Pemda DIY Ngebut Bangun Sekolah Rakyat, Siswa Miskin Bisa Sekolah Juli 2025

SuaraJogja.id - Pasca libur Lebaran, Pemda DIY mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat.

Sebab pemerintah pusat mentargetkan program yang digagas Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial (kemensos) tersebut ditargetkan bisa segera dimulai pada pertengahan Juli 2025 mendatang.

Alih-alih menggunakan bangunan yang sudah ada sesuai rencana awal, Sekolah Rakyat berkonsep asrama yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga prasejahtera tersebut nantinya merupakan bangunan baru.

Pemda DIY nantinya akan membangun Sekolah Rakyat di Pandak, Bantul di lahan seluas 5 hektar.

"Proses verifikasi lokasi oleh tim pusat dari Kementerian Sosial. Lokasi utama yang telah disiapkan Pemda DIY berada di depan SMK Negeri 1 Pandak, Bantul. Kita akan bekerja sama antara Dinas PUP-ESDM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial," papar Sekda DIY, Beny Suharsono dikutip Rabu (9/4/2025).

Menurut Beny, Sekolah Rakyat memang akhirnya dibangun sebagai fasilitas baru alih-alih memanfaatkan bangunan lama.

Bangunan sepenuhnya akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan tidak akan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah yang sudah ada di sekitar lokasi.

Seluruh sarana dan prasarana juga disiapkan Kemensos, termasuk asrama. Dengan demikian para siswa bisa tinggal di asrama, termasuk disediakan makan.

Sekolah Rakyat yang menjadi kewenangan Pemda DIY, nantinya akan dimanfaatkan bagi siswa setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA. Hal ini berbeda dari kabupaten/kota yang memiliki kewenangan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Diperkirakan Pemkab Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul yang rencananya membangun Sekolah Rakyat untuk dua jenjang pendidikan tersebut.

Baca Juga: Arus Balik Melandai, Tol Tamanmartani Resmi Ditutup, Polda DIY Imbau Pemudik Lakukan Ini

Sekolah Rakyat nantinya akan menyerupai sekolah berasrama seperti SMA Taruna Nusantara.

Selain ruang kelas dan asrama, di lahan seluas 5 hektare itu juga akan dibangun fasilitas penunjang seperti tempat makan dan area kegiatan siswa.

"Kalau sudah oke [verifikasi pusat], baru bisa dimulai [pembangunan sekolah rakyat]. Itu semua diserahkan ke pusat. Kita daerah hanya menyiapkan lahannya," jelasnya.

Selain fasilitas, tambah Beny tenaga pengajar di Sekolah Rakyat juga akan disiapkan langsung oleh pemerintah pusat. Termasuk kapasitas di masing-masing kelas.

"Pengajarnya nanti disiapkan juga oleh pemerintah pusat. Dengan desain 5 hektar itu, nanti kita bisa hitung jumlah rombongan belajar per kelas. Tahapannya seperti apa juga masih kita hitung," ungkapnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DIY, Endang Patmintarsih mengungkapkan pemerintah pusat yang mengelola Sekolah Rakyat. Dinsos hanya bertugas menyiapkan murid yang akan bersekolah.