SuaraJogja.id - Open House dan Syawalan menjadi agenda rutin tiap tahun yang digelar Pemda DIY saat merayakan Idul Fitri.
Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ribuan warga Yogyakarta dan dari luar daerah rela antre untuk bisa bertemu dan bersalaman langsung dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada hari pertama masuk kerja.
Namun tradisi yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun tersebut nampaknya tidak bisa dilaksanakan pada Lebaran 2025 ini. Pemda DIY meniadakan open house dan syawalan bersama warga karena alasan efisiensi anggaran.
"Mohon maaf tahun ini kami tidak melaksanakan open house . Jadi kalau biasanya hari pertama masuk masyarakat sudah berduyun-duyun ke sini. Biasanya jam 06.00 sudah sampai sini, naik bus segala macam. Kami mohon maaf yang sebesar besarnya," papar Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: Sleman Siap Sambut Pemudik, Perbaikan Jalan Dikebut jelang Lebaran 2025
Menurut Beny, Pemda DIY juga tidak menggelar syawalan ke kabupaten/kota. Padahal Biasanya, Sultan HB X akan keliling ke kabupaten/kota mulai hari kerja kedua usai Lebaran untuk bertemu warga dan ASN yang ingin bertemu dengannya.
Meski Sultan tak hadir di Syawalan, Pemda mempersilahkan kabupaten/kota untuk tetap menggelar Syawalan. Dengan demikian Pemkab/Pemkot bisa tetap bisa bersilaturahmi dengan warga.
"Juga kami tidak melaksanakan Syawalan ke kabupaten-kota. Mungkin secara fungsional antar OPD dan sebagainya tetap silaturahmi. Kami juga sudah menyampaikan ke bupati dan wali kota," jelasnya.
Beny menambahkan, pasca kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, Pemda DIY terpaksa melakukan penghematan.
Apalagi APBD Reguler maupun Dana Keistimewaan (danais) yang diterima Pemda DIY dari pemerintah pusat berkurang.
Baca Juga: Pemkot Jogja Pantau Perusahaan Nakal, Posko THR Dibuka untuk Terima Keluhan Pekerja
Untuk Danais, tahun ini Pemda DIY menerima Rp 1 Triliun. Sedangkan APBD Reguler berkurang Rp 60 Miliar
"Ya salah satunya begitu [karena efisiensi anggaran]. Cuma kalau kami bilang efisiensi rasanya gimana gitu, jadi istilahnya kami menunda itu. Kalau ada yang bisa kita tunda ya kita tunda, walaupun sebetulnya open house tidak bisa kita tunda, tapi ya pengertiannya itu [meniadakan open house] kita lakukan," imbuhnya.
Open house oleh para pejabat bisa menjadi menarik dan mendekatkan diri dengan masyarakat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana acara tersebut direncanakan dan dilaksanakan. Berikut beberapa faktor yang memengaruhi
Beberapa faktor bisa membuat Open House menarik dan mendekatkan diri dengan masyarakat:
Autentisitas dan Keramahan
Jika pejabat benar-benar tulus menyambut masyarakat, berinteraksi secara langsung, dan menciptakan suasana yang hangat, open house akan terasa lebih bermakna. Masyarakat akan merasa dihargai dan didengarkan.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- Pramono Ajak Anies Nobar Persija di JIS: Sekarang Tuan Rumahnya Saya, Bukan yang Bikin Nggak Nyaman
- 1 Detik Jay Idzes Jadi Pemain Udinese Langsung Cetak Sejarah Liga Italia
- Penyerang Rp1,30 Miliar Urus Naturalisasi, Lini Serang Timnas Indonesia Makin Ganas
- 9 Mobil Bekas Merek Xenia Harga di Bawah Rp60 Juta, Cocok Jadi Kendaraan Keluarga
- Tecno Pova Curve 5G Lolos Sertifikasi di Indonesia: HP Murah dengan Layar Elegan
Pilihan
-
Perang Iran-Israel Bikin Sri Mulyani Was-was, Kenapa?
-
Here We Go! Jaka Pindah ke Leeds United, Jay Idzes Direkrut Udinese?
-
Punya Nama Depan Jaka, Pemain Berbandrol Rp415 M Ini Keturunan Indonesia?
-
Dear Pak Prabowo! Ekonomi RI Tak Menggembirakan, Rakyat Tak Pegang Duit
-
5 Pemain Kesayangan Patrick Kluivert Tak Dilirik Gerald Vanenburg ke Timnas Indonesia U-23
Terkini
-
Perang Iran-Israel Ancam Indonesia, Pakar Perdamaian Minta Prabowo Serukan Gencatan Senjata
-
Pengemudi Diduga Mabuk Tabrak Motor di Sleman: Korban Luka Serius, Polisi Temukan Botol Miras
-
Sinyal Kuat Jokowi ke PSI: Karpet Merah Menanti, Tapi Bukan Jaminan Menang
-
Dorong Korban PHK Jadi Wiraswasta, Ketua DPRD Sleman: Dana JHT Bisa Jadi Modal Awal
-
PHK di Sleman Meningkat 1.259 Kasus per Juni 2025, Disnaker Siapkan Jurus Ampuh Atasi Pengangguran