SuaraJogja.id - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa tidak ada rencana mutasi atau penataan pejabat dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas birokrasi dan agar para pejabat tetap fokus menjalankan tugas mereka demi kepentingan masyarakat.
"Tidak ada penataan pejabat dalam waktu dekat. Semua tegak lurus terhadap aturan yang berlaku," ujar Endah dalam keterangannya.
Menurutnya, pergantian pejabat bukanlah prioritas saat ini. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, tanpa terganggu oleh perubahan struktural yang tidak mendesak.
Saat ini, Endah lebih memprioritaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gunungkidul. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ada PHK Massal di PT Sritex, Pemkab Gunungkidul Data Warganya yang Terdampak
"Harapannya, berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Endah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan daerah, seperti perubahan iklim, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Meski belum ada mutasi dalam waktu dekat, Endah menegaskan bahwa penataan pejabat tetap akan dilakukan di masa mendatang. Namun, keputusan tersebut akan berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan nyata.
"Jika nanti secara aturan sudah diperbolehkan, kami akan siap melakukan penataan dengan dasar yang jelas dan objektif," tambahnya.
Dengan pendekatan ini, Endah berharap dapat menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Baca Juga: Warga Serobot Tanah Kas Desa untuk Jalan, Direktur BUMKal: Tak Ada Izin, Tiga Fasilitas Umum Dirusak
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Endah mengajak seluruh masyarakat dan pejabat daerah untuk bergandengan tangan, berinovasi, dan saling mendukung.
Berita Terkait
-
Amnesty Internasional: Rencana Perluas Jabatan TNI Aktif di Sipil Ancam Demokrasi, Indonesia Selevel Myanmar
-
TNI Bisa Isi Jabatan Sipil Jadi Sorotan di Revisi UU TNI, Legislator NasDem: Aspirasi Masyarakat Harus Didengarkan
-
Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Jadi Tersangka Korupsi Rumah Jabatan, Tapi Belum Ditahan KPK
-
Kekhawatiran Dwifungsi di RUU TNI, Golkar: Prajurit Isi Jabatan Sipil Tak Masalah, Tapi...
-
Pakar Usulkan Piramida Promosi Jabatan dalam Revisi UU TNI, Ini Tujuannya
Terpopuler
- Psikolog Lita Gading Tegur Orangtua Arra TikToker Cilik: Tolong Ajarkan Attitude
- Firdaus Oiwobo Tuntut Ganti Rugi ke Kementerian, Nama Menteri PUPR Jadi Sorotan
- Diduga Sering Peras Owner Skincare, Publik Lega Tahu Sumber Kekayaan Nikita Mirzani: Pantes Selalu Nyari Aib Orang..
- Istri dr Richard Lee Nangis Terharu usai Suami Mualaf: Aku Enggak Pernah Dibuat Susah
- Sunan Kalijaga Semprot Pengacara dr Reza Gladys: Nikita Mirzani Tidak Kebal Hukum
Pilihan
-
4 Pemain Timans Indonesia Terancam Absen Lawan Bahrain, Ini Daftarnya
-
Dear Prabowo, George Soros Mulai Acak-acak Ekonomi RI Lagi Lewat Investor Asing, Waspada!
-
Aksi Pencurian Gas Elpiji di Solo Digagalkan, Pelaku Asal Malang Tertangkap
-
Sosok Ego Syahrial, Eks Dirjen Migas Diperiksa dalam Dugaan Mega Korupsi Pertamina
-
Mau Liburan Low Budget di Kebumen? Pantai Setrojenar Jawabannya!
Terkini
-
DIY Genjot Wisata Edukasi, Upaya Pemda Persuasi Sekolah Luar Daerah Pasca Larangan Study Tour
-
Prioritaskan Rakyat, Bupati Gunungkidul Pilih Alihkan Anggaran Mobil Dinas dan Seragam ASN untuk Ini
-
Siasat Pemda DIY Selamatkan Pariwisata: Promosi Kolektif di Tengah Badai Efisiensi Anggaran
-
ASN WFA Jelang Lebaran: Libur Terselubung? Pengamat Soroti Potensi Pelayanan Publik Terabaikan
-
Kementerian Lingkungan Hidup Tutup 37 TPA Menggunakan Sistem Open Dumping