
Dalam surat itu, tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.
Berita Terkait
-
Belum Dapat Instruksi ke Akmil Magelang, Sejumlah Kepala Daerah Kader PDIP Bertahan di Jogja
-
Ketum PP Muhammadiyah Sampaikan Lima Pesan untuk Para Kepala Daerah
-
Kepala Daerah Didominasi dari KIM Plus, Masyarakat Diajak Tetap Kritis Cegah Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
-
Tunda Berangkat Retreat, Hasto Wardoyo Pilih Urus Sampah di Kota Yogyakarta
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?