"Jadi, bagi kami ini merupakan situasi yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi industri perhotelan saat ini bisa dikatakan mendung, berawan, bahkan cenderung gelap, kami minta pak presiden mencabut kebijakan efisiensi anggaran," ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Andriana Wulandari meski ada keterbatasan anggaran pasca kebijakan efisiensi, Dinas Pariwisata diharapkan tetap mengoptimalisasi anggaran. Dengan demikian, okupansi hotel dan restoran tetap bisa berjalan.
"Kebijakan larangan study tour juga perlu dikaji ulang agar sektor pariwisata kita tidak semakin terpuruk," imbuhnya.
Tingkat Okupansi Anjlok Parah
Baca Juga: Ekonom: Perbaikan Daya Beli Kelas Menengah Jadi Kunci Cegah Terjadinya PHK
Sebelumnya berdasar catatan PHRI DIY pada periode 28 Maret hingga 1 April 2025 reservasi yang masuk baru sekitar 20 persen. Sementara untuk periode 1-6 April 2025 reservasi yakni berada di angka 40 persen. Angka itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu.
"Walaupun di suasana Lebaran ini, kita mau enggak mau ambil risiko karena beban operasionalnya kan juga tinggi. Kita tidak menghitung okupansi Lebaran itu hanya 7 hari loh maksimal. Sementara kita operasional hotel itu 1 bulan hitungannya," tuturnya.
"Jadi pengurangan jam kerja itu memang masih kami lakukan di masa lebaran. Tapi itu kan nanti kan pengurangan jam itu kan belum PHK. Misalnya ada peningkatan okupansi ya kita panggil lagi yang dikurangi jam kerjanya itu untuk bekerja," imbuhnya.
Disampaikan Deddy, jika kondisi ini tidak berubah dalam tiga bulan ke depan maka ancaman PHK semakin besar.
"Kita tidak melakukan pemutusan hubungan kerja tapi ancaman kalau 3 bulan ke depan itu tidak ada perbaikan, alternatif PHK itu harus kami lakukan," tegasnya.
"Saya melihat teman-teman juga ya kita enggak menyalahkan teman-teman tapi mereka butuh tetap bertahan gitu loh. Karena gini, mereka dapat gaji itu kan dari tamu. Kalau tamunya sepi ya kita enggak kuat kan," tambahnya.
Berita Terkait
-
Bisnis MICE di Bali Kolaps: Hotel Berbintang Kehilangan Tamu, Badai PHK di Depan Mata
-
Dirjen Pajak Suryo Utomo Rangkap Jabatan Dua BUMN, Gajinya Capai Miliaran?
-
Produsen Otomotif Mulai Khawatir Imbas Tarif Baru Trump, Ekonomi Indonesia Bisa Terdampak?
-
Deadline SPT 2025: Catat Tanggal Barunya, Bebas Sanksi
-
Kinerja Pajak RI Terburuk di Dunia, Sri Mulyani Langsung Beres-beres
Terpopuler
- Pesona Harley-Davidson X350: Mesin Sedikit di Atas XMAX tapi Harga Lebih Murah dari Kawasaki Ninja
- Ridwan Kamil Diduga Selingkuh, Disebut Kabur Saat Tahu Lisa Mariana Hamil
- Diduga Selingkuhan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Ngaku Pernah Disuruh Gugurkan Kandungan Saat Hamil
- Perempuan Diduga Selingkuhan Ridwan Kamil Pilih Speak Up Demi Mendapatkan Nafkah Atas Anaknya
- Ridwan Kamil Diduga Selingkuh, Keputusan Zara Lepas Hijab Kembali Dipertanyakan
Pilihan
-
Kenakan Rompi Oranye dan Hadiri Sidang Hasto Kristiyanto, FX Rudy: Murni Kasus Politis!
-
Lebaran Perdana era Prabowo Hambar: Ekonomi Lesu, Uang Beredar Turun dan Jumlah Pemudik Turun
-
2 Laga, 2 Gol, Ole Romeny: Saya Mau Jadi Bagian Penting Timnas Indonesia
-
Produsen Otomotif Mulai Khawatir Imbas Tarif Baru Trump, Ekonomi Indonesia Bisa Terdampak?
-
Ayah Masuk Islam di Indonesia, PSSI Belum Proses Naturalisasi Miliano Jonathans
Terkini
-
Tiket Kereta Ludes, Kapolri Ungkap Puncak Arus Balik di Jogja, Ini Solusinya
-
H-3 Lebaran Jogja masih Lengang, Pemkot Tetap Siaga Sambut Pemudik
-
Exit Tol Prambanan Sepi Peminat, Tamanmartani "Overload": Apa yang Terjadi dengan Arus Mudik Lebaran?
-
Dukung Kelancaran Mudik 2025, BRI Hadirkan Posko Mudik di Titik Strategis
-
DJPb DIY Sebut Belanja Negara Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di DIY