Lebaran Kelabu di Yogyakarta, Kebijakan Anggaran Pemerintah Bikin Daya Beli Masyarakat Anjlok

Baru sekitar 3 hari terakhir ada pembeli yang datang membeli.

"Ya turun lumayan, lebih dari 30 persen. Padahal tahun lalu, H+10 ramadan sudah ramai [pembeli] sampai lebaran, padahal harganya justru lebih tinggi tahun lalu dibandingkan sekarang, tapi daya beli masyarakat justru berkurang sekarang ini," tandasnya.

Sepinya pembeli menjelang Lebaran ini, lanjut Ida laiknya kondisi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Akhirnya Ida tidak mau kulakan banyak karena takut tidak laku.

"Kami ambil stok dari Muntilan dan Magelang, apalagi saat ini kan curah hujan tinggi, makin parah harga tinggi tapi pembeli berkurang," jelasnya.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, Deddy Pranowo mengungkapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan pada okupansi hotel di DIY.

Tingkat reservasi hotel di DIY mengalami penurunan drastis dibandingkan Lebaran tahun lalu.

Okupansi hanya mencapai 5– 20 persen menjelang Lebaran pada periode 26 Maret hingga 1 April 2025.

Jumlah ini turun dari okupansi Januari 2025 lalu mencapai sekitar 70 persen dan Februari 2025 sebanyak 40 persen.

Padahal saat ini terdapat 439 hotel di DIY, dengan sekitar 120–130 hotel tergabung dalam PHRI DIY.

Baca Juga: Lebih dari 5.000 Karyawan Terancam PHK, PHRI DIY Tuntut Relaksasi Pajak

Dampak krisis minimnya okupansi dirasakan tidak hanya oleh hotel berbintang, tetapi juga penginapan non-bintang dan homestay.

Terjun bebasnya ekonomi di Indonesia terjadi karena banyak faktor. Keputusan pemerintah terhadap efisiensi anggaran, berimbas juga ke seluruh sektor.

Pemerintah tentu memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kondisi yang terjadi. Di sisi lain munculnya isu investasi Danantara yang dianggap cara pemerintah menstabilkan ekonomi dikhawatirkan warga.

Pasalnya munculnya isu efisiensi tersebut, bersamaan dengan anggaran negara yang dialihkan untuk Danantara ke depannya.

Di mana investasi Danantara masih banyak celah potensi gagal dan tanggungjawab pemerintah lepas tangan juga cukup besar, berkaca dari kasus Jiwasraya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi